Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah: Guncang Politik, Picu Pro-Kontra

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 28 Jul 2025 - 16:18

Mahfud MD, Pakar Hukum Tata Negara saat diskusi publik di Jakarta, beberapa hari lalu-Foto : ANTARA-

Lalu, pada Putusan Nomor 135, MK memberikan penafsiran yang lebih eksplisit.

“Jika menafsirkan konstitusi dapat berubah secara ekstrim dalam rentang waktu singkat, sekitar berapa tahun, maka rakyat akan kehilangan kepastian dan sistem hukum kita akan kehilangan pegangan,” tuturnya.

Bagi Adies, ihwal jadwal keserentakan pemilu sejatinya bersifat open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

MK, kata dia, seharusnya tidak berwenang untuk mengotak-atik itu. Ia pun menyebut MK seharusnya menjadi negative legislature, alih-alih positive legislature.

Dalam tataran ini, Adies memandang tugas MK hanya sebatas menilai bertentangan atau tidaknya suatu norma undang-undang terhadap UUD, bukan membentuk norma baru.

“Apa yang dilakukan MK, menurut beberapa ahli juga, telah melampaui fungsi yudikatif,” katanya.

Lebih dari itu, Adies menyebut pemisahan pemilu nasional dan daerah berpotensi membuka ruang politisasi birokrasi hingga mengancam prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Ia khawatir program pemerintah pusat tidak berjalan maksimal.

“Kita bisa bayangkan kalau presiden terpilih, kemudian pemilihan kepala daerah dua setengah tahun kemudian. Apa jadinya pembangunan di kabupaten/kota kalau hanya mendapatkan waktu dua tahun mereka hanya baru menyosialisasikan program, kemudian setengah tahun melaksanakan?” kata Adies.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengemukakan lima alternatif setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal.

Opsi pertama yang diutarakan Mahfud, yaitu memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2024 tanpa menggelar pemilihan ulang, tetapi hanya dengan undang-undang.

putusan mk pisahkan pemilu nasional dan daerah: guncang politik, picu pro-kontra                            koranpalpos.com - wakil ketua umum (waketum) partai golkar adies kadir mengatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 135/puu-xxii/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah mengguncang dunia hukum hingga politik.
“putusan 135 ini memang agak mengguncangkan dunia, baik dunia hukum maupun dunia perpolitikan,” kata adies saat diskusi publik di kantor dpp partai golkar, jakarta barat.
dia mengatakan sekilas putusan tersebut merupakan solusi yang sistemis.
namun jika dikritisi, putusan pemisahan pemilu menyebabkan dampak besar.
baca juga:sebut perempuan harus hadir dalam diskursus global 
baca juga:peringati 29 tahun kudatuli
“mari kita cermati sebagai sebuah catatan kritis karena sejatinya putusan ini bukan hanya sebagai koreksi hukum, melainkan memiliki daya guncang terhadap keseluruhan sistem ketatanegaraan kita,” katanya.
menurut adies, putusan mk tidak selaras dengan pasal 22e undang-undang dasar negara ri tahun 1945 yang mengamanatkan anggota dprd dipilih setiap lima tahun sekali, sama halnya dengan dpr, dpd, serta presiden dan wakil presiden.
namun, dalam putusan teranyar itu, mk menggabungkan pemilihan anggota dprd dengan kepala/wakil kepala daerah yang penyelenggaraannya dua atau dua setengah tahun sejak anggota dpr, dpd, dan presiden/wakil presiden dilantik.
di samping itu, dia menyebut putusan nomor 135 inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya.
baca juga:kelaparan massal di gaza bukan lagi konflik geopolitik 
baca juga:revisi undang-undang kepemilikan senjata
pada putusan nomor 14/puu-xi/2013, mk memutuskan bahwa keserentakan pemilu yang konstitusional ialah penyelenggaraan pilpres dan pileg secara serentak.
kemudian, sambung adies, dalam pertimbangan hukum putusan nomor 55/puu-xvii/2019, mahkamah memberikan enam opsi keserentakan pemilu yang konstitusional.
lalu, pada putusan nomor 135, mk memberikan penafsiran yang lebih eksplisit.
“jika menafsirkan konstitusi dapat berubah secara ekstrim dalam rentang waktu singkat, sekitar berapa tahun, maka rakyat akan kehilangan kepastian dan sistem hukum kita akan kehilangan pegangan,” tuturnya.
baca juga:tak ada moratorium, pembangunan ikn tetap jalan sesuai target pemerintah
baca juga:paripurna beragenda ruu haji hingga pidato penutupan 
bagi adies, ihwal jadwal keserentakan pemilu sejatinya bersifat open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
mk, kata dia, seharusnya tidak berwenang untuk mengotak-atik itu. ia pun menyebut mk seharusnya menjadi negative legislature, alih-alih positive legislature.
dalam tataran ini, adies memandang tugas mk hanya sebatas menilai bertentangan atau tidaknya suatu norma undang-undang terhadap uud, bukan membentuk norma baru.
“apa yang dilakukan mk, menurut beberapa ahli juga, telah melampaui fungsi yudikatif,” katanya.
baca juga:tinjau alih status bandara di ikn dari vvip jadi umum 
baca juga:kerahkan tni produksi obat murah untuk masyarakat 
lebih dari itu, adies menyebut pemisahan pemilu nasional dan daerah berpotensi membuka ruang politisasi birokrasi hingga mengancam prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.
ia khawatir program pemerintah pusat tidak berjalan maksimal.
“kita bisa bayangkan kalau presiden terpilih, kemudian pemilihan kepala daerah dua setengah tahun kemudian. apa jadinya pembangunan di kabupaten/kota kalau hanya mendapatkan waktu dua tahun mereka hanya baru menyosialisasikan program, kemudian setengah tahun melaksanakan?” kata adies.
sementara itu, pakar hukum tata negara mahfud md mengemukakan lima alternatif setelah putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 135/puu-xxii/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal.
opsi pertama yang diutarakan mahfud, yaitu memperpanjang masa jabatan anggota dprd dan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2024 tanpa menggelar pemilihan ulang, tetapi hanya dengan undang-undang.
“apa boleh, pak? boleh karena ketentuan-ketentuan mengenai pemilu, perpanjangannya, penundaannya, dan sebagainya itu diatur dengan undang-undang,” kata mantan ketua mk itu dalam diskusi publik di jakarta.
untuk menjalankan alternatif itu, mahfud mengatakan dpr dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang perlu merevisi peraturan perundang-undangan guna mengakomodasi transisi perpanjangan masa jabatan dprd dan kepala daerah.
opsi kedua, sambung dia, kepala daerah diangkat menjadi penjabat, sementara anggota dprd dipilih melalui pemilu sela.
ia menjelaskan pemilu sela merupakan pemilihan di luar jadwal resmi.
“apa itu? ya pemilu sela dua tahun atau dua setengah tahun. sekarang ada pemilu, tapi masa jabatannya berlaku sampai 2031. sudah itu ada pemilu lagi serentak dengan kepala daerahnya,” kata mahfud.
opsi ketiga, masa jabatan kepala daerah diperpanjang dengan penjabat, sementara anggota dprd diperpanjangn dengan undang-undang tanpa pemilu sela.
adapun opsi keempat, yaitu melaksanakan pemilu sela untuk memilih anggota dprd dan kepala daerah sekaligus untuk periode peralihan.
terakhir, opsi kelima, kembali kepada mekanisme pilkada digelar melalui dprd.
kendati menyebut hal ini dimungkinkan, mahfud tidak menganjurkan pembentuk undang-undang memilih opsi ini karena terlalu ekstrem.
“itu akan mundur. saya tidak merekomendasikan, cuma itu bisa menjadi alternatif yang boleh. saya lebih suka pemilu seperti sekarang, sama-sama langsung, tetapi jadwalnya menjadi problem,” ujarnya.
diketahui, mk melalui putusan nomor 135/puu-xxii/2024 memutuskan keserentakan pemilu yang konstitusional ialah pemilu daerah digelar sejak dua atau dua setengah tahun pemilu nasional rampung.
pemilu daerah antara lain pemilihan anggota dprd provinsi, kabupaten, dan kota serta kepala dan wakil kepala daerah, sementara pemilu nasional terdiri atas pemilihan anggota dpr ri, dpd ri, serta presiden dan wakil presiden.
adapun titik rampungnya pemilu nasional, menurut mk, yaitu ketika anggota dpr, dpd, serta presiden/wakil presiden terpilih dilantik. 
terpisah, wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto memastikan bahwa putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah dijadikan sebagai referensi dalam revisi undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
“saat ini kita (kami, red.) tengah melakukan kajian dan putusan mk itu kita jadikan referensi yang sangat penting,” kata bima saat wawancara khusus di kantor berita antara, pasar baru, jakarta, jumat (25/07/2025).
bima menyebut internal kemendagri tengah melakukan kajian bersama dengan kementerian/lembaga lainnya, termasuk badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) dan dpr ri.
menurut dia, revisi uu pemilu harus melalui proses kajian yang matang, tidak terburu-buru, dan melibatkan semua kalangan.
“saya kira saat ini yang harus kita pastikan adalah, ya, sejauh mana kemudian putusan itu betul-betul sejalan dengan undang-undang dasar 1945. kita pastikan lagi supaya jangan-jangan nanti bisa digugat lagi dan sebagainya,” katanya.
dijelaskan bima, sejumlah aspek yang akan direvisi, yaitu jenis keserentakan pemilu, masa transisi, dan penyelenggara pemilu.
“pertama, aspek keserentakan: apakah serentak seperti kemarin? apakah dipisah lagi? terus apakah pilkadanya ini tetap langsung atau kembali lagi ke dprd seperti dulu? terus aspek penyelenggara pemilu apakah permanen atau ad hoc?” kata dia.
selain itu, aspek pelembagaan partai politik juga akan diperbaiki.
“terkait, misalnya, dengan politik uang, pendanaan partai politik, itu ‘kan juga penting untuk dilakukan kajian karena kita ingin sistem politik kita itu sistem politik yang betul-betul bisa merepresentasikan apa yang ada di masyarakat. jadi, bukan sistem politik yang tertutup yang hanya didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. jadi, sistem yang terbuka, yang inklusif,” ucapnya.
sementara itu, mengenai rekayasa konstitusional yang akan diambil berkaitan dengan masa transisi setelah pemilu 2029, bima menyebut prinsip utamanya ialah roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh terpengaruh oleh siklus kontestasi politik.
“dia (roda pemerintahan dan pelayanan publik) harus terus berjalan, tetapi caranya seperti apa? apakah ada penunjukan penjabat kepala daerah? apakah ada perpanjangan masa jabatan? itu yang masih terus dikaji,” katanya.
lebih lanjut bima memastikan ruang publik akan dibuka dalam proses revisi dimaksud agar masyarakat bisa memberikan pandangan sekaligus memahami substansi perubahan.
“karena itu, kami berkeliling ke kampus-kampus, ke pemerintahan daerah, untuk menyerap maunya apa dan untuk selalu me-update (memperbarui) perkembangan seperti apa,” ucapnya.
 di sisi lain, ketua dpr ri puan maharani mengatakan bahwa surat dari pimpinan komisi iii dpr ri perihal mahkamah konstitusi (mk) yang diterima pimpinan dpr ri berisi kajian terkait putusan mk yang menuai diskursus publik beberapa waktu belakangan.
"pertama surat yang dari komisi iii adalah berkait dengan kajian, telaah, terkait dengan situasi atau masalah yang kemarin sedang bergulir hal-hal yang menjadi keputusan mk," kata puan usai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, senayan.
meski demikian, puan tak merinci secara detail terkait putusan mk yang dimaksud.
adapun beberapa waktu belakangan, mk mengeluarkan putusan terkait desain pemilu di tanah air yang memisahkan pemilu nasional dan lokal.
legislator perempuan itu mengatakan bahwa hasil kajian komisi iii dpr ri tersebut akan ditindaklanjuti dan dibahas oleh pimpinan dpr ri sesuai mekanisme yang berlaku.
"apa yang menjadi masukan dari komisi iii, apa yang menjadi kajian dan telaah kemudian diberikan kepada pimpinan untuk kemudian kami nantinya akan membahasnya sesuai dengan mekanisme yang ada," ujarnya.
dia lantas berkata, "jadi tadi memang suratnya sudah masuk ke dalam rapat paripurna untuk nanti dan disetujui di rapat paripurna untuk kemudian dibahas oleh pimpinan."
sebelumnya dalam rapat paripurna, wakil ketua dpr ri adies kadir mengumumkan bahwa pimpinan dpr ri telah menerima surat dari pimpinan komisi iii dpr ri nomor b/799/pw.01.02/7/2025 tanggal 23 juli 2025 perihal mahkamah konstitusi. dia pun belum menyebut secara rinci terkait surat-surat itu.
"surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan dpr ri nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dpr ri dan mekanisme yang berlaku," kata dia.
adapun rapat paripurna ke-25 dpr ri masa persidangan iv tahun sidang 2024-2025 hari ini digelar dengan agenda pengambilan keputusan rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan atas undang-undang nomor tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk jadi usul dpr hingga pidato penutupan masa sidang oleh ketua dpr ri. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan