DPR Bahas RUU Tembakau, Disperindag Pamekasan Intensifkan Pengawasan, PHK Gudang Garam Jadi Sorotan

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Minggu , 07 Sep 2025 - 19:06

Disperindag Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memantau pembelian tembakau di sejumlah pabrikan di wilayah tersebut-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Tembakau menjadi salah satu pembahasan Rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

"Soal tembakau saat ini sedang berjalan pembahasan Rancangan UU Komoditas Strategis, ada delapan komoditas strategis yang mau dimasukkan ke dalam RUU tersebut.

Ini perkebunan semua yang nomor delapan itu tembakau," kata Anggota Komisi V DPR RI Sofyan Dedy Ardyanto di Magelang, Sabtu (006/09/2025).

Ia menyampaikan hal tersebut pada workshop pemberdayaan kelompok masyarakat bidang pencarian dan pertolongan di Kabupaten Magelang.

"Kebetulan saya yang ditugaskan salah satu anggota panitia kerja (panja), saya fokus di tembakau karena dapil kita di sini salah satunya di Temanggung wilayah tembakau," katanya.

Ia menyampaikan di dalam pembahasan RUU ini sudah berkoordinasi dengan teman-teman Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), dengan bupati-bupati yang wilayahnya penghasil tembakau.

"Keresahan petani sama, karena daya serap tembakau dari tahun ke tahun itu semakin turun, padahal tembakau adalah punya sejarah panjang di Indonesia," katanya.

Menurut dia, sesungguhnya dari sisi ekonomi pasarnya sudah jelas, orang Indonesia itu orang yang suka rokok paling tinggi berdasarkan data survei yang dilansir olah lembaga internasional.

Kemudian, yang bekerja di industri hasil tembakau sekitar 5-6 juta orang, mulai dari yang petani, kerja di pabrik, distributor sampai warung.

"Kemudian akibat meratifikasi FCTC (framework convention on tobacco control) tentang pengendalian tembakau ini, industri tembakau kita makin turun, makin anjlok, padahal kontribusi industri hasil tembakau ini terhadap pajak, terhadap cukai ini luar biasa," katanya.

dpr bahas ruu tembakau, disperindag pamekasan intensifkan pengawasan, phk gudang garam jadi sorotan                            koranpalpos.com - tembakau menjadi salah satu pembahasan rancangan undang-undang komoditas strategis di dewan perwakilan rakyat (dpr) republik indonesia.
"soal tembakau saat ini sedang berjalan pembahasan rancangan uu komoditas strategis, ada delapan komoditas strategis yang mau dimasukkan ke dalam ruu tersebut.
ini perkebunan semua yang nomor delapan itu tembakau," kata anggota komisi v dpr ri sofyan dedy ardyanto di magelang, sabtu (006/09/2025).
ia menyampaikan hal tersebut pada workshop pemberdayaan kelompok masyarakat bidang pencarian dan pertolongan di kabupaten magelang.
baca juga:modus baru phishing: portal akademik palsu intai data mahasiswa dan dosen !
baca juga:cegah beras turun mutu dan momentum perbaikan tata kelola pangan
"kebetulan saya yang ditugaskan salah satu anggota panitia kerja (panja), saya fokus di tembakau karena dapil kita di sini salah satunya di temanggung wilayah tembakau," katanya.
ia menyampaikan di dalam pembahasan ruu ini sudah berkoordinasi dengan teman-teman asosiasi petani tembakau indonesia (apti), dengan bupati-bupati yang wilayahnya penghasil tembakau.
"keresahan petani sama, karena daya serap tembakau dari tahun ke tahun itu semakin turun, padahal tembakau adalah punya sejarah panjang di indonesia," katanya.
menurut dia, sesungguhnya dari sisi ekonomi pasarnya sudah jelas, orang indonesia itu orang yang suka rokok paling tinggi berdasarkan data survei yang dilansir olah lembaga internasional.
baca juga:nadiem makarim resmi jadi tersangka kasus korupsi chromebook kemendikbudristek
baca juga:apresiasi gubernur sigap antisipasi pasca demonstrasi 
kemudian, yang bekerja di industri hasil tembakau sekitar 5-6 juta orang, mulai dari yang petani, kerja di pabrik, distributor sampai warung.
"kemudian akibat meratifikasi fctc (framework convention on tobacco control) tentang pengendalian tembakau ini, industri tembakau kita makin turun, makin anjlok, padahal kontribusi industri hasil tembakau ini terhadap pajak, terhadap cukai ini luar biasa," katanya.
ia menyampaikan ruu ini yang menjamin keberlangsungan hidup para petani tembakau dan industri tembakau, jangan habis manis sepah dibuang.
"sesungguhnya menurut saya ini masih manis kok , industri tembakau itu masih manis, tetapi seolah-olah dibangun narasi industri tembakau ini sudah masa lalu sehingga kemudian regulasi kita membuat industri tembakau ini terbunuh pelan-pelan," katanya.
baca juga:dpr ri segera tuntaskan ruu kepariwisataan, anggaran promosi pariwisata diminta ditambah
baca juga:ruu perampasan aset jadi sorotan: dpr, presiden, dan mahasiswa saling dengar aspirasi
dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) kabupaten pamekasan, jawa timur memantau pembelian tembakau di sejumlah pabrikan di wilayah itu guna mencegah terjadinya pelanggaran dalam tata niaga tembakau.
kepala disperindag pamekasan ahmad basri yulianto mengatakan, selain untuk melindungi tembakau, pemantauan itu juga dalam rangka menjalankan amanah peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2022 tentang pengusahaan tembakau madura.
"dalam ketentuan itu dijelaskan, bahwa pengambilan sampel tembakau oleh pihak pabrikan tidak boleh lebih dari 1 kilogram," katanya.
karena itu, pihaknya menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan terkait praktik pembelian tembakau di sejumlah pabrikan itu.
selain pengambilan sampel tembakau, hal lain yang juga diatur tentang larangan mencampur tembakau jawa dengan tembakau madura.
menurut basri, selama ini banyak pedagang tembakau yang membeli tembakau basah dari luar madura, lalu dicampur dengan tembakau madura.
"di perda nomor 2 tahun 2022 hal ini dilarang, karena bisa merusak kualitas tembakau madura," tandasnya.
kepala disperindag ahmad basri yulianto lebih lanjut menjelaskan, pemantauan tata niaga tembakau di pamekasan ini juga melibatkan dari institusi lain, seperti satuan polisi pamong praja (satpol-pp) dan perwakilan petani tembakau pamekasan.
"pemantauan tentang praktik pembelian tembakau dengan cara mendatangi gudang-gudang tembakau yang melakukan pembelian, sedangkan pada upaya mencegah masuknya tembakau jawa ke pamekasan dengan cara menggelar operasi di sejumlah titik perbatasan kabupaten pamekasan," papar dia. 
sementara itu, presiden partai buruh sekaligus presiden konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) said iqbal menanggapi kabar adanya pemutusan hubungan kerja (phk) di pt gudang garam.
dalam pernyataannya, di jakarta, sabtu, iqbal menyebut pihaknya akan terlebih dahulu memverifikasi informasi tersebut.
namun, ia menilai jika benar terjadi, kondisi itu menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya produksi industri rokok.
"kami baru dapat kabar, telah terjadi phk buruh di pt gudang garam. kami akan cek dulu," katanya lagi.
dalam video yang beredar di media sosial dikabarkan adanya phk massal di pabrik rokok pt gudang garam, tuban, jawa timur.
video berdurasi 1 menit, 17 detik itu memperlihatkan puluhan karyawan berjabat tangan penuh haru saat perpisahan.
sejumlah pegawai tampak mengenakan kemeja dengan bordiran logo khas gudang garam di saku kemeja.
menurutnya, ada beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi tersebut.
pasokan tembakau yang terbatas, kurangnya inovasi produk rokok untuk menyesuaikan tren pasar, serta tingginya beban cukai, dinilai memperparah daya saing perusahaan.
"ditambah pajak cukai rokok makin mahal," ujarnya lagi.
iqbal mengingatkan bahwa gelombang phk di sektor industri rokok berpotensi meluas.
ia memperkirakan, selain ribuan pekerja langsung di pt gudang garam, ada puluhan ribu pekerja lain yang ikut terdampak, termasuk buruh tembakau, logistik, sopir, pedagang kecil, hingga pemilik kontrakan.
"bisa jadi ratusan ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan," katanya pula.
karena itu, ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera turun tangan memberikan solusi nyata atas dinamika tersebut.
iqbal menekankan agar penanganan kasus ini tidak sekadar janji manis seperti yang terjadi dalam kasus phk massal di sritex, mengingat pekerja bahkan disebut masih belum mendapatkan hak tunjangan hari raya (thr).
meski menyoroti pentingnya menyelamatkan industri rokok nasional agar tidak menelan korban phk lebih banyak, iqbal menegaskan bahwa kampanye kesehatan tetap harus dijaga.
"selamatkan industri rokok nasional, selamatkan puluhan ribu buruh yang terancam phk, sambil tetap dijaga kampanye kesehatan," ujarnya mengakhiri pernyataan.
hingga kini, pihak gudang garam belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar phk tersebut. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 8 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan