Deru Tegaskan Pemangkasan TKD 39 Persen Jadi Momentum Efisiensi dan Kemandirian Fiskal Sumsel

Reporter: Encep |

Editor: Dahlia |

Selasa , 07 Oct 2025 - 21:50

Gubernur Deru menjelaskan terkait pemangkasan TKD 39 Persen-Foto : Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Situasi fiskal nasional yang menekan tak membuat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru kehilangan arah pembangunan.

Dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) di Griya Agung, Senin (6/10/2025), ia menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan efisiensi penggunaan anggaran di semua lini pemerintahan daerah.

Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 39,38 persen untuk Sumsel menjadi alarm bagi semua kepala daerah agar segera mengambil langkah taktis.

“Kita tidak boleh berdiam diri. Setiap rupiah harus tepat guna dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur Herman Deru.

Rakor bertema “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI” ini dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumsel, baik langsung maupun secara virtual.

Forum tersebut membahas langkah strategis menjaga keberlangsungan pembangunan tanpa mengandalkan dana transfer pusat secara berlebihan.

Herman Deru menekankan bahwa kondisi ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Salah satu caranya adalah dengan menggali potensi lokal melalui pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal.

Selain sektor pajak, Gubernur juga menyoroti perlunya reformasi dalam pengelolaan BUMD.

deru tegaskan pemangkasan tkd 39 persen jadi momentum efisiensi dan kemandirian fiskal sumsel                            koranpalpos.com - situasi fiskal nasional yang menekan tak membuat gubernur sumatera selatan (sumsel) h. herman deru kehilangan arah pembangunan. 
dalam rapat koordinasi pemerintah daerah (rakor pemda) di griya agung, senin (6/10/2025), ia menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan efisiensi penggunaan anggaran di semua lini pemerintahan daerah.
pemangkasan dana transfer ke daerah (tkd) sebesar 39,38 persen untuk sumsel menjadi alarm bagi semua kepala daerah agar segera mengambil langkah taktis. 
baca juga:herman deru: rakernas dan pornas korpri 2025 jadi momentum berkah bagi sumsel
baca juga:sumsel masuk 5 besar produsen beras di indonesia
“kita tidak boleh berdiam diri. setiap rupiah harus tepat guna dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar gubernur herman deru.
rakor bertema “sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program prioritas presiden ri” ini dihadiri oleh para kepala daerah se-sumsel, baik langsung maupun secara virtual. 
forum tersebut membahas langkah strategis menjaga keberlangsungan pembangunan tanpa mengandalkan dana transfer pusat secara berlebihan.
baca juga:luas baku sawah sumsel capai 500 ribu hektare, produksi beras target 3 juta ton
baca juga:ketua pkk sumsel feby deru salurkan bantuan bagi 56 warga korban kebakaran 11 rumah di seberang ulu i
herman deru menekankan bahwa kondisi ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
salah satu caranya adalah dengan menggali potensi lokal melalui pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal.
selain sektor pajak, gubernur juga menyoroti perlunya reformasi dalam pengelolaan bumd.
baca juga:herman deru buka turnamen futsal piala danlanud 2025, ajang pembinaan generasi muda sumsel
baca juga:sumsel siap dukung percepatan jalan tol trans sumatera, herman deru dampingi wapres gibran
“bumd harus menjadi penggerak ekonomi yang nyata, bukan sekadar simbol. kita ingin bumd memberi dividen dan membuka lapangan kerja,” katanya.
ia juga meminta agar seluruh aparat pengawas, mulai dari apip hingga inspektorat, aktif mendeteksi potensi kebocoran sejak dini.
transparansi dan akuntabilitas disebut sebagai kunci agar keuangan daerah tetap sehat di tengah keterbatasan anggaran.
baca juga:pelabuhan tanjung carat: harapan baru logistik dan ekonomi sumsel, siap jadi pusat perdagangan internasional !
baca juga:pemprov sumsel dan djkn wujudkan pengelolaan aset daerah yang transparan
kepala kanwil ditjen perbendaharaan (djpb) sumsel, rahmadi murwanto, menuturkan bahwa pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menekan defisit apbn 2026 yang mencapai rp269 triliun. 
ia menyebut bahwa daerah masih bisa mendapatkan dukungan pembangunan dengan strategi proaktif mengajukan program ke kementerian teknis.
rahmadi menjelaskan bahwa beberapa pos anggaran terpangkas cukup dalam, di antaranya dbh sebesar -71,7 persen dan dak fisik -83,6 persen.
namun, dak nonfisik justru meningkat 2,6 persen, yang dapat dimanfaatkan untuk program pendidikan dan kesehatan daerah.
herman deru menegaskan, pemerintah provinsi siap membantu kabupaten/kota dalam memetakan potensi pendapatan dan mengarahkan sumber daya secara efisien.
“kita harus bekerja cepat, efektif, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
ia juga menyoroti pentingnya komunikasi vertikal antara pemerintah daerah dan pusat agar kebutuhan pembangunan di sumsel tetap mendapat perhatian.
strategi kolaboratif menjadi jawaban atas keterbatasan fiskal yang kini dihadapi.
rakor tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan sumsel.
dalam kondisi sesulit apapun, herman deru menegaskan bahwa pelayanan publik dan pembangunan masyarakat tidak boleh terhenti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 8 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan