JAKARTA - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam langkah konkret, Komite I DPD RI melakukan koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menyelesaikan berbagai hambatan yang dialami ASN PPPK di seluruh Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan, mutasi, dan pencantuman gelar.
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan BKN tengah berupaya menyelesaikan pengangkatan ASN PPPK dari formasi yang telah dibuka.
BACA JUGA:5 Polisi Teladan Raih Hoegeng Awards 2025
BACA JUGA:Prabowo Temui Sahabat Lama di Belarus
"Kami Komite I DPD RI terus berkoordinasi dengan MenpanRB dan BKN agar semua permasalahan ASN PPPK bisa diselesaikan maksimal pada tahun 2025. Dari total 1.017.000 formasi, seluruh pengangkatannya ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2025," kata Muhdi di Jakarta, Kamis (17/7).
Pernyataan itu disampaikan Muhdi usai melakukan pertemuan konsultatif dengan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, yang berlangsung di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sehari sebelumnya.
BACA JUGA:Gibran: Presiden Bawa Kabar Baik untuk Indonesia
BACA JUGA:Lantik Pengurus APKASI
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu krusial yang tengah dihadapi para ASN PPPK, terutama guru, di berbagai daerah.
Muhdi, yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, menyebut bahwa hingga pertengahan Juli 2025, masih banyak keluhan dari ASN PPPK, khususnya di daerah pemilihannya.
"Kami menerima banyak aduan dari guru-guru ASN PPPK formasi tahun 2021 dan 2022, terkait proses relokasi atau mutasi yang belum jelas, pengangkatan PPPK tahun 2024, serta soal pencantuman gelar akademik dan vokasi mereka," katanya.
BACA JUGA:Cegah Terorisme 2026
BACA JUGA:Desa Wisata Masuk Fokus RUU Kepariwisataan
Ia menyoroti bahwa salah satu persoalan yang mendesak adalah realisasi kebijakan relokasi sekitar 600 guru ASN PPPK jenjang SMAN/SMKN di Jawa Tengah.