logo

Jumat, 01 Mei 2026

Network
#komisi ii dpr
Komisi II DPR Bahas Program Kerja Pemilu 2026 dan Tindak Lanjut Temuan BPK
Komisi II DPR Bahas Program Kerja Pemilu 2026 dan Tindak Lanjut Temuan BPK
POLITIK
1 bulan
Revisi UU Pemilu Dinilai Penting Jelang Pemilu 2029
Revisi UU Pemilu Dinilai Penting Jelang Pemilu 2029
UTAMA
1 bulan
Komisi II DPR RI Sepakati 9 Anggota Ombudsman RI Periode 2026–2031
Komisi II DPR RI Sepakati 9 Anggota Ombudsman RI Periode 2026–2031
UTAMA
3 bulan
Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Dorong Desentralisasi Isu Politik
Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Dorong Desentralisasi Isu Politik
POLITIK
6 bulan
DPR RI Serap Aspirasi Daerah, Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas 2026
DPR RI Serap Aspirasi Daerah, Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas 2026
POLITIK
7 bulan
Bupati Pati Bisa Dimakzulkan DPRD Meski Terpilih Langsung, Pemicu Protes PBB-P2 Hingga 250 Persen
Bupati Pati Bisa Dimakzulkan DPRD Meski Terpilih Langsung, Pemicu Protes PBB-P2 Hingga 250 Persen
UTAMA
8 bulan
Pilkada Langsung Sebabkan Korupsi, Saatnya Kembali ke DPRD
Pilkada Langsung Sebabkan Korupsi, Saatnya Kembali ke DPRD
POLITIK
8 bulan
RUU BUMD Segera Diserahkan ke DPR, 70 Persen BUMD Tak Sehat Jadi Sorotan
RUU BUMD Segera Diserahkan ke DPR, 70 Persen BUMD Tak Sehat Jadi Sorotan
POLITIK
9 bulan
Setujui Usulan Pembukaan Blokir Anggaran Ombudsman
Setujui Usulan Pembukaan Blokir Anggaran Ombudsman
POLITIK
9 bulan
Kenaikan Bantuan Parpol Harus Sesuai Keuangan Negara
Kenaikan Bantuan Parpol Harus Sesuai Keuangan Negara
POLITIK
11 bulan
RUU ASN Didorong untuk Atasi Masalah Ketidaknetralan ASN di Pilkada
RUU ASN Didorong untuk Atasi Masalah Ketidaknetralan ASN di Pilkada
POLITIK
1 tahun
Evaluasi Pilkada dan Penataan Sistem Pemilu
Evaluasi Pilkada dan Penataan Sistem Pemilu
RAKYAT MEMILIH
1 tahun
Komisi III DPR RI Dukung Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa MK
Komisi III DPR RI Dukung Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa MK
RAKYAT MEMILIH
1 tahun
Desk Pilkada Berperan Penting Kurangi Pelanggaran Pilkada 2024
Desk Pilkada Berperan Penting Kurangi Pelanggaran Pilkada 2024
RAKYAT MEMILIH
1 tahun
DPR Sepakat Pilkada Ulang Diadakan September 2025
DPR Sepakat Pilkada Ulang Diadakan September 2025
RAKYAT MEMILIH
1 tahun
Ombudsman RI Usul Tambahan Anggaran Rp201,72 Miliar
Ombudsman RI Usul Tambahan Anggaran Rp201,72 Miliar
RAKYAT MEMILIH
1 tahun
Pilihan