Ketahanan Energi Nasional: Sinergi PIMD, Hulu Migas, dan Hilirisasi Batu Bara untuk Kemandirian Energi
Pemerintah membangun proyek hilirisasi batu bara Dimethyl Ether (DME) sebagai langkah strategis untuk mengurangi impor LPG-Foto : ANTARA-
Hangga juga menekankan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, maka semua minyak kebutuhan domestik harus dikelola di pemerintah.
"Kami harus memastikan tidak ada crude luar yang diolah di Singapura dan dikirim ke Indonesia atau crude Indonesia yang diolah di Singapura dan dikirim ke Indonesia," ujar Hangga.
PIMD merupakan entitas bisnis independen, trading company dari Pertamina Group, yang didirikan pada 2019 dan berada di bawah subholding PT Pertamina Patra Niaga.
Head of Trading PIMD Johan menerangkan peran utama PIMD adalah melakukan aktivitas dagang secara independen, tidak hanya untuk Pertamina Patra Niaga, tetapi juga seluruh Pertamina Group, dengan fokus yang lebih bebas di pasar global.
Ekspansi bisnis ke pasar internasional dapat dilihat sebagai strategi untuk memperpanjang bisnis fosil Pertamina dan memberikan nilai tambah pada aset yang dimiliki grup.
"Sinergi antara regulasi yang tepat dari Kementerian ESDM, kerja keras PIMD di kancah internasional, dan penerapan GCG adalah kunci untuk memastikan Pertamina dapat terus menjadi entitas yang menguntungkan dan mendukung ketahanan energi bangsa," sebut Hangga.
Sementara Direktur Operasional PT Sinar Prapanca Mayjen TNI (Purn.) Ujang Martenis menilai keberhasilan pengamanan sektor minyak dan gas bumi (migas) dinilai tidak hanya bergantung pada teknologi dan sistem, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat di sekitar wilayah operasi.
"Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari sistem keamanan berkelanjutan. Ketika masyarakat dilibatkan dan diberdayakan, mereka akan menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan energi nasional," kata Ujang dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Dalam rapat kerja Pengamanan Hulu Migas 2025 yang diselenggarakan oleh SKK Migas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (29/10), Mayjen Ujang Martenis menyatakan forum tersebut menjadi ajang strategis bagi pemerintah, aparat keamanan, dan sektor swasta untuk merumuskan arah kebijakan bersama dalam membangun Grand Design Pengamanan Hulu Migas 2025-2030.
Sementara itu, Chairman of the Board PT Sinar Prapanca Mayjen TNI (Purn.) Hendardji Soepandi menegaskan bahwa keamanan bukan sekadar penjagaan aset, tetapi bagian penting dari keberlanjutan bisnis.
"Dengan pendekatan kolaboratif dan teknologi terkini, kami membantu mitra migas menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif," ucap Hendardji.
Sebagai perusahaan penyedia layanan keamanan nasional, PT Sinar Prapanca turut mendukung langkah SKK Migas dalam memperkuat sistem keamanan energi yang berkelanjutan.
Perusahaan terus mendorong integrasi antara teknologi, intelijen, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pengamanan menyeluruh untuk sektor energi nasional melalui ekspansi layanan berbasis teknologi (CCTV AI integration, drone patrol, command center system), dan peningkatan efisiensi operasional.
Senada dengan itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk memastikan operasi hulu migas tetap berjalan aman, efisien, dan berkesinambungan.
"Keamanan hulu migas merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sinergi antara SKK Migas, KKKS (kontraktor kontrak kerja sama), dan aparat keamanan negara baik TNI maupun Polri harus terus diperkuat," kata Djoko.