Transformasi Digital Pemerintahan: Menuju Pemerintahan 5.0 yang Terbuka dan Inklusif

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 10 Oct 2025 - 21:41

Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pemerintah Indonesia terus mengakselerasi penerapan teknologi digital dalam pemerintahan terbuka yang bertujuan mendekatkan, mempercepat, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Hal itu disampaikannya dalam Global Dialogue: Participation And Inclusion, di Vitoria-Gasteiz, Spanyol.

Ia menjelaskan transformasi digital yang tengah dilakukan pemerintah didukung oleh arsitektur digital nasional yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.

“Bagi negara seluas dan seberagam Indonesia, koherensi ini merupakan pemerataan. Ketika pemerintah bergerak sebagai satu kesatuan, warga negara tidak lagi berkutat pada labirin birokrasi. Tujuan kami bukanlah membangun banyak sistem, melainkan menghubungkan semuanya serta menjalin ratusan platform ke dalam satu layanan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta.

Disampaikan bahwa saat ini pihaknya membangun pemerintahan yang menjangkau rakyat di manapun mereka berada.

Melalui layanan publik omni-channel, dipastikan tidak ada yang tertinggal.

Untuk mewujudkannya, dilakukan pendekatan menyeluruh di tingkat pemerintahan, menyatukan semua kementerian dan pemerintah daerah di bawah satu arahan digital bersama.

Rini mencontohkan bahwa baru-baru ini Indonesia meluncurkan program percontohan yang sukses di Kabupaten Banyuwangi, di mana lebih dari 300.000 warga dengan cepat mendaftar untuk perlindungan sosial menggunakan KTP digital terverifikasi dan pembayaran langsung.

Hal tersebut membuktikan dampak sistem berupa bantuan tepat waktu dan menghilangkan hambatan birokrasi.

BACA JUGA:Menkes Dengar Kabar Wamen Baru

transformasi digital pemerintahan: menuju pemerintahan 5.0 yang terbuka dan inklusif                            koranpalpos.com - menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini menegaskan pemerintah indonesia terus mengakselerasi penerapan teknologi digital dalam pemerintahan terbuka yang bertujuan mendekatkan, mempercepat, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
hal itu disampaikannya dalam global dialogue: participation and inclusion, di vitoria-gasteiz, spanyol.
ia menjelaskan transformasi digital yang tengah dilakukan pemerintah didukung oleh arsitektur digital nasional yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.
baca juga:tni mulai distribusikan seragam dinas baru warna sage green ke seluruh prajurit
baca juga:prabowo kumpulkan menteri bahas swasembada pangan dan kampung nelayan
“bagi negara seluas dan seberagam indonesia, koherensi ini merupakan pemerataan. ketika pemerintah bergerak sebagai satu kesatuan, warga negara tidak lagi berkutat pada labirin birokrasi. tujuan kami bukanlah membangun banyak sistem, melainkan menghubungkan semuanya serta menjalin ratusan platform ke dalam satu layanan,” kata rini dalam keterangannya di jakarta.
disampaikan bahwa saat ini pihaknya membangun pemerintahan yang menjangkau rakyat di manapun mereka berada.
melalui layanan publik omni-channel, dipastikan tidak ada yang tertinggal.
baca juga:megawati desak pemulangan cepat pekerja migran bermasalah
baca juga:bentuk komite reformasi polri untuk titik beratkan ham
untuk mewujudkannya, dilakukan pendekatan menyeluruh di tingkat pemerintahan, menyatukan semua kementerian dan pemerintah daerah di bawah satu arahan digital bersama.
rini mencontohkan bahwa baru-baru ini indonesia meluncurkan program percontohan yang sukses di kabupaten banyuwangi, di mana lebih dari 300.000 warga dengan cepat mendaftar untuk perlindungan sosial menggunakan ktp digital terverifikasi dan pembayaran langsung.
hal tersebut membuktikan dampak sistem berupa bantuan tepat waktu dan menghilangkan hambatan birokrasi.
baca juga:menkes dengar kabar wamen baru
baca juga:mendagri dorong desain besar perlindungan pekerja migran
dalam meraih kepercayaan publik dilakukan melalui partisipasi yang tulus. dengan melibatkan warga negara dan memanfaatkan platform yang menampung jutaan aspirasi.
setiap aspirasi dari masyarakat menjadi peluang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
pada dasarnya pemerintah tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga bertindak tegas ketika warga negara berbicara.
baca juga:karya jurnalistik masuk revisi uu hak cipta
baca juga:kado spesial muchendi pada hut ke-80 oki: peluang kerja, pangan murah, pajak lega
“pola pikir kreatif bersama ini mendefinisikan masa depan kita. pemerintahan 5.0, di mana kita beralih dari memerintah untuk rakyat menjadi memerintah bersama rakyat,” ujarnya.
lebih lanjut disampaikan bahwa teknologi menghadirkan kecepatan, tetapi hanya keterbukaan yang menghadirkan kepercayaan.
hal tersebut menjadi infrastruktur terpenting yang dapat dibangun suatu bangsa.
perlu adanya komitmen pada partisipasi yang tidak hanya mengundang warga negara, tetapi aspirasi masyarakat dapat membentuk kembali tata kelola pemerintahan secara fundamental.
dengan demikian, demokrasi akan berkembang, inklusif dan manusiawi.
“kita berbagi kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan kesempurnaan. kisah ini menggambarkan bagaimana keterbukaan dan partisipasi dapat menjembatani kesenjangan antara warga negara dan negara, mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki,” tuturnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan