PALEMBANG, KORANPALPOS.COM - Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut prinsip bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat.
Dalam pelaksanaannya, rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakil mereka di parlemen untuk mewakili suara, keinginan, dan kebutuhan mereka.
Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis, dan tugas mereka adalah memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sejalan dengan kepentingan rakyat.
Namun, seiring perjalanan waktu, banyak rakyat yang merasa bahwa kinerja wakil mereka di parlemen belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.
BACA JUGA:Anggota DPR 2024–2029 tak Lagi Dapat Rumah Dinas
BACA JUGA:Dukungan untuk Al-Shinta di Pilkada Muaraenim Terus Menguat
Korupsi, kepentingan pribadi, serta politik transaksional kerap menjadi sorotan publik.
Salah satu harapan utama rakyat adalah agar wakil rakyat terpilih mampu menjalankan fungsi mereka dengan transparan dan akuntabel.
Penelitian oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2023) menunjukkan bahwa 76% responden menginginkan informasi yang jelas tentang kinerja dan penggunaan anggaran oleh wakil rakyat.
Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih mudah mengawasi tindakan wakil mereka dan meminta pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil.
BACA JUGA:Pembentukan AKD Rampung 15–16 Oktober 2024
BACA JUGA:Pesan Berantai Draf Kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029 Beredar : Kebenarannya Masih Dipertanyakan
Wakil rakyat juga diharapkan dapat mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat.
Ini mencakup representasi gender, etnis, dan latar belakang sosial ekonomi.
Hasil penelitian oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC, 2022) menunjukkan bahwa 64% masyarakat percaya bahwa keberagaman dalam legislatif dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, karena akan mempertimbangkan perspektif yang lebih luas.