Program tersebut dinilai sebagai bentuk inovasi non-digital yang konkret dan berdampak langsung pada perlindungan sosial masyarakat.
Dia mengatakan, upaya yang dilakukan Pemprov Malut tersebut menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan yang tepat sasaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
"Ini pada tataran kebijakan sudah dapat dipandang sebagai inovasi. Kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya nanti, termasuk melalui standar operasional prosedur (mengenai pelaksanaan pembayaran Jamsostek) dari dinas terkait,” kata Yusharto.
BACA JUGA:Dorong AP3KI Jalin Kolaborasi dengan Lembaga Lain
BACA JUGA:Perluas Wilayah Pelaksanaan Program Agroforestry
Yusharto juga menjelaskan, ke depannya BSKDN akan terus mendorong pembudayaan inovasi di daerah, antara lain melalui sejumlah strategi di antaranya seperti menjadikan inovasi sebagai solusi pemecahan masalah hingga mendukung kebijakan kepala daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Di akhir paparannya, Yusharto menggarisbawahi bahwa keterpaduan antara pengelolaan keuangan dan inovasi pelayanan publik harus menjadi komitmen bersama.
“Kita tidak hanya bicara soal anggaran, tapi tentang bagaimana anggaran itu hadir dalam bentuk layanan yang dirasakan oleh masyarakat, saya percaya Maluku Utara dapat mewujudkannya melalui inovasi-inovasi terbaiknya," tuturnya. (ant)