Karya Jurnalistik Masuk Revisi UU Hak Cipta

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 08 Oct 2025 - 19:14

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Rabu (8/10/2025).-Foto: Antara-

Ia menilai revisi UU Hak Cipta menjadi momentum penting untuk memastikan penghargaan yang layak terhadap karya jurnalistik, khususnya berita eksklusif dan hasil liputan investigatif.

Totok mengungkapkan, selama ini banyak karya jurnalistik yang dikutip atau disebarluaskan oleh pihak lain tanpa mencantumkan sumber atau memberikan kompensasi.

Padahal, menurutnya, karya jurnalistik merupakan produk intelektual yang seharusnya mendapat perlindungan hukum yang sama dengan bentuk karya lainnya.

“Jika ketentuan ini masuk dalam undang-undang, tentu menjadi kemajuan besar bagi dunia pers. Wartawan akhirnya memiliki dasar hukum kuat untuk memperoleh hak ekonomi dari karya mereka,” kata Totok.

Diketahui, DPR RI menargetkan revisi UU Hak Cipta dapat diselesaikan pada tahun 2025.

Komisi XIII DPR akan memimpin pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut setelah sebelumnya berada di bawah Badan Legislasi DPR.

BACA JUGA:Dorong Pemanfaatan Dagang Global

RUU ini merupakan usulan perseorangan dari anggota DPR dan diharapkan mampu memperkuat ekosistem perlindungan hak cipta di Indonesia, termasuk bagi para jurnalis. (ant)

karya jurnalistik masuk revisi uu hak cipta                            jakarta – menteri hukum dan hak asasi manusia (menkum ham) supratman andi agtas memastikan karya jurnalistik akan menjadi salah satu poin penting dalam revisi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
upaya ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap hasil kerja para jurnalis yang kerap digunakan tanpa izin, terutama di era digital.
supratman menjelaskan bahwa rancangan perubahan undang-undang tersebut akan mengakomodasi prinsip publisher rights sebagaimana diatur dalam peraturan presiden (perpres) yang telah berlaku.
baca juga:kado spesial muchendi pada hut ke-80 oki: peluang kerja, pangan murah, pajak lega
baca juga:ketua dpd ri: budaya melayu harus jadi penuntun generasi muda indonesia
ia menegaskan, setiap pihak yang memanfaatkan karya orang lain dan memperoleh keuntungan ekonomi dari situ, wajib memberikan kompensasi berupa royalti.
“dalam pembahasan revisi undang-undang nanti, kami akan menambahkan pasal-pasal khusus yang mengatur tentang perlindungan karya jurnalistik,” ujar supratman dalam sebuah diskusi di jakarta, rabu (8/10).
menurutnya, karya jurnalistik tidak hanya bernilai informasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang harus dilindungi oleh hukum.
baca juga:kajian dampak zero odol rampung 2025
baca juga:mpr soroti standar konstruksi usai tragedi al khoziny
pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak kekayaan intelektual di berbagai bidang, termasuk jurnalistik, karena karya tersebut merupakan hasil kerja profesional yang membutuhkan waktu, tenaga, dan keahlian.
“seperti halnya merek dagang atau karya seni, karya jurnalistik juga memiliki nilai ekonomi yang nyata dan pantas untuk dihargai,” tambahnya.
sementara itu, wakil ketua dewan pers totok suryanto menyambut baik langkah pemerintah tersebut.
baca juga:prabowo perintahkan semua dapur makan bergizi gratis dilengkapi alat sterilisasi dan filter air
baca juga:wapres gibran: selamat jalan karlinah djaja
ia menilai revisi uu hak cipta menjadi momentum penting untuk memastikan penghargaan yang layak terhadap karya jurnalistik, khususnya berita eksklusif dan hasil liputan investigatif.
totok mengungkapkan, selama ini banyak karya jurnalistik yang dikutip atau disebarluaskan oleh pihak lain tanpa mencantumkan sumber atau memberikan kompensasi.
padahal, menurutnya, karya jurnalistik merupakan produk intelektual yang seharusnya mendapat perlindungan hukum yang sama dengan bentuk karya lainnya.
baca juga:ikn siapkan 62,9 hektare untuk kawasan diplomatik internasional
baca juga:pengawasan pesantren diperketat dpd ri
“jika ketentuan ini masuk dalam undang-undang, tentu menjadi kemajuan besar bagi dunia pers. wartawan akhirnya memiliki dasar hukum kuat untuk memperoleh hak ekonomi dari karya mereka,” kata totok.
diketahui, dpr ri menargetkan revisi uu hak cipta dapat diselesaikan pada tahun 2025.
komisi xiii dpr akan memimpin pembahasan rancangan undang-undang (ruu) tersebut setelah sebelumnya berada di bawah badan legislasi dpr.
baca juga:wamendagri jamin tkd aman untuk layanan publik
baca juga:dorong pemanfaatan dagang global
ruu ini merupakan usulan perseorangan dari anggota dpr dan diharapkan mampu memperkuat ekosistem perlindungan hak cipta di indonesia, termasuk bagi para jurnalis. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan