Kabar Gembira : Honorer Bisa Jadi ASN PPPK !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 04 Nov 2024 - 21:20

Sejumlah tenaga honorer pemerintah mengikuti seleksi PPPK tahun kemarin.-Foto : Disway-

"Sedangkan untuk guru sesuai data yang ada di Dapodik (Data Pokok Pendidikan)," katanya.

Laman resmi BKPSDM bisa dilihat melalui alamat bkpsdm.palembang.go.id dan untuk pendaftaran formasi PPPK 2024, pelamar wajib memiliki akun SSCASN dengan mendaftarkan data diri lewat website sscasn.bkn.go.id.

"Pendaftaran PPPK sama dengan CPNS, lewat situs SSCASN," ujarnya. Secara umum pembukaan PPPK 2024 di Sumsel untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor kesehatan dan teknis, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik di kabupaten/kota.

Menurut Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Masirul, selain tenaga kesehatan, pembukaan PPPK tahun ini juga melibatkan formasi tenaga pendidik atau guru.

"Totalnya PPPK Provinsi Sumsel tahun ini dibuka dengan rincian 5.953 kuota," katanya.

Terpisah, Kepala BKPSDM Muba, Aidil Fitri mengatakan, bahwa semua aturan tentang tenaga honorer sudah melalui mekanisme dan kemampuan dari Pemkab.

"Untuk seleksi itu semua melalui mekanisme, yakni tes, dan itu semua hasilnya dari BKN, untuk PPPK Gelombang kedua bulan November ini baru akan dilakukan tes," tukasnya.

kabar gembira : honorer bisa jadi asn pppk !                               koranpalpos.com – pemerintah resmi menghapus pegawai honorer dari instansinya mulai tahun 2024.
instansi dilarang merekrut pegawai honorer baru untuk mengisi jabatan pegawai negeri sipil (pns).
selanjutnya, pegawai honorer kemudian dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara (asn) dengan syarat tertentu yang ditentukan undang-undang.
kebijakan ini mengacu pada perubahan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn yang ditandatangani presiden joko widodo (jokowi) pada 31 oktober 2023.
baca juga:kabar duka : ustad solihin hasibuan, sosok guru dan ulama palembang yang dicintai, tutup usia !
baca juga:korban letusan gunung lewotobi laki-laki di flores timur mencapai 10 orang : warga mengungsi !
dalam beleid tersebut jelas disebutkan bahwa personel non-asn harus ditata. penataan pegawai honorer dibatasi paling lambat bulan desember 2024.
“pegawai non-asn atau sebutan lainnya wajib menyelesaikan penataan paling lambat bulan desember 2024 dan terhitung sejak berlakunya undang-undang ini, instansi pemerintah melarang pengangkatan orang yang bukan pegawai honorer , pegawai asn, atau nama selain pegawai asn,” lanjut pasal 66 beleid tersebut.
pasal 66 menjelaskan mekanisme yang dimaksud seperti verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.
sedangkan larangan pengangkatan pegawai honorer baru diatur dalam pasal 65 ayat (1) uu asn.
baca juga:peserta mtq siap berikan kemampuan terbaik harumkan nama sumsel !
baca juga:bikin sim baru makin ribet : wajib ikut kepesertaan bpjs kesehatan !
pasal ini mengatur bahwa pejabat pembinaan pegawai negeri dilarang mengangkat pejabat non-asn untuk menduduki jabatan asn.
hal ini juga berlaku bagi pejabat instansi pemerintah lainnya yang mengangkat pejabat non-asn.
“pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pejabat non-asn pada jabatan asn dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, bunyi pasal 65 ayat ( 3).
rencana penghapusan 2,3 juta tenaga honorer pada november 2023 dicanangkan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi abdullah azwar anas.
baca juga:sedia payung sebelum hujan : prakiraan cuaca bmkg 2 november 2024, mayoritas kota besar berpotensi hujan !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 31 oktober 2024 : mayoritas wilayah indonesia akan diguyur hujan !
namun rencana itu dibatalkan.
meski hal tersebut dibatalkan, anas mengingatkan pemerintah untuk tidak merekrut tenaga honorer baru.
perubahan uu asn membawa angin segar bagi pekerja honorer, pekerja tidak tetap, pegawai tetap non-pns, dan pekerja kontrak.
pasalnya, mereka bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (asn) dengan syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.
hal ini tertuang dalam pasal 131a ayat (1) uu asn baru yang mengatur bahwa pegawai honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pns, dan pegawai kontrak bekerja terus menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan bulan januari 15 tahun 2024 harus diangkat menjadi pegawai negeri secara langsung berdasarkan batasan usia pensiun yang ditentukan dalam pasal 90.
usia pensiun yang ditentukan dalam pasal 90 adalah 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun bagi pejabat tinggi.
mengenai syarat-syarat pengangkatan menjadi pns diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).
menjelaskan bahwa pengangkatan pejabat honorer dan orang lain sebagai pns dilakukan berdasarkan seleksi administratif berupa verifikasi dan konfirmasi data keputusan pengangkatan.
kedua, pengangkatan tersebut didasarkan pada prioritas yang diberikan kepada mereka yang mempunyai pengalaman kerja dan pengabdian terlama di bidang fungsional, administrasi, dan pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kedokteran, ekonomi, penelitian, dan pertanian.
faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah masa kerja, gaji, ijazah, dan tunjangan yang diterima sebelumnya.
terakhir, mereka ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
keputusan pemerintah untuk menghapus pegawai honorer mulai 2024 menuai beragam tanggapan dari pegawai honorer di sumatera selatan (sumsel).
sejumlah tenaga honorerdm mereka merasa khawatir tentang masa depan pekerjaan mereka, namun ada juga yang melihat kesempatan dalam perubahan ini.
ri, salah seorang pegawai honorer di sebuah dinas pemerintahan di kota palembang mengungkapkan rasa cemasnya.
"saya sendiri sudah lama bekerja di sini dan berharap bisa diangkat menjadi asn. namun, dengan adanya batasan dan seleksi yang ketat, saya merasa belum ada kepastian,” ujarnya penuh tanya, senin (4/11). 
sedangkan bd,  honorer lainnya di banyuasin menganggap kebijakan ini sebagai peluang.
"jika pemerintah memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi asn, saya berharap prosesnya transparan dan adil. kami siap untuk mengikuti seleksi dan menunjukkan kemampuan kami," katanya.
terpisah, s, pegawai honorer di bidang pendidikan, menambahkan, dirinya  berharap pemerintah bisa mempertimbangkan pengalaman dan pengabdian dirinya dalam penilaian. 
ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pengakuan yang layak, " ucapnya. 
dipihak lain, beberapa pegawai honorer juga berharap agar pemerintah dapat memberikan sosialisasi yang jelas mengenai proses pengangkatan asn, sehingga tidak ada kebingungan di antara mereka.
"dalam kondisi saat ini, memang dibutuhkan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil dan syarat-syarat yang diperlukan," ungkap  salah pegawai honorer sumsel. 
sementara itu, di palembang, kuota pppk pemkot palembang mencapai 5.808 formasi. dari jumlah tersebut, didominasi tenaga teknis. untuk pendaftaran pegawai.
pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2024 di wilayah sumatera selatan (sumsel) dibuka 1 oktober kemarin. 
di mana jadwal pendaftaran pppk secara online dibuka tanggal 1-20 oktober, dengan formasi yang tersedia diumumkan melalui laman resmi instansi masing-masing.
"pemkot palembang membuka pendaftaran pppk sebanyak 5.808 terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis," kata kepala badan kepegawaian pemberdayaan sumber daya manusia (bkpsdm) yanurpan yany, senin (30/9).
yanurpan mengatakan, penerimaan pppk 2024 ini lebih banyak tenaga teknis 70 persennya, tenaga kesehatan 439 formasi.
"sedangkan untuk guru sesuai data yang ada di dapodik (data pokok pendidikan)," katanya.
laman resmi bkpsdm bisa dilihat melalui alamat bkpsdm.palembang.go.id dan untuk pendaftaran formasi pppk 2024, pelamar wajib memiliki akun sscasn dengan mendaftarkan data diri lewat website sscasn.bkn.go.id.
"pendaftaran pppk sama dengan cpns, lewat situs sscasn," ujarnya. secara umum pembukaan pppk 2024 di sumsel untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor kesehatan dan teknis, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik di kabupaten/kota.
menurut kepala bidang pembinaan pegawai badan kepegawaian daerah (bkd) sumsel masirul, selain tenaga kesehatan, pembukaan pppk tahun ini juga melibatkan formasi tenaga pendidik atau guru.
"totalnya pppk provinsi sumsel tahun ini dibuka dengan rincian 5.953 kuota," katanya.
terpisah, kepala bkpsdm muba, aidil fitri mengatakan, bahwa semua aturan tentang tenaga honorer sudah melalui mekanisme dan kemampuan dari pemkab.
"untuk seleksi itu semua melalui mekanisme, yakni tes, dan itu semua hasilnya dari bkn, untuk pppk gelombang kedua bulan november ini baru akan dilakukan tes," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan