TikTok Buka Suara Usai Izin PSE Dibekukan Kemkomdigi: Janji Patuh Hukum dan Lindungi Pengguna !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Sabtu , 04 Oct 2025 - 14:23

TikTok buka suara setelah izin PSE dibekukan Kemkomdigi-Foto : dokumen palpos-

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kedaulatan data dan mencegah penyalahgunaan sistem elektronik oleh platform digital global.

“Langkah ini kami ambil setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Alexander dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Alexander menuturkan, pihaknya menemukan indikasi aktivitas siaran langsung yang berpotensi digunakan untuk monetisasi ilegal dan diduga berkaitan dengan perjudian daring (online gambling).

Berdasarkan temuan tersebut, Kemkomdigi mengajukan permintaan data kepada TikTok yang mencakup:

Aktivitas siaran langsung (live streaming) yang terindikasi pelanggaran hukum.

Data monetisasi dan transaksi pemberian gift dalam bentuk koin virtual, termasuk jumlah dan nilai total transaksi.

“Kami telah memanggil TikTok untuk klarifikasi pada 16 September 2025, dan memberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk menyampaikan data yang diminta secara lengkap,” ujar Alexander.

Namun hingga batas waktu tersebut, TikTok hanya menyerahkan sebagian data dan menyatakan bahwa kebijakan internal perusahaan tidak memperbolehkan pemberian akses penuh terhadap data pengguna tanpa prosedur hukum tertentu.

Melalui surat bernomor ID/PP/04/IX/2025 tertanggal 23 September 2025, TikTok menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kebijakan internal dan standar global perlindungan data yang mengatur bagaimana mereka dapat merespons permintaan informasi dari pihak ketiga, termasuk pemerintah.

Dalam surat itu, TikTok menyampaikan bahwa setiap permintaan data harus melalui prosedur verifikasi hukum internasional serta mempertimbangkan aspek perlindungan privasi pengguna.

Oleh karena itu, TikTok menyebut tidak dapat memberikan seluruh data yang diminta secara langsung oleh Kemkomdigi.

Namun, sikap tersebut justru menjadi dasar bagi pemerintah untuk menilai TikTok tidak mematuhi kewajiban sebagai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) Lingkup Privat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.

tiktok buka suara usai izin pse dibekukan kemkomdigi: janji patuh hukum dan lindungi pengguna !                            koranpalpos.com - platform media sosial tiktok akhirnya angkat bicara usai tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (tdpse) miliknya dibekukan sementara oleh kementerian komunikasi dan digital (kemkomdigi) republik indonesia.
pembekuan tersebut dilakukan setelah pemerintah menilai tiktok tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan dalam memberikan data aktivitas digital di platformnya.
dalam keterangan resmi pada jumat (3/10/2025), pihak tiktok menegaskan bahwa mereka menghormati seluruh hukum dan regulasi yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi, termasuk di indonesia.
baca juga:kelereng, permainan tradisional yang tak lekang oleh waktu
baca juga:asal usul buah matoa, buah khas papua dengan rasa unik
“tiktok menghormati hukum dan regulasi di negara di mana kami beroperasi. kami terus bekerja sama dengan kemkomdigi untuk menyelesaikan isu ini secara konstruktif,” ujar juru bicara tiktok dalam pernyataannya di jakarta.
tiktok menyebut, pihaknya berkomitmen menjaga keamanan, tanggung jawab, dan privasi pengguna di indonesia.
platform asal tiongkok yang bernaung di bawah bytedance itu menegaskan akan terus memberikan layanan yang transparan dan berintegritas, sekaligus memastikan seluruh kebijakan internalnya sejalan dengan hukum yang berlaku.
baca juga:asal usul rendang, kuliner minang yang mendunia
baca juga:asal usul ketoprak, kuliner jalanan yang jadi ikon khas indonesia
meskipun izin tdpse dibekukan sementara, pantauan pada jumat malam (3/10) menunjukkan bahwa aplikasi tiktok masih dapat diakses secara normal.
pengguna tetap bisa menonton video, mengunggah konten, hingga melakukan siaran langsung (live streaming) tanpa gangguan berarti.
sebelumnya, kementerian komunikasi dan digital (kemkomdigi) mengumumkan pembekuan sementara izin tanda daftar pse tiktok karena dinilai tidak patuh terhadap permintaan data yang diajukan oleh pemerintah.
baca juga:pentingnya merawat kisah perjuangan bung karno
baca juga:slime mainan anak sd yang populer: kreativitas edukasi dan tantangan
menurut direktur jenderal pengawasan ruang digital kemkomdigi, alexander sabar, langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kedaulatan data dan mencegah penyalahgunaan sistem elektronik oleh platform digital global.
“langkah ini kami ambil setelah tiktok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas tiktok live selama periode unjuk rasa 25–30 agustus 2025,” kata alexander dalam konferensi pers di jakarta, jumat (3/10/2025).
alexander menuturkan, pihaknya menemukan indikasi aktivitas siaran langsung yang berpotensi digunakan untuk monetisasi ilegal dan diduga berkaitan dengan perjudian daring (online gambling).
baca juga:menumbuhkan kecintaan batik pekalongan di kalangan generasi muda
baca juga:sumsel ajak masyarakat aktif lestarikan budaya daerah
berdasarkan temuan tersebut, kemkomdigi mengajukan permintaan data kepada tiktok yang mencakup:
aktivitas siaran langsung (live streaming) yang terindikasi pelanggaran hukum.
data monetisasi dan transaksi pemberian gift dalam bentuk koin virtual, termasuk jumlah dan nilai total transaksi.
“kami telah memanggil tiktok untuk klarifikasi pada 16 september 2025, dan memberikan waktu hingga 23 september 2025 untuk menyampaikan data yang diminta secara lengkap,” ujar alexander.
namun hingga batas waktu tersebut, tiktok hanya menyerahkan sebagian data dan menyatakan bahwa kebijakan internal perusahaan tidak memperbolehkan pemberian akses penuh terhadap data pengguna tanpa prosedur hukum tertentu.
melalui surat bernomor id/pp/04/ix/2025 tertanggal 23 september 2025, tiktok menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kebijakan internal dan standar global perlindungan data yang mengatur bagaimana mereka dapat merespons permintaan informasi dari pihak ketiga, termasuk pemerintah.
dalam surat itu, tiktok menyampaikan bahwa setiap permintaan data harus melalui prosedur verifikasi hukum internasional serta mempertimbangkan aspek perlindungan privasi pengguna.
oleh karena itu, tiktok menyebut tidak dapat memberikan seluruh data yang diminta secara langsung oleh kemkomdigi.
namun, sikap tersebut justru menjadi dasar bagi pemerintah untuk menilai tiktok tidak mematuhi kewajiban sebagai pse (penyelenggara sistem elektronik) lingkup privat sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) peraturan menteri kominfo nomor 5 tahun 2020.
peraturan itu mewajibkan setiap pse untuk memberikan akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik kepada kementerian atau lembaga yang berwenang dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum.
“kemkomdigi menilai tiktok telah melanggar kewajiban sebagai pse privat. oleh sebab itu, kami mengambil langkah tegas berupa pembekuan sementara tdpse tiktok sebagai tindak lanjut pengawasan,” tegas alexander.
meskipun pembekuan tdpse belum berdampak pada operasional tiktok di indonesia secara langsung, para kreator konten dan pelaku usaha digital mulai menyampaikan kekhawatiran mereka.
banyak kreator yang menggantungkan pendapatan dari fitur tiktok live dan tiktok shop, meski sejak 2024 fitur belanja daring tersebut telah diintegrasikan ke dalam sistem e-commerce lokal.
beberapa pengguna mengaku khawatir jika pembekuan ini berlanjut hingga ke tahap pemblokiran akses, seperti yang pernah terjadi pada beberapa platform digital pada tahun-tahun sebelumnya.
“kami berharap tiktok dan pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. banyak dari kami yang menggantungkan penghasilan di sini,” ujar rika (27), kreator asal bandung, saat dihubungi melalui pesan singkat.
sementara itu, sejumlah analis teknologi menilai langkah kemkomdigi adalah bagian dari penguatan regulasi ruang digital nasional, terutama dalam menghadapi fenomena monetisasi konten yang rentan disalahgunakan.
“kebijakan pembekuan tdpse bisa menjadi sinyal agar semua platform global lebih terbuka terhadap mekanisme pengawasan data. tapi harus diimbangi dengan transparansi dan kepastian hukum bagi perusahaan,” kata pengamat digital universitas indonesia, damar arifin.
isu utama dalam kasus ini sebenarnya bukan sekadar soal teknis perizinan, tetapi terkait transparansi data digital dan tanggung jawab platform global terhadap pengguna di indonesia.
tiktok, dengan lebih dari 125 juta pengguna aktif bulanan di indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan sistem mereka tidak digunakan untuk aktivitas ilegal, seperti perjudian, penipuan, atau penyebaran konten kekerasan.
kemkomdigi menilai bahwa pemberian akses data bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, melainkan untuk melindungi ruang digital nasional dari potensi penyalahgunaan.
namun di sisi lain, tiktok juga harus menjaga kepercayaan global terhadap kebijakan privasi pengguna yang menjadi standar perusahaan induknya di berbagai negara.
menanggapi kekhawatiran publik, alexander sabar menegaskan bahwa pembekuan tdpse bukan bentuk pelarangan tiktok beroperasi, melainkan mekanisme pengawasan administratif agar platform tersebut memenuhi seluruh kewajiban regulatif.
“kami tidak menghambat inovasi digital. tapi semua pse, baik lokal maupun asing, wajib tunduk pada peraturan di indonesia,” ujarnya.
alexander menambahkan, tiktok masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan normalisasi tdpse setelah memenuhi kewajiban yang diminta, termasuk menyerahkan data secara lengkap dan memperbarui sistem pelaporan aktivitas monetisasi konten.
hingga kini, belum ada keterangan resmi dari kemkomdigi mengenai batas waktu pembekuan tdpse tiktok. namun, sumber di internal kementerian menyebutkan bahwa proses klarifikasi dan evaluasi masih terus berlangsung.
sementara itu, pihak tiktok berharap dialog dengan pemerintah dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan tanpa mengganggu kenyamanan pengguna.
“kami akan terus berkomunikasi secara terbuka dengan otoritas terkait demi memastikan kepatuhan terhadap hukum nasional dan keamanan komunitas tiktok di indonesia,” tutup juru bicara tiktok.
langkah pemerintah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola ruang digital di indonesia.
dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat besar, pengawasan data dan aktivitas monetisasi menjadi tantangan strategis di era ekonomi digital.
baik pemerintah maupun perusahaan global seperti tiktok kini dihadapkan pada tugas bersama: menjaga keseimbangan antara privasi, transparansi, dan keamanan digital agar ruang siber indonesia tetap aman, inklusif, dan bermanfaat bagi semua.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 8 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan