KPU Usul Penyatuan UU Pemilu dan UU Pilkada

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 20 Dec 2024 - 20:47

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Jumat (13/12/2024).-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengusulkan agar Undang-Undang Pemilu dan Pilkada disatukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.

Usulan ini muncul di tengah wacana revisi peraturan pemilu yang mencakup UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Afifuddin menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Pemilu tersebut melibatkan pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun yang sama.

Kondisi ini dinilai melelahkan bagi penyelenggara, peserta, dan masyarakat.

“Kita belum sempat melakukan evaluasi terhadap pilpres dan pileg, tapi sudah dihadapkan dengan Pilkada 2024. Ini menjadi tantangan besar,” ujar Afifuddin

Ia menambahkan, penyatuan regulasi dapat menyederhanakan proses dan memberikan waktu lebih banyak untuk evaluasi dan perencanaan pemilu berikutnya.

Afifuddin juga mengemukakan perlunya kajian ulang terhadap sistem keserentakan pemilu yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ia mengusulkan kemungkinan penggeseran waktu penyelenggaraan pileg dan pilpres agar tidak terlalu berdekatan dengan pilkada.

“Sebagian orang mungkin membayangkan waktu untuk pileg dan pilpres digeser, misalnya dua tahun sebelumnya. Hal ini tentu berdampak pada sistem keserentakan yang ada,” jelasnya.

kpu usul penyatuan uu pemilu dan uu pilkada                                koranpalpos.com - ketua komisi pemilihan umum (kpu) ri, mochammad afifuddin, mengusulkan agar undang-undang pemilu dan pilkada disatukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki sistem demokrasi di indonesia.
usulan ini muncul di tengah wacana revisi peraturan pemilu yang mencakup uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan uu nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.
dalam konferensi pers di jakarta, afifuddin menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
baca juga:masyarakat lakukan pengawasan partisipatif di pemilu 2024
baca juga:bahlil : tujuan negara tak hanya demokrasi
pemilu tersebut melibatkan pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun yang sama.
kondisi ini dinilai melelahkan bagi penyelenggara, peserta, dan masyarakat.
“kita belum sempat melakukan evaluasi terhadap pilpres dan pileg, tapi sudah dihadapkan dengan pilkada 2024. ini menjadi tantangan besar,” ujar afifuddin
ia menambahkan, penyatuan regulasi dapat menyederhanakan proses dan memberikan waktu lebih banyak untuk evaluasi dan perencanaan pemilu berikutnya.
baca juga:wahyu sanjaya serap aspirasi pembangunan di bumi serasan sekundang
baca juga:kemenpanrb sebut permen konflik kepentingan sesuai arahan presiden
afifuddin juga mengemukakan perlunya kajian ulang terhadap sistem keserentakan pemilu yang telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi.
ia mengusulkan kemungkinan penggeseran waktu penyelenggaraan pileg dan pilpres agar tidak terlalu berdekatan dengan pilkada.
“sebagian orang mungkin membayangkan waktu untuk pileg dan pilpres digeser, misalnya dua tahun sebelumnya. hal ini tentu berdampak pada sistem keserentakan yang ada,” jelasnya.
baca juga:instansi diminta percepat pemetaan tenaga non-asn
baca juga:pilkada lewat dprd tidak jamin kurangi biaya politik
meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan ini masih berupa wacana yang membutuhkan kajian mendalam sebelum diterapkan.
wakil ketua badan legislasi (baleg) dpr ri, ahmad doli kurnia, turut mendukung penyempurnaan sistem demokrasi melalui revisi uu pemilu dan pilkada.
dalam rapat panja, dpr ri telah menyepakati bahwa kedua undang-undang ini akan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.
menurut doli, penyusunan aturan pemilu sebaiknya dilakukan di awal periode pemerintahan untuk menghindari bias yang mungkin muncul menjelang pemilu.
“dengan waktu yang cukup, dpr juga dapat melakukan sosialisasi sebelum pemilu berikutnya,” kata doli di kompleks parlemen senayan, jakarta.
afifuddin mengingatkan bahwa penyatuan uu pemilu dan pilkada tidak hanya memerlukan diskusi, tetapi juga harus dituangkan dalam aturan hukum yang kuat.
“rekayasa atau engineering yang baik jangan hanya berhenti di diskursus. masukkan dalam aturan supaya bisa direalisasikan oleh peserta dan penyelenggara,” tegasnya.
ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan kajian untuk memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata.
penyatuan uu pemilu dan pilkada diharapkan dapat:
1. mengurangi beban penyelenggaraan pemilu: dengan jadwal yang lebih terstruktur, kpu memiliki waktu lebih untuk melakukan evaluasi dan perencanaan.
2. efisiensi sumber daya: penyelenggaraan pemilu yang lebih terkoordinasi dapat menghemat biaya dan sumber daya.
3. peningkatan partisipasi publik: proses pemilu yang lebih sederhana dan teratur dapat mendorong partisipasi masyarakat.
4. memperkuat sistem demokrasi: regulasi yang komprehensif akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemilu yang transparan dan adil.
usulan penyatuan uu pemilu dan pilkada merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di indonesia.
namun, penerapan ide ini membutuhkan kajian mendalam, dukungan politik, dan sosialisasi yang memadai agar dapat diimplementasikan secara efektif.
kpu ri dan dpr diharapkan dapat bekerja sama untuk merealisasikan gagasan ini demi masa depan demokrasi yang lebih baik. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan