Kebijakan ini memberikan kepastian bagi para pelaku pasar sekaligus membantu pemerintah dalam memantau aktivitas perdagangan aset digital.
Korea Selatan mengambil langkah berbeda dengan menunda penerapan pajak kripto untuk mengamati tren global dan mempersiapkan strategi yang lebih matang.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan investor terkait kebijakan pajak kripto menjadi sorotan dalam laporan tersebut.
BACA JUGA:CFX Luncurkan Produk Derivatif Aset Kripto : Dorong Adopsi Kripto di Indonesia !
BACA JUGA:Booming Kripto : OJK Catat Nilai Transaksi Tembus Rp344 Triliun di 2024 !
Pemerintah cenderung melihat pajak sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dari sektor yang terus berkembang seperti kripto.
Namun, investor khawatir bahwa kebijakan pajak yang terlalu berat dapat menghambat pertumbuhan pasar dan mendorong pelarian modal ke negara-negara dengan kebijakan pajak yang lebih ramah.
"Kebijakan yang hanya fokus pada penerimaan pajak jangka pendek tanpa mendukung pertumbuhan pasar dapat menghambat daya saing jangka panjang," kata Wan Iqbal.
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang seimbang antara kepentingan pemerintah dan pelaku industri sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.
Wan Iqbal menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan pelaku industri untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar aset digital sekaligus melindungi investor kecil.
"Kita perlu menciptakan kebijakan yang tidak hanya menarik investor, tetapi juga melindungi para pelaku pasar kecil. Ini adalah kunci untuk membangun ekosistem kripto yang inklusif dan kompetitif," ungkapnya.
Menurutnya, kerja sama yang erat antara pemerintah dan industri dapat membantu menciptakan pasar yang stabil, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam peta ekonomi digital global.
Pajak kripto di Indonesia mencerminkan peluang sekaligus tantangan dalam mengelola pasar aset digital yang sedang berkembang pesat.
Di satu sisi, kebijakan ini memberikan tambahan pendapatan bagi negara. Namun, di sisi lain, terdapat risiko jika kebijakan yang diterapkan tidak mendukung pertumbuhan pasar jangka panjang.
Dengan langkah yang strategis, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi digital global.