Penetapan hasil Pemilu 2024 ini dilakukan melalui proses yang sangat ketat dan transparan. Dalam rapat pleno yang digelar oleh KPU, semua hasil pemilu diperiksa secara rinci sebelum diumumkan kepada publik.
Penetapan ambang batas 4 persen sendiri merujuk pada ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024.
Pengumuman hasil pemilu ini tentu saja memunculkan berbagai reaksi dari publik dan pengamat politik.
Sebagian besar pengamat menyoroti bahwa kegagalan beberapa partai kecil untuk lolos ke parlemen sudah diprediksi sebelumnya, mengingat ketatnya persaingan dan tingginya ambang batas parlemen.
Namun, beberapa pihak juga menyatakan kekhawatiran mengenai keberlanjutan demokrasi yang sehat jika terlalu banyak partai kecil yang tereliminasi.
Sementara itu, publik menyoroti pentingnya partai politik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Beberapa netizen di media sosial bahkan menyarankan agar partai-partai yang gagal segera berbenah dan lebih fokus pada program-program yang benar-benar relevan dengan kebutuhan rakyat.
Dengan penetapan sepuluh partai politik yang tidak lolos ke parlemen, KPU RI menandai berakhirnya proses pemilihan legislatif yang penuh dinamika di tahun 2024 ini.
Meskipun demikian, hasil ini juga membuka babak baru bagi partai-partai yang gagal, di mana mereka harus mempersiapkan diri untuk tantangan ke depan, baik dalam hal konsolidasi internal maupun dalam strategi politik yang lebih efektif.
Sebaliknya, delapan partai politik yang berhasil lolos ke parlemen kini menghadapi tugas besar untuk membuktikan diri sebagai perwakilan yang kredibel dan bertanggung jawab bagi rakyat Indonesia selama lima tahun mendatang.
Dengan kondisi politik yang terus berkembang, publik tentu berharap agar wakil-wakil mereka di parlemen mampu bekerja dengan baik untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa.