BACA JUGA:Dugaan Politik Uang Mencuat di Musi Rawas, Oknum Ketua RT Dilaporkan ke Bawaslu
Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2024.
Menurutnya, persatuan adalah kunci utama agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai.
“Kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati setiap tahapan Pilkada, termasuk penghitungan suara. Semua pihak diharapkan dapat menerima hasil dengan lapang dada, apapun keputusan yang dihasilkan,” kata Listyo.
Kapolri juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin lokal dalam meredam potensi konflik di akar rumput.
"Mari kita bersama-sama menjaga harmoni di masyarakat, mengingat Pilkada adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dijalani dengan dewasa," tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, dan beberapa pejabat tinggi lainnya.
Kehadiran lintas institusi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan keamanan dan kelancaran Pilkada 2024.
Panglima TNI Agus Subiyanto dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa TNI juga akan terus mendukung penuh Polri dalam mengamankan Pilkada.
"Kami telah mengerahkan personel untuk membantu pengamanan di wilayah-wilayah yang dinilai rawan. Sinergi antara TNI dan Polri adalah kunci untuk menjaga stabilitas nasional," ujarnya.
Saat ini, tahapan Pilkada 2024 memasuki fase pemungutan suara. Setelah itu, mulai 27 November hingga 16 Desember 2024, proses penghitungan dan rekapitulasi suara akan berlangsung di seluruh wilayah Indonesia.
Tahapan ini menjadi salah satu fase krusial yang membutuhkan pengawasan ketat karena rawan konflik, baik di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) maupun di tingkat rekapitulasi.
“Proses penghitungan suara ini sering kali menjadi momen yang memicu ketegangan di masyarakat. Oleh karena itu, Polri telah menempatkan personel di lokasi strategis untuk mencegah potensi gangguan,” jelas Kapolri.
Dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas, Polri telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk:
1. Peningkatan Patroli di Wilayah Rawan: Polri meningkatkan kehadiran personel di lapangan, khususnya di daerah-daerah yang berpotensi terjadi konflik.
2. Pusat Komando Gabungan: Membentuk pusat komando gabungan antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah untuk memantau situasi secara real-time.