KPU Usulkan Anggaran Pilkada Bersumber dari APBN : Simak Alasannya !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Senin , 19 May 2025 - 20:57

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin. -Foto : Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengusulkan perubahan mendasar dalam skema pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan mengalihkan sumber anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan tersebut disampaikan Afifuddin dalam Diskusi Publik Revisi Paket Undang-Undang Pemilu yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5).

Ia menilai selama ini terdapat ketimpangan dan hambatan teknis dalam pendanaan Pilkada di berbagai daerah.

“Salah satu pembeda antara Pemilu dan Pilkada adalah soal pendanaan. Pemilu dibiayai dari APBN, sementara Pilkada dari APBD. Ini jadi catatan penting kami karena menciptakan ketimpangan dalam kesiapan daerah,” ujar Afifuddin.

Menurut Afifuddin, KPU mencatat bahwa penyelenggaraan Pilkada sering kali terganggu karena perbedaan kemampuan fiskal antar daerah.

Di satu sisi, ada daerah yang mampu mengalokasikan anggaran besar untuk Pilkada, namun di sisi lain, tidak sedikit daerah yang kesulitan menyiapkan dana, sehingga mengganggu proses tahapan.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa relasi antara KPU daerah dan kepala daerah petahana turut berperan dalam kemudahan akses anggaran.

Dalam beberapa kasus, KPU daerah lebih mudah mendapat anggaran karena memiliki hubungan yang baik dengan kepala daerah yang juga mencalonkan kembali dalam Pilkada.

“Tapi ada juga KPU yang harus pontang-panting melobi pemerintah daerah demi dana penyelenggaraan. Ini problem yang bisa mengancam independensi dan netralitas penyelenggara,” katanya.

Afifuddin mencontohkan pada tahun 2024, saat KPU tengah menyiapkan Pemilu nasional di bulan Februari, sebagian besar KPU daerah juga masih harus menyusun dan melobi anggaran Pilkada kepada pemda masing-masing.

kpu usulkan anggaran pilkada bersumber dari apbn : simak alasannya !                            koranpalpos.com - ketua komisi pemilihan umum (kpu) ri, mochammad afifuddin, mengusulkan perubahan mendasar dalam skema pendanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan mengalihkan sumber anggarannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) ke anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
usulan tersebut disampaikan afifuddin dalam diskusi publik revisi paket undang-undang pemilu yang diselenggarakan oleh partai demokrat di kantor dpp partai demokrat, jakarta, senin (19/5).
ia menilai selama ini terdapat ketimpangan dan hambatan teknis dalam pendanaan pilkada di berbagai daerah.
“salah satu pembeda antara pemilu dan pilkada adalah soal pendanaan. pemilu dibiayai dari apbn, sementara pilkada dari apbd. ini jadi catatan penting kami karena menciptakan ketimpangan dalam kesiapan daerah,” ujar afifuddin.
baca juga:penerapan e-voting tetap sediakan formulir c1
baca juga:dorong pembahasan revisi uu pemilu
menurut afifuddin, kpu mencatat bahwa penyelenggaraan pilkada sering kali terganggu karena perbedaan kemampuan fiskal antar daerah.
di satu sisi, ada daerah yang mampu mengalokasikan anggaran besar untuk pilkada, namun di sisi lain, tidak sedikit daerah yang kesulitan menyiapkan dana, sehingga mengganggu proses tahapan.
lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa relasi antara kpu daerah dan kepala daerah petahana turut berperan dalam kemudahan akses anggaran.
dalam beberapa kasus, kpu daerah lebih mudah mendapat anggaran karena memiliki hubungan yang baik dengan kepala daerah yang juga mencalonkan kembali dalam pilkada.
baca juga:jalan santai di hari ketiga pembekalan
baca juga:lakukan ground breaking pembangunan gedung asrama 
“tapi ada juga kpu yang harus pontang-panting melobi pemerintah daerah demi dana penyelenggaraan. ini problem yang bisa mengancam independensi dan netralitas penyelenggara,” katanya.
afifuddin mencontohkan pada tahun 2024, saat kpu tengah menyiapkan pemilu nasional di bulan februari, sebagian besar kpu daerah juga masih harus menyusun dan melobi anggaran pilkada kepada pemda masing-masing.
hal ini menurutnya membagi fokus kerja penyelenggara dan berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan pemilu.
“kalau pendanaan pilkada dialihkan ke apbn, maka setidaknya penyelenggara tidak lagi disibukkan soal anggaran. bisa langsung fokus ke substansi teknis dan logistik pemilu,” jelasnya.
baca juga:pdip bekali kepala daerah terpilih : fokus potensi daerah dan agenda partai !
baca juga:puan : tni harus jelaskan secara tegas soal pengamanan institusi kejaksaan
afifuddin menekankan bahwa usulan ini masih berupa masukan dari sisi penyelenggara pemilu.
untuk mewujudkannya, diperlukan perubahan dalam regulasi, khususnya revisi terhadap paket undang-undang tentang pemilu dan pilkada.
“revisi uu harus mendengar semua pihak: penyelenggara, peserta, hingga pemilih. karena kenyataannya di lapangan, praktik pilkada dan pemilu sering kali lebih cepat bergerak daripada aturan yang tersedia,” ujarnya.
usulan ini mendapat sambutan beragam dari kalangan politik dan pemerhati pemilu.
sebagian pihak menilai bahwa pendanaan terpusat dari apbn dapat menjamin keseragaman dan efisiensi anggaran, sekaligus mengurangi potensi politisasi anggaran pilkada oleh elit daerah.
namun, di sisi lain, beberapa pihak juga mengingatkan bahwa pengalihan dana ke apbn perlu diiringi dengan pengawasan anggaran yang ketat dan desentralisasi pengelolaan teknis, agar tidak menciptakan birokrasi yang terlalu tersentralisasi dan menghambat otonomi daerah. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 20 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan