3. Penegakan Hukum yang Tegas: Polri berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk provokasi, hoaks, dan tindakan yang mengarah pada konflik.
4. Edukasi Publik: Mengedukasi masyarakat untuk menggunakan saluran hukum jika ada keberatan terhadap hasil Pilkada, bukan dengan tindakan anarkis.
Untuk mendukung pengamanan, Polri telah memanfaatkan teknologi, seperti drone, CCTV, dan aplikasi pemantauan situasi keamanan.
Dengan demikian, Polri dapat merespons dengan cepat jika terjadi insiden di lapangan.
“Kami terus memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas pengamanan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau secara fisik. Ini adalah upaya kami untuk menjaga keamanan secara efektif,” kata Listyo.
Kapolri berharap Pilkada 2024 dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Dengan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, aparat keamanan, dan penyelenggara pemilu, Pilkada diharapkan dapat berjalan aman tanpa insiden yang mengganggu stabilitas nasional.
“Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus dirayakan dengan semangat persatuan. Jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah belah kita sebagai bangsa,” pungkasnya.
Dengan koordinasi yang baik antara Polri, TNI, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin daerah, tetapi juga menjadi cerminan kedewasaan demokrasi Indonesia. (ant)