Komite I DPD-BKN Bahas Nasib ASN PPPK

Muhdi pun menekankan agar pemerintah daerah aktif menggunakan sistem digital yang telah disediakan. “Kami harap pemda benar-benar memanfaatkan platform ini agar seluruh data ASN, terutama PPPK, dapat tercatat secara akurat sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki,” pungkasnya.

BACA JUGA:Setujui Usulan Pembukaan Blokir Anggaran Ombudsman

BACA JUGA:Minta TNI Berikan Penampilan Terbaik saat Bastille Day 2025

Langkah kolaboratif antara Komite I DPD RI dan BKN ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai kendala ASN PPPK, demi menciptakan sistem kepegawaian yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan. (ant)