DPR Bahas RUU Tembakau, Disperindag Pamekasan Intensifkan Pengawasan, PHK Gudang Garam Jadi Sorotan

Disperindag Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memantau pembelian tembakau di sejumlah pabrikan di wilayah tersebut-Foto : ANTARA-
Ia menyampaikan RUU ini yang menjamin keberlangsungan hidup para petani tembakau dan industri tembakau, jangan habis manis sepah dibuang.
"Sesungguhnya menurut saya ini masih manis kok , industri tembakau itu masih manis, tetapi seolah-olah dibangun narasi industri tembakau ini sudah masa lalu sehingga kemudian regulasi kita membuat industri tembakau ini terbunuh pelan-pelan," katanya.
BACA JUGA:DPR RI Segera Tuntaskan RUU Kepariwisataan, Anggaran Promosi Pariwisata Diminta Ditambah
BACA JUGA:RUU Perampasan Aset Jadi Sorotan: DPR, Presiden, dan Mahasiswa Saling Dengar Aspirasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memantau pembelian tembakau di sejumlah pabrikan di wilayah itu guna mencegah terjadinya pelanggaran dalam tata niaga tembakau.
Kepala Disperindag Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan, selain untuk melindungi tembakau, pemantauan itu juga dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura.
"Dalam ketentuan itu dijelaskan, bahwa pengambilan sampel tembakau oleh pihak pabrikan tidak boleh lebih dari 1 kilogram," katanya.
Karena itu, pihaknya menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan terkait praktik pembelian tembakau di sejumlah pabrikan itu.
Selain pengambilan sampel tembakau, hal lain yang juga diatur tentang larangan mencampur tembakau Jawa dengan tembakau Madura.
Menurut Basri, selama ini banyak pedagang tembakau yang membeli tembakau basah dari luar Madura, lalu dicampur dengan tembakau Madura.
"Di Perda Nomor 2 Tahun 2022 hal ini dilarang, karena bisa merusak kualitas tembakau Madura," tandasnya.
Kepala Disperindag Ahmad Basri Yulianto lebih lanjut menjelaskan, pemantauan tata niaga tembakau di Pamekasan ini juga melibatkan dari institusi lain, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan perwakilan petani tembakau Pamekasan.
"Pemantauan tentang praktik pembelian tembakau dengan cara mendatangi gudang-gudang tembakau yang melakukan pembelian, sedangkan pada upaya mencegah masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan dengan cara menggelar operasi di sejumlah titik perbatasan Kabupaten Pamekasan," papar dia.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menanggapi kabar adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Gudang Garam.
Dalam pernyataannya, di Jakarta, Sabtu, Iqbal menyebut pihaknya akan terlebih dahulu memverifikasi informasi tersebut.