Ribuan Honorer di OKU Bakal Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

Reporter: Eko |

Editor: Yuli |

Rabu , 13 Aug 2025 - 14:36

Kepala BKSDM OKU, Mirdaili.-foto:dokumen palpos-

KORANPALPOS.COM - Sebanyak 2.000 lebih honorer di Kabupaten OKU yang sudah masuk dan terdata pada database akan segera diakomodir sebagai PPPK paruh waktu.

Hal itu dikatakan Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Mirdaili, didampingi Kabid Pengadaan, Penilaian Kinerja, Pemberhentian dan Informasi di BKPSDM OKU, Ravico Vinorica, Rabu (13/8).

Mirdaili menjelaskan, dari jumlah ribuan ini didominasi oleh tenaga teknis sedangkan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan jumlah tinggal ratusan saja.

Dikatakannya, setelah pelantikan PPPK penuh yang saat ini masih proses penerbitan NIP di BKN baru dilanjutkan dengan proses pengumpulan data calon PPPK paruh waktu.

"Pengajuan untuk PPPK paruh waktu ke MenPAN RB batas waktunya sampai 20 Agustus 2025," ungkapnya.

Dia menjelaskan, pihaknya masih menunggu petunjuk untuk besaran gaji yang akan diterima PPPK paruh waktu.

“Kalau bunyinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing,” jelasnya.

PPPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai Non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Untuk pembayaran gaji PPPK paruh waktu, sumber dana APBD, PPPK paruh waktu ini juga tetap memilki NIP (Nomor Induk Pegawai).

ribuan honorer di oku bakal diangkat jadi pppk paruh waktu                            koranpalpos.com - sebanyak 2.000 lebih honorer di kabupaten oku yang sudah masuk dan terdata pada database akan segera diakomodir sebagai pppk paruh waktu.
hal itu dikatakan kepala bkpsdm kabupaten ogan komering ulu (oku), mirdaili, didampingi kabid pengadaan, penilaian kinerja, pemberhentian dan informasi di bkpsdm oku, ravico vinorica, rabu (13/8).
mirdaili menjelaskan, dari jumlah ribuan ini didominasi oleh tenaga teknis sedangkan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan jumlah tinggal ratusan saja.
baca juga:harga beras medium di oku naik rp1.000 perkg
baca juga:sosialisasi bahaya narkoba satresnarkoba polres prabumulih edukasi masyarakat desa tentang dampak dan sanksi
dikatakannya, setelah pelantikan pppk penuh yang saat ini masih proses penerbitan nip di bkn  baru dilanjutkan dengan proses pengumpulan data calon  pppk paruh waktu.
"pengajuan untuk pppk paruh waktu ke menpan rb  batas waktunya sampai 20 agustus 2025," ungkapnya.
dia menjelaskan, pihaknya masih menunggu petunjuk untuk besaran gaji yang akan diterima pppk paruh waktu.
baca juga:lakukan asistensi di polres prabumulih akbp suparlan: humas adalah ujung tombak komunikasi polri 
baca juga:pemkab oku tetapkan siaga darurat karhutla antisipasi puncak kemarau
“kalau bunyinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing,” jelasnya.
pppk paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non asn atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.
untuk pembayaran gaji pppk paruh waktu, sumber dana apbd, pppk paruh waktu ini  juga tetap memilki  nip (nomor induk pegawai).
baca juga:antrian bbm jenis solar membludak hingga ke badan jalan, polisi lakukan ini
baca juga:wabup ogan ilir resmi buka pkmd dan kkn mahasiswa stikes abdurahman palembang
saat ditanya  berapa lagi honorer yang tidak msuk database, kepala bkpsdm mengatakan, akhir tahun 2024 tidak diperbolehkan lagi mengangkat honor baru.
sejak itu pula tidak ada lagi laporan atau penyampaian data honorer yang belum masuk database ke bkpsdm oku.
“tidak ada lagi laporan dari opd. jadi kita tidak tahu apakah di masing-masing opd masih ada honorer yang belum masuk database,” kata dia.
terpisah sekretaris bpbd oku, gunawansyah menjelaskan, sejak ada peraturan tidak boleh lagi mengangkat honorer baru, maka tidak ada lagi honorer yang belum masuk database di pihak bpbd oku.
meskipun bpbd membutuhkan bayak tenaga sukarelawan, namun pihak bpbd patuh dengan amanah undang –undang itu.
di bpbd terdata sebanyak 147 honorer yang sudah masuk data base dengan rincian sebanyak 137 personil satuan tugas dan sebanyak 10 orang operator.
sementara itu di  dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan  kabupaten oku sudah tidak ada lagi honorer yang tidak masuk database.
“sejak januari 2025 tidak ada lagi honorer yang tidak masuk database,” kata plt kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan oku  yatino.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 14 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan