Tito Minta Pemda Pangkas Belanja Birokrasi Hadapi Penurunan TKD 2026
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (9/10/2025).-Foto: Antara-
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi belanja birokrasi di seluruh pemerintah daerah sebagai langkah antisipatif terhadap kebijakan penurunan transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026.
Tito mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional yang dinamis menuntut setiap kepala daerah untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran.
“Ketika transfer ke daerah berkurang dan banyak kewenangan kembali ke pusat, maka cara terbaik adalah melakukan efisiensi, terutama di belanja-belanja birokrasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/10).
BACA JUGA:Megawati Desak Pemulangan Cepat Pekerja Migran Bermasalah
BACA JUGA:Indonesia Dukung Langkah Perdamaian Gaza yang Diajukan AS
Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja birokrasi meliputi biaya perjalanan dinas, rapat, konsumsi, hingga pemeliharaan fasilitas kantor.
Tito menilai, pos-pos tersebut sering kali membengkak dan tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, masa pandemi COVID-19 menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu melakukan penghematan tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.
BACA JUGA:Bentuk Komite Reformasi Polri untuk Titik Beratkan HAM
BACA JUGA:Prabowo Lantik Dubes dan Pejabat Baru
“Dulu waktu COVID-19, anggaran bisa dikurangi cukup besar dan kita tetap bisa berjalan. Jadi, sekarang pun harusnya bisa dilakukan hal yang sama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa anggaran harus benar-benar digunakan untuk mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
BACA JUGA:Menkes Dengar Kabar Wamen Baru
- Tag
- Share
-
-
