Reshuffle Menteri Merupakan Hak Prerogatif Presiden

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 02 Jun 2025 - 21:07

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (2/6/2025).-Foto: Antara-

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle atau perombakan susunan menteri di Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif penuh yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto.

Muzani menyampaikan hal ini saat dimintai tanggapannya mengenai isu yang tengah berkembang soal kemungkinan adanya reshuffle dalam waktu dekat.

"Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu reshuffle, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu," ujar Muzani kepada awak media usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6).

Pernyataan tersebut muncul di tengah kencangnya isu perombakan kabinet, yang belakangan ini menjadi sorotan publik.

Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo beberapa kali mengingatkan para pejabat negara, termasuk menteri, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden bahkan tidak segan meminta para pejabat mundur apabila merasa tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan.

Presiden juga menyampaikan peringatan keras terkait praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

Dalam amanatnya saat memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila pada Senin pagi, Presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi penyelewengan kekayaan negara dan para pejabat yang terbukti tidak mampu bekerja akan segera diberhentikan.

"Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

reshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden                            jakarta – ketua majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia (mpr ri), ahmad muzani, menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle atau perombakan susunan menteri di kabinet merah putih merupakan hak prerogatif penuh yang dimiliki oleh presiden prabowo subianto.
muzani menyampaikan hal ini saat dimintai tanggapannya mengenai isu yang tengah berkembang soal kemungkinan adanya reshuffle dalam waktu dekat.
"saya enggak dengar. itu semua hak prerogatif presiden. apakah presiden menganggap perlu reshuffle, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. belum dengar, belum tahu," ujar muzani kepada awak media usai mengikuti upacara peringatan hari lahir pancasila di lapangan kementerian luar negeri, jakarta, pada senin (1/6).
baca juga:keakraban prabowo dan megawati sebagai cermin kenegarawanan
baca juga:pdip: koruptor hingga perusak lingkungan bukan pancasilais 
pernyataan tersebut muncul di tengah kencangnya isu perombakan kabinet, yang belakangan ini menjadi sorotan publik.
isu ini mencuat setelah presiden prabowo beberapa kali mengingatkan para pejabat negara, termasuk menteri, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
dalam berbagai kesempatan, presiden bahkan tidak segan meminta para pejabat mundur apabila merasa tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan.
baca juga:jadi momentum refleksi peran jaga persatuan
baca juga:71% warga dukung kebijakan efisiensi anggaran prabowo 
presiden juga menyampaikan peringatan keras terkait praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
dalam amanatnya saat memimpin upacara hari lahir pancasila pada senin pagi, presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi penyelewengan kekayaan negara dan para pejabat yang terbukti tidak mampu bekerja akan segera diberhentikan.
"jangan pancasila menjadi mantra, jangan pancasila menjadi slogan. kekayaan bangsa indonesia besar, kekayaan bangsa indonesia harus dinikmati seluruh rakyat indonesia.
baca juga:jadi momentum refleksi peran jaga persatuan
baca juga:71% warga dukung kebijakan efisiensi anggaran prabowo 
semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," tegas presiden prabowo dengan nada serius.
presiden juga mengajak seluruh rakyat indonesia untuk ikut terlibat dalam pengawasan jalannya pemerintahan.
dengan kemajuan teknologi, masyarakat kini dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam memantau dan melaporkan segala bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara.
baca juga:kopdeskel merah putih untuk sejahterakan rakyat
baca juga:dalami laporan layanan kesehatan jemaah haji
"jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! sekarang kita punya teknologi, setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. kalau ada bukti, segera siarkan. jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya," tambah presiden.
pidato yang disampaikan dalam peringatan hari lahir pancasila tersebut dinilai oleh banyak pihak sebagai sinyal kuat bahwa presiden tengah melakukan evaluasi kinerja terhadap para pejabat, termasuk menteri dan kepala lembaga negara lainnya.
menanggapi pidato tersebut, ahmad muzani menyatakan bahwa peringatan keras yang disampaikan presiden tidak hanya ditujukan kepada jajaran menteri, tetapi juga kepada lembaga-lembaga lain yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk lembaga legislatif dan partai politik.
baca juga:gelar bimtek bagi pengurus kopdeskel merah putih
baca juga:dukung prabowo dorong israel akui kemerdekaan palestina 
"saya kira (pidato) tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. pemimpin partai politik juga diingatkan. semuanya. beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik," ujar muzani.
lebih lanjut, muzani menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas presiden dalam membenahi pemerintahan.
menurutnya, pesan-pesan yang disampaikan presiden merupakan wujud kepemimpinan yang ingin membawa perubahan nyata dan memastikan bahwa setiap pejabat bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
baca juga:cek pasukan di akmil magelang
baca juga:golkar khawatir negara tak sanggup terapkan putusan mk: sekolah gratis di swasta !
dengan masih bergulirnya isu reshuffle, publik kini menanti langkah presiden selanjutnya.
apakah perombakan kabinet benar akan dilakukan dalam waktu dekat, ataukah peringatan yang disampaikan merupakan bagian dari evaluasi kinerja secara menyeluruh yang akan terus berjalan.
yang pasti, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di indonesia, keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden.
baca juga:puan maharani: usulan gelar pahlawan untuk soeharto harus lewat kajian mendalam
baca juga:bpk: wajar tanpa pengecualian 
reshuffle adalah hak prerogatif presiden dan hanya beliau yang tahu waktu dan sosok mana saja yang layak dipertahankan atau diganti demi tercapainya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 3 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan