Harap Pemda Sabar, DPR RI Jelaskan Alasan Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah 2026

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Minggu , 12 Oct 2025 - 20:40

Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap pemerintah daerah (pemda) bersabar dengan adanya kebijakan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp693 triliun.

Pasalnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan kondisi fiskal, terutama pendapatan negara, saat ini belum maksimal.

“Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,” kata Fauzi saat ditemui di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

BACA JUGA:Istana Ingatkan Waspada Hoaks

Ia menjelaskan pemangkasan TKD dilakukan guna mendukung beberapa program unggulan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Program-program dimaksud, sambung dia, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan anggaran hampir Rp335 triliun serta Sekolah Rakyat.

Selain itu, dia menambahkan daerah turut mendapatkan dana hampir Rp1.325 triliun dari anggaran APBN untuk kurang lebih 18 kegiatan, antara lain termasuk MBG, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih.

“Daerah dapat asas manfaat ini untuk penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat” tutur wakil ketua komisi DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan tersebut.

Meski begitu dari banyaknya program prioritas tersebut, Fauzi menyampaikan kondisi fiskal saat ini belum membaik karena tidak mengalami kenaikan signifikan.

Walaupun TKD dipangkas, dia mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terganggu karena komponen tersebut krusial lantaran akan digunakan untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

harap pemda sabar, dpr ri jelaskan alasan pemangkasan dana transfer ke daerah 2026                            koranpalpos.com - komisi xi dewan perwakilan rakyat (dpr) ri berharap pemerintah daerah (pemda) bersabar dengan adanya kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (tkd) pada anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2026 menjadi rp693 triliun.
pasalnya, wakil ketua komisi xi dpr ri fauzi amro mengatakan kondisi fiskal, terutama pendapatan negara, saat ini belum maksimal.
“kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. janji pak menteri keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal tkd-nya tidak berkurang lah,” kata fauzi saat ditemui di jakarta, sabtu (11/10/2025).
baca juga:mpr dorong kader politik bermoral dan beriman
baca juga:istana ingatkan waspada hoaks
ia menjelaskan pemangkasan tkd dilakukan guna mendukung beberapa program unggulan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
program-program dimaksud, sambung dia, seperti makan bergizi gratis (mbg) yang memerlukan anggaran hampir rp335 triliun serta sekolah rakyat.
selain itu, dia menambahkan daerah turut mendapatkan dana hampir rp1.325 triliun dari anggaran apbn untuk kurang lebih 18 kegiatan, antara lain termasuk mbg, program keluarga harapan (pkh), bantuan sosial (bansos), kredit usaha rakyat (kur), sekolah rakyat, hingga koperasi merah putih.
baca juga:transformasi digital pemerintahan: menuju pemerintahan 5.0 yang terbuka dan inklusif
baca juga:prabowo kumpulkan menteri bahas swasembada pangan dan kampung nelayan
“daerah dapat asas manfaat ini untuk penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat” tutur wakil ketua komisi dpr ri yang membidangi keuangan dan perbankan tersebut.
meski begitu dari banyaknya program prioritas tersebut, fauzi menyampaikan kondisi fiskal saat ini belum membaik karena tidak mengalami kenaikan signifikan.
walaupun tkd dipangkas, dia mengatakan dana alokasi umum (dau) tidak terganggu karena komponen tersebut krusial lantaran akan digunakan untuk gaji pegawai negeri sipil (pns) hingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
baca juga:indonesia dukung langkah perdamaian gaza yang diajukan as
baca juga:prabowo lantik dubes dan pejabat baru
“begitu pula dengan dana bagi hasil (dbh) yang merupakan hak daerah sesuai undang-undang harmonisasi keuangan pusat dan daerah (hkpd),” ucap fauzi menambahkan.
sebelumnya, menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemda yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pengalihan tkd pada 2026.
tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.
baca juga:karya jurnalistik masuk revisi uu hak cipta
baca juga:kado spesial muchendi pada hut ke-80 oki: peluang kerja, pangan murah, pajak lega
“pak (menteri keuangan) purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama, exercise dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata tito dalam keterangannya di jakarta, jumat (10/10).
tito juga menegaskan kebijakan pengalihan tkd bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer tkd, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 13 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan