“Pastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan output nyata. Jangan sampai jadi bancakan, karena akan berurusan dengan hukum,” tandas Tito.
Sebagai informasi, dalam Rancangan APBN 2026, pemerintah menetapkan alokasi dana TKD sebesar Rp649,99 triliun, turun cukup tajam dibandingkan proyeksi realisasi tahun 2025 sebesar Rp864 triliun maupun alokasi dalam APBN 2025 senilai Rp919,9 triliun.
Sebagai kompensasi, Kementerian Keuangan meningkatkan porsi belanja pemerintah pusat untuk program yang akan langsung disalurkan ke daerah melalui kementerian dan lembaga (K/L).
BACA JUGA:Karya Jurnalistik Masuk Revisi UU Hak Cipta
BACA JUGA:Kado Spesial Muchendi pada HUT ke-80 OKI: Peluang Kerja, Pangan Murah, Pajak Lega
Total anggaran tersebut mencapai sekitar Rp1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya sebesar Rp900 triliun.
Dengan kebijakan ini, Tito berharap seluruh pemerintah daerah mampu menyesuaikan strategi pengelolaan anggaran agar tetap efisien, transparan, dan fokus pada program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. (ant)