Dari sisi pemberdayaan ekonomi, rakyat mengharapkan wakil mereka di parlemen untuk memperjuangkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
BACA JUGA:Pelamar PPPK Tembus 4 Juta : Bukti Kepercayaan pada PNS Tinggi !
BACA JUGA:Program Kerja Dinilai Prorakyat : 6 Desa Siap Menangkan Al-Shinta !
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9,54%.
Dalam hal ini, wakil rakyat diharapkan dapat mengusulkan program-program yang konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil.
Hal penting lain yang perlu diingat adalah bahwa dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat ingin agar wakil rakyat lebih aktif melibatkan mereka.
Penelitian oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS, 2023) menunjukkan bahwa 71% responden setuju bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut.
BACA JUGA:Satgas Gakkum Monitoring Kejahatan Siber: Selama Masa Kampanye Pilkada 2024 !
BACA JUGA:Masyarakat Sumsel Butuh Program Konkret
Dengan melibatkan masyarakat, wakil rakyat dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
Kemudian terkait penyelesaian masalah sosial, wakil rakyat diharapkan mampu menangani isu-isu sosial yang krusial, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
Hasil survei oleh Indikator Politik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 68% masyarakat ingin agar wakil rakyat fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia di Indonesia.
Di tengah tantangan ini, harapan rakyat kepada para wakil rakyat tetap tinggi. Mereka menginginkan perubahan yang nyata dan berdampak bagi kesejahteraan bangsa.
BACA JUGA:Respon Masyarakat Benakat kepada Al-Shinta Sangat Tinggi
BACA JUGA:Bawaslu Sumsel Koordinasi dengan Lapas Sekayu untuk Pilkada 2024
1. Menjunjung Tinggi Amanah dan Kejujuran