Bentuk Komite Reformasi Polri untuk Titik Beratkan HAM
Andreas Hugo Pareira, Wakil Komisi XIII DPR-foto: antara -
KORANPALPOS.COM - Wakil Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengingatkan agar Komite Reformasi Polri yang dibentuk pemerintah harus menitikberatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan akuntabilitas publik, sebagai poin-poin yang dievaluasi.
"Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan, terlindungi secara nyata,” kata Andreas di Jakarta, Selasa (07/10/2025).
Dia pun menyambut baik keterlibatan sejumlah tokoh independen yang disebut masuk dalam Komite Reformasi Polri seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie.
BACA JUGA:Prabowo Lantik Dubes dan Pejabat Baru
BACA JUGA:Menkes Dengar Kabar Wamen Baru
Menurutnya, kehadiran mereka menjadi harapan memperkuat kontrol eksternal terhadap Polri.
"Terutama dalam meninjau praktik operasional dan kebijakan internal yang berdampak pada hak-hak warga negara," tutur Legislator dari Dapil NTT I itu.
Namun dia juga mengingatkan potensi risiko dari dualisme pengawasan, khususnya dengan hadirnya Tim Transformasi Reformasi Polri yang berisikan 52 perwira kepolisian, mulai dari pelindung sampai anggota.
BACA JUGA:Mendagri Dorong Desain Besar Perlindungan Pekerja Migran
BACA JUGA:Karya Jurnalistik Masuk Revisi UU Hak Cipta
"Kehadiran perwira aktif dalam tim reformasi berpotensi menimbulkan bias dan mengurangi efektivitas reformasi serta perlindungan hak publik,” katanya.
Selain itu, dia juga menggarisbawahi bahwa reformasi harus menyasar akar persoalan, seperti pembenahan terhadap budaya kekerasan dan dominasi kepolisian dalam proses penyidikan, serta kurangnya mekanisme check and balances yang memadai.
Menurut dia, Polri ke depannya harus menekankan pentingnya profesionalisme agar lembaga itu dapat fokus pada pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil.
- Tag
- Share
-
-
