Sangat Tergantung dengan Pengelolaan Keuangan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 08 Jul 2025 - 20:09

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo-Foto: Antara-

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah tidak cukup sekadar membelanjakan anggaran, tetapi harus memastikan realisasinya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semua kegiatan yang kita laksanakan ini memiliki sumber dana, kita diminta mengefisiensikan setiap rupiah yang dialokasikan, sehingga benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang kita layani," kaya Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Yusharto dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 di Ternate, Senin (7/7).

Menurutnya efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi merupakan strategi substantif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola anggaran secara cermat agar dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dia juga menambahkan bahwa inovasi menjadi salah satu cara untuk mencapai efisiensi tersebut.

“Inovasi yang baik harus memiliki nilai kebaruan dan cakupan manfaat yang luas. Namun, inovasi juga perlu memperhatikan aspek etika dan norma sosial, termasuk dalam pemilihan nama dan penyampaian kepada publik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto turut mengapresiasi langkah inovatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) yang mencanangkan pembayaran Jamsostek bagi seluruh nelayan.

sangat tergantung dengan  pengelolaan keuangan                            jakarta - badan strategi kebijakan dalam negeri (bskdn) kementerian dalam negeri (kemendagri) menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
pemerintah daerah tidak cukup sekadar membelanjakan anggaran, tetapi harus memastikan realisasinya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"semua kegiatan yang kita laksanakan ini memiliki sumber dana, kita diminta mengefisiensikan setiap rupiah yang dialokasikan, sehingga benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang kita layani," kaya kepala bskdn yusharto huntoyungo dalam keterangannya di jakarta, selasa.
baca juga:pansel mengulik gagasan calon anggota ky
baca juga:eks panglima tni laksamana yudo margono, didapuk menjadi ketum ppal
hal tersebut disampaikan yusharto dalam kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis (bimtek) persiapan penginputan indeks pengelolaan keuangan daerah (ipkd) provinsi maluku utara tahun 2025 di ternate, senin (7/7).
menurutnya efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi merupakan strategi substantif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola anggaran secara cermat agar dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
baca juga:ajak brics percepat transisi energi
baca juga:pendidikan politik pemilih tugas besar kpu-bawaslu yang harus diprioritaskan
dia juga menambahkan bahwa inovasi menjadi salah satu cara untuk mencapai efisiensi tersebut.
“inovasi yang baik harus memiliki nilai kebaruan dan cakupan manfaat yang luas. namun, inovasi juga perlu memperhatikan aspek etika dan norma sosial, termasuk dalam pemilihan nama dan penyampaian kepada publik,” ujarnya.
dalam kesempatan tersebut, yusharto turut mengapresiasi langkah inovatif pemerintah provinsi (pemprov) maluku utara (malut) yang mencanangkan pembayaran jamsostek bagi seluruh nelayan.
baca juga:ri hibahkan 10 ribu ton beras kepada palestina
baca juga:jadi percontohan dan siap beroperasi
program tersebut dinilai sebagai bentuk inovasi non-digital yang konkret dan berdampak langsung pada perlindungan sosial masyarakat.
dia mengatakan, upaya yang dilakukan pemprov malut tersebut menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan yang tepat sasaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
"ini pada tataran kebijakan sudah dapat dipandang sebagai inovasi. kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya nanti, termasuk melalui standar operasional prosedur (mengenai pelaksanaan pembayaran jamsostek) dari dinas terkait,” kata yusharto.
baca juga:dorong ap3ki jalin kolaborasi dengan lembaga lain
baca juga:perluas wilayah pelaksanaan program agroforestry 
yusharto juga menjelaskan, ke depannya bskdn akan terus mendorong pembudayaan inovasi di daerah, antara lain melalui sejumlah strategi di antaranya seperti menjadikan inovasi sebagai solusi pemecahan masalah hingga mendukung kebijakan kepala daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
di akhir paparannya, yusharto menggarisbawahi bahwa keterpaduan antara pengelolaan keuangan dan inovasi pelayanan publik harus menjadi komitmen bersama.
“kita tidak hanya bicara soal anggaran, tapi tentang bagaimana anggaran itu hadir dalam bentuk layanan yang dirasakan oleh masyarakat, saya percaya maluku utara dapat mewujudkannya melalui inovasi-inovasi terbaiknya," tuturnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan