Polemik TNI di Kejaksaan : Sinergitas Antarlembaga atau Ancaman Supremasi Sipil?

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Jumat , 16 May 2025 - 21:08

Polemik TNI di Kejaksaan : Sinergitas Antarlembaga atau Ancaman Supremasi Sipil?-Foto : Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Rencana pemerintah untuk menempatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan Kejaksaan Agung kembali menuai sorotan publik.

Wacana ini muncul seiring pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang memunculkan ketakutan akan potensi pelanggaran prinsip demokrasi dan kerancuan dalam batas kewenangan antara institusi militer dan sipil.

Meski disebut sebagai bagian dari sinergi antar-lembaga penegak hukum dalam menghadapi tantangan keamanan dan korupsi, kritik tajam datang dari berbagai pihak yang menilai langkah ini sebagai bentuk kemunduran dalam reformasi sektor keamanan.

Salah satu kritik keras datang dari Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat.

Dalam pernyataannya pada 15 Mei 2025, Frederik menilai bahwa kehadiran militer di lembaga penegakan hukum sipil sangat berbahaya dan mencederai prinsip konstitusional mengenai pemisahan fungsi militer dan sipil.

"Apakah kita ingin melihat kejaksaan sebagai institusi yang independen, atau sebagai perpanjangan dari kekuatan bersenjata negara?" tanya Frederik dalam pernyataannya.

Frederik mengingatkan bahwa TNI sudah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan, khususnya di wilayah konflik seperti Papua.

Ia menyebut, sepanjang 2024, sebanyak 37 anggota TNI-Polri menjadi korban serangan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), dengan 16 prajurit TNI gugur atau terluka.

Bahkan, 29 warga sipil juga menjadi korban tewas.

"Logikanya di mana? Kita bicara soal pembentukan 100 batalyon baru untuk memperkuat pertahanan, tapi personelnya justru dikirim ke kantor kejaksaan. Ini bukan sinergi, ini inkonsistensi," tegasnya.

polemik tni di kejaksaan : sinergitas antarlembaga atau ancaman supremasi sipil?                            koranpalpos.com - rencana pemerintah untuk menempatkan personel tentara nasional indonesia (tni) di lingkungan kejaksaan agung kembali menuai sorotan publik.
wacana ini muncul seiring pembahasan revisi undang-undang tentara nasional indonesia (uu tni), yang memunculkan ketakutan akan potensi pelanggaran prinsip demokrasi dan kerancuan dalam batas kewenangan antara institusi militer dan sipil.
meski disebut sebagai bagian dari sinergi antar-lembaga penegak hukum dalam menghadapi tantangan keamanan dan korupsi, kritik tajam datang dari berbagai pihak yang menilai langkah ini sebagai bentuk kemunduran dalam reformasi sektor keamanan.
salah satu kritik keras datang dari irjen pol (purn) frederik kalalembang, anggota dpr ri fraksi partai demokrat.
baca juga:umsp sumsel 2025 bertambah jadi 9 sektor : ini daftar lengkap dan nominalnya yang terbaru !
baca juga:prioritaskan layanan jemaah haji lanjut usia 
dalam pernyataannya pada 15 mei 2025, frederik menilai bahwa kehadiran militer di lembaga penegakan hukum sipil sangat berbahaya dan mencederai prinsip konstitusional mengenai pemisahan fungsi militer dan sipil.
"apakah kita ingin melihat kejaksaan sebagai institusi yang independen, atau sebagai perpanjangan dari kekuatan bersenjata negara?" tanya frederik dalam pernyataannya.
frederik mengingatkan bahwa tni sudah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan, khususnya di wilayah konflik seperti papua.
ia menyebut, sepanjang 2024, sebanyak 37 anggota tni-polri menjadi korban serangan kkb (kelompok kriminal bersenjata), dengan 16 prajurit tni gugur atau terluka.
baca juga:344.071 wisatawan kunjungi kota palembang di triwulan pertama 2025
baca juga:gaji belum dibayarkan : sopir feeder lrt menjerit !
bahkan, 29 warga sipil juga menjadi korban tewas.
"logikanya di mana? kita bicara soal pembentukan 100 batalyon baru untuk memperkuat pertahanan, tapi personelnya justru dikirim ke kantor kejaksaan. ini bukan sinergi, ini inkonsistensi," tegasnya.
anggota komisi i dpr ri, tb hasanuddin, menegaskan bahwa langkah tni dalam mendukung pengamanan kejaksaan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai hukum.
"tni tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum. pengamanan boleh dilakukan, tapi hanya sebatas pada aspek keamanan fisik institusi dan harus bersifat temporer," ujar hasanuddin.
baca juga:pastikan stok hewan kurban aman untuk idul adha 1446 h
baca juga:belajar dari fenomena kemenangan kotak kosong pilkada serentak 2024
hasanuddin menekankan bahwa dasar hukum pengamanan terhadap kejaksaan telah diatur dalam uu nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan uu kejaksaan, di mana pengamanan menjadi wewenang polri.
ia menyoroti lambatnya penyusunan peraturan presiden sebagai aturan turunan, yang menyebabkan kekosongan pelaksana teknis.
"karena belum ada perpres, saya rasa wajar jika presiden menggunakan kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam pasal 10 uud 1945," imbuhnya.
ketua dpr ri puan maharani meminta tni dan kejaksaan agung memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait kebijakan ini.
"penempatan prajurit tni di kejaksaan harus dijelaskan secara rinci. apakah ini memang sop yang berlaku atau bukan? masyarakat berhak tahu," ujarnya pada jumat (16/5).
puan menegaskan pentingnya transparansi untuk menghindari kesalahpahaman dan spekulasi liar. "kita tidak ingin muncul fitnah atau opini liar di masyarakat," ujarnya.
kebijakan ini berangkat dari nota kesepahaman (mou) antara tni dan kejaksaan ri yang ditandatangani pada 6 april 2023.
panglima tni jenderal agus subiyanto menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui surat telegram pada 6 mei 2025, memerintahkan pengerahan personel untuk pengamanan kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) di seluruh indonesia.
dalam surat telegram tersebut, dirinci bahwa satu sst (satuan setingkat peleton) atau sekitar 30 personel akan ditempatkan di tiap kejati, dan satu regu (sekitar 10 personel) di tiap kejari.
mayjen kristomei sianturi, kapuspen tni, menegaskan bahwa penugasan ini bersifat preventif, bukan militerisasi.
"ini hanya pengamanan fisik, bukan ikut campur dalam proses hukum. mou sudah jelas mengatur batas tugas," tegas kristomei.
harli siregar, kapuspenkum kejaksaan agung, menyatakan bahwa tni hanya bertugas dalam aspek pengamanan.
ia menolak anggapan bahwa kehadiran tni akan mencampuri urusan hukum kejaksaan.
"peran tni tidak menyentuh substansi perkara. mereka hanya menjaga lingkungan kantor sebagai bagian dari objek vital nasional," jelas harli.
menurutnya, aturan hukum membolehkan keterlibatan tni dalam pengamanan objek vital, selama tidak melampaui batas yurisdiksi yang diatur dalam pasal 7 uu tni.
setara institute, melalui ketuanya hendardi, menyampaikan kekhawatiran atas potensi melemahnya supremasi hukum.
"dalam konteks supremasi sipil dan reformasi sektor keamanan, tni seharusnya fokus pada wilayah pertahanan, bukan mengawal institusi sipil," ujar hendardi dalam keterangannya, senin (12/5).
ia menilai tidak ada kondisi objektif yang mendesak hingga diperlukan pengerahan satuan tempur untuk mengamankan kejaksaan.
"langkah ini dapat menimbulkan kesan bahwa ada motif politik di balik kerja sama tersebut. kita harus hati-hati agar tidak terjadi kemunduran dalam penegakan hukum sipil," tambahnya.
wacana ini menimbulkan kekhawatiran tentang pembiasan peran militer dalam kehidupan bernegara.
pengamat hukum dari icjr (institute for criminal justice reform) menilai, keterlibatan tni di ranah sipil merupakan residu dari masa lalu yang seharusnya dihindari setelah era reformasi.
"kalau ini dibiarkan, maka bisa terjadi pembiasan fungsi militer, dan membuka ruang bagi militerisme dalam institusi penegak hukum sipil," ujar erasmus napitupulu dari icjr.
ia mengingatkan pentingnya menjaga prinsip checks and balances agar supremasi sipil tetap terjaga.
penempatan personel tni di lingkungan kejaksaan memang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap aparat hukum yang kian rentan akibat tugas-tugas pemberantasan korupsi dan mafia hukum.
namun, langkah ini juga menghadirkan dilema besar terkait konstitusionalitas, akuntabilitas, dan masa depan supremasi sipil di indonesia.
sinergi antar-lembaga memang diperlukan, tetapi harus dijalankan dalam koridor yang jelas dan tegas, agar tidak membuka ruang interpretasi liar yang justru melemahkan institusi itu sendiri.
publik menunggu kejelasan.
apakah ini hanya langkah sementara untuk kondisi khusus, atau justru menjadi pintu masuk kembalinya peran militer dalam ranah sipil?
jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan wajah demokrasi indonesia ke depan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan