MK Putuskan 58 Sengketa Pilkada 2024 : 52 Gugur, 6 Lanjut ke Pembuktian !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Rabu , 05 Feb 2025 - 11:40

Ketua MK, Suhartoyo membacakan putusan 58 perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Sebagian besar perkara tersebut dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil dalam permohonan sengketa Pilkada.

Berikut adalah beberapa perkara yang tidak dilanjutkan oleh MK:

1. Perkara 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Toraja Utara

2. Perkara 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Tomohon

3. Perkara 21/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kuantan Singingi

4. Perkara 39/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Mesuji

5. Perkara 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Langsa

6. Perkara 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Lhokseumawe

7. Perkara 179/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bogor

8. Perkara 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Padang Panjang

9. Perkara 45/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Ponorogo

10. Perkara 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tulang Bawang

mk putuskan 58 sengketa pilkada 2024 : 52 gugur, 6 lanjut ke pembuktian !                            koranpalpos.com - mahkamah konstitusi (mk) telah memutuskan sebanyak 58 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.
dari jumlah tersebut, sebanyak 52 perkara dihentikan dan 6 perkara dinyatakan lanjut ke tahap pembuktian.
sidang pembacaan putusan dismissal digelar di gedung mahkamah konstitusi, jakarta pusat, pada selasa (4/2/2025).
baca juga:mk putuskan satu gugatan pilkada empat lawang gugur
baca juga:mk putuskan nasib 158 sengketa pilkada hari ini : lanjut atau gugur ?
ketua mk suhartoyo memimpin langsung sidang tersebut didampingi oleh sejumlah hakim konstitusi lainnya.
dalam kesempatan tersebut, wakil ketua mk, saldi isra, mengungkapkan bahwa dari 58 nomor perkara yang dipanggil, hanya 6 yang akan berlanjut ke tahap pembuktian lebih lanjut.
saldi isra menjelaskan bahwa perkara yang dinyatakan lanjut ke tahap pembuktian memiliki potensi untuk diuji lebih lanjut melalui proses pemeriksaan saksi dan ahli.
baca juga:mendagri sebut kepala daerah hasil sengketa di mk dilantik berturut-turut : begini penjelasannya !
baca juga:penetapan calon terpilih pilbup ogan ilir tertunda : kpu tunggu putusan mk !
"dari 58 nomor yang dipanggil hari ini, 52 perkara sudah diucapkan barusan, enam yang lain yang tidak diucapkan itu adalah perkara-perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya," ujar saldi isra dalam sidang.
lebih lanjut, saldi menjelaskan bahwa dalam sidang pembuktian mendatang, masing-masing pihak diperbolehkan mengajukan saksi dan ahli dengan jumlah maksimal empat orang.
nama dan keterangan saksi atau ahli harus disampaikan kepada mk paling lambat satu hari sebelum sidang pembuktian digelar.
baca juga:bawaslu tegaskan netralitas dalam sidang sengketa pilkada di mk
baca juga: anwar usman sakit, panel 3 sengketa pilkada di mk dijadwalkan ulang
sebagian besar perkara tersebut dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil dalam permohonan sengketa pilkada.
berikut adalah beberapa perkara yang tidak dilanjutkan oleh mk:
1. perkara 35/phpu.bup-xxiii/2025 bupati toraja utara
baca juga:mk registrasi 309 perkara sengketa pilkada 2024
baca juga:kpu usul penyatuan uu pemilu dan uu pilkada 
2. perkara 23/phpu.wako-xxiii/2025 walikota tomohon
3. perkara 21/phpu.bup-xxiii/2025 bupati kuantan singingi
4. perkara 39/phpu.bup-xxiii/2025 bupati mesuji
5. perkara 15/phpu.wako-xxiii/2025 walikota langsa
6. perkara 08/phpu.wako-xxiii/2025 walikota lhokseumawe
7. perkara 179/phpu.bup-xxiii/2025 bupati bogor
8. perkara 13/phpu.wako-xxiii/2025 walikota padang panjang
9. perkara 45/phpu.bup-xxiii/2025 bupati ponorogo
10. perkara 48/phpu.bup-xxiii/2025 bupati tulang bawang
11. perkara 89/phpu.wako-xxiii/2025 walikota dumai
12. perkara 40/phpu.wako-xxiii/2025 walikota gorontalo
13. perkara 46/phpu.bup-xxiii/2025 bupati bolaang mongondow
14. perkara 74/phpu.wako-xxiii/2025 walikota pagar alam
15. perkara 03/phpu.bup-xxiii/2025 bupati empat lawang
16. perkara 98/phpu.bup-xxiii/2025 bupati belitung timur
17. perkara 114/phpu.bup-xxiii/2025 bupati tapanuli utara
18. perkara 119/phpu.bup-xxiii/2025 bupati banyuwangi
19. perkara 88/phpu.wako-xxiii/2025 walikota pagar alam
20. perkara 79/phpu.bup-xxiii/2025 bupati takalar
21. perkara 91/phpu.bup-xxiii/2025 bupati nias utara
22. perkara 19/phpu.bup-xxiii/2025 bupati pulau morotai
23. perkara 69/phpu.bup-xxiii/2025 bupati pulau morotai
24. perkara 139/phpu.bup-xxiii/2025 bupati muaro jambi
25. perkara 148/phpu.bup-xxiii/2025 bupati raja ampat
26. perkara 92/phpu.bup-xxiii/2025 bupati minahasa
27. perkara 95/phpu.wako-xxiii/2025 walikota pekanbaru
28. perkara 172/phpu.bup-xxiii/2025 bupati raja ampat
29. perkara 208/phpu.bup-xxiii/2025 bupati sorong selatan
30. perkara 247/phpu.gub-xxiii/2025 gubernur sumatera utara
31. perkara 151/phpu.bup-xxiii/2025 bupati tapanuli tengah
32. perkara 152/phpu.bup-xxiii/2025 bupati deli serdang
33. perkara 167/phpu.wako-xxiii/2025 walikota binjai
34. perkara 220/phpu.wako-xxiii/2025 walikota medan
35. perkara 187/phpu.bup-xxiii/2025 bupati cirebon
36. perkara 10/phpu.bup-xxiii/2025 bupati pangandaran
37. perkara 22/phpu.bup-xxiii/2025 bupati klaten
38. perkara 50/phpu.wako-xxiii/2025 walikota sawahlunto
39. perkara 186/phpu.bup-xxiii/2025 bupati kapuas
40. perkara 199/phpu.wako-xxiii/2025 walikota semarang
41. perkara 204/phpu.wako-xxiii/2025 walikota probolinggo
42. perkara 261/phpu.gub-xxiii/2025 gubernur sulawesi utara
43. perkara 263/phpu.gub-xxiii/2025 gubernur jawa tengah
44. perkara 271/phpu.bup-xxiii/2025 bupati kepulauan yapen
45. perkara 205/phpu.gub-xxiii/2025 gubernur papua selatan
46. perkara 116/phpu.bup-xxiii/2025 bupati lingga
47. perkara 142/phpu.bup-xxiii/2025 bupati tambrauw
48. perkara 240/phpu.bup-xxiii/2025 bupati mamuju tengah
49. perkara 287/phpu.bup-xxiii/2025 bupati puncak
50. perkara 307/phpu.bup-xxiii/2025 bupati intan jaya
51. perkara 66/phpu.wako-xxiii/2025 walikota solok
52. perkara 280/phpu.bup-xxiii/2025 kabupaten puncak.
sementara itu, enam perkara yang dinyatakan lanjut ke tahap pembuktian akan diperiksa lebih lanjut oleh mk.
perkara-perkara ini dinilai memiliki indikasi pelanggaran atau perselisihan yang perlu diuji lebih dalam sebelum diputuskan secara final.
berikut adalah enam perkara yang dilanjutkan:
1. perkara 132/phpu.bup-xxiii/2025 bupati tasikmalaya
2. perkara 30/phpu.bup-xxiii/2025 bupati magetan
3. perkara 20/phpu.bup-xxiii/2025 bupati pesawaran
4. perkara 272/phpu.bup-xxiii/2025 bupati mimika
5. perkara 05/phpu.wako-xxiii/2025 walikota banjarbaru
6. perkara 44/phpu.bup-xxiii/2025 bupati aceh timur
perkara-perkara ini dinilai masih membutuhkan bukti tambahan sebelum diputuskan.
proses sidang pembuktian diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut terkait adanya dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada di daerah terkait.
dalam proses persidangan sengketa pilkada, tahapan berikutnya yang akan dijalankan bagi keenam perkara yang berlanjut adalah:
1. sidang pembuktian – para pihak dapat mengajukan saksi dan ahli untuk memberikan keterangan yang memperkuat dalil permohonan mereka.
2. analisis bukti dan saksi – mahkamah akan mempertimbangkan setiap bukti dan keterangan yang diberikan oleh pemohon dan termohon.
3. sidang putusan akhir – setelah semua bukti dipertimbangkan, mahkamah akan mengeluarkan putusan final yang bersifat mengikat.
putusan mk ini mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak, baik dari tim pasangan calon yang merasa keberatan atas hasil pilkada maupun dari masyarakat yang berharap keputusan yang adil dan transparan.
beberapa pengamat politik menilai bahwa keputusan mk untuk menyetop 52 perkara menunjukkan bahwa tidak semua sengketa pilkada memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk diteruskan ke tahap berikutnya.
hal ini juga mengindikasikan bahwa mk semakin selektif dalam menangani perkara guna memastikan hanya sengketa dengan bukti kuat yang diproses lebih lanjut.
sementara itu, bagi pihak yang perkaranya dihentikan, ada kemungkinan mereka akan menempuh jalur lain, seperti melaporkan dugaan pelanggaran ke badan pengawas pemilu (bawaslu) atau menempuh langkah hukum lainnya.
dengan telah diputusnya 58 perkara sengketa hasil pilkada 2024 oleh mk, sebanyak 52 perkara dinyatakan tidak dilanjutkan, sementara 6 perkara lainnya masih akan menjalani sidang pembuktian lebih lanjut.
keputusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam proses demokrasi di indonesia serta memastikan bahwa setiap sengketa pilkada diselesaikan dengan mekanisme yang transparan dan adil.
mahkamah konstitusi akan terus melakukan sidang untuk perkara yang berlanjut ke tahap pembuktian dalam beberapa waktu ke depan.
semua pihak diharapkan dapat menghormati proses hukum yang berjalan serta tetap menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing demi stabilitas politik dan sosial di indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan