Bupati Pati Bisa Dimakzulkan DPRD Meski Terpilih Langsung, Pemicu Protes PBB-P2 Hingga 250 Persen

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 14 Aug 2025 - 16:38

Pakar Bidang HTN Prof Susi Dwi Harijanti angkat bicara terkait demo di Kabupaten Pati-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa Bupati Pati Sudewo yang terpilih karena hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung tetap bisa dimakzulkan oleh DPRD jika melanggar sumpah dan janji jabatan.

Secara normatif, menurut dia, pengaturan tentang pemberhentian kepala daerah diatur dalam Pasal 78 hingga Pasal 89 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu alasan pemberhentian diantaranya dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah.

"Tahapan pemberhentian kepala daerah dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh DPRD terhadap kebijakan kepala daerah melalui hak angket. Usulan harus dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir," kata Khozin di Jakarta, Kamis (14/08/2025).

Kemudian, kata dia, pendapat DPRD tersebut diperiksa, diadili, dan diputus paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung (MA).

Apabila MA memutus bahwa kepala daerah terbukti melanggar sumpah janji jabatan, maka pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada presiden untuk pemberhentian gubernur/wagub, dan kepada menteri pemberhentian bupati/walikota.

"Artinya, argumentasi kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat tidak lantas menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk memberhentikan bila memang melanggar sumpah janji dan jabatan, dan terbukti di MA," kata dia.

Dia mengatakan mekanisme yang tertuang di dalam UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut merupakan bagian dari instrumen pengawasan DPRD terhadap kepada kepala daerah.

BACA JUGA:Sahkan RUU Masyarakat Adat

Dia menyebut persoalan gaduh Bupati Sudewo bukan hanya menjadi urusan DPRD Pati saja, melainkan juga menjadi ranah Komisi II DPR yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Untuk itu Komisi II DPR disebut akan mendalami masalah di Pati bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

bupati pati bisa dimakzulkan dprd meski terpilih langsung, pemicu protes pbb-p2 hingga 250 persen                            koranpalpos.com - anggota komisi ii dpr ri muhammad khozin menegaskan bahwa bupati pati sudewo yang terpilih karena hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung tetap bisa dimakzulkan oleh dprd jika melanggar sumpah dan janji jabatan.
secara normatif, menurut dia, pengaturan tentang pemberhentian kepala daerah diatur dalam pasal 78 hingga pasal 89 uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
salah satu alasan pemberhentian diantaranya dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah.
"tahapan pemberhentian kepala daerah dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh dprd terhadap kebijakan kepala daerah melalui hak angket. usulan harus dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dprd dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota dprd yang hadir," kata khozin di jakarta, kamis (14/08/2025).
baca juga:pemprov sumsel ciptakan asn cerdas optimalkan pelayanan publik
baca juga:hut ke-22, ketua mk suhartoyo tekankan integritas dan kepercayaan publik
kemudian, kata dia, pendapat dprd tersebut diperiksa, diadili, dan diputus paling lambat 30 hari setelah permintaan dprd diterima mahkamah agung (ma).
apabila ma memutus bahwa kepala daerah terbukti melanggar sumpah janji jabatan, maka pimpinan dprd menyampaikan usul kepada presiden untuk pemberhentian gubernur/wagub, dan kepada menteri pemberhentian bupati/walikota.
"artinya, argumentasi kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat tidak lantas menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk memberhentikan bila memang melanggar sumpah janji dan jabatan, dan terbukti di ma," kata dia.
dia mengatakan mekanisme yang tertuang di dalam uu tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan bagian dari instrumen pengawasan dprd terhadap kepada kepala daerah.
baca juga:sahkan ruu masyarakat adat
baca juga:semangat tak surut, paskibraka 2025 tetap latihan di bawah hujan jelang hut ri ke-80
dia menyebut persoalan gaduh bupati sudewo bukan hanya menjadi urusan dprd pati saja, melainkan juga menjadi ranah komisi ii dpr yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
untuk itu komisi ii dpr disebut akan mendalami masalah di pati bersama kementerian dalam negeri (kemendagri).
"tentu, ini menjadi bagian dari ranah pengawasan komisi ii dpr," kata dia.
sebelumnya, bupati pati sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa, karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.
baca juga:waspada game online: orang tua diminta dampingi anak saat bermain roblox
baca juga:gubernur sumsel tekankan pentingnya sinergi bi dalam membangun ekonomi desa
"tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," ujarnya di pati, rabu (13/08/2025).
ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang tengah berjalan di dprd kabupaten pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.
sementara itu, menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian mengungkapkan telah menegur langsung bupati pati sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) hingga 250 persen.
“saya langsung telepon pak bupati pati (sudewo), pak gubernur jawa tengah (ahmad luthfi). saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu,” katanya saat ditemui di jakarta utara, kamis (14/08/2025).
dia mengaku juga menanyakan apakah kebijakan tersebut telah diperhitungkan atau tidak. pada akhirnya, kebijakan tersebut dicabut oleh bupati pati.
mantan kapolri itu mengungkapkan, pihaknya tengah meneliti kenaikan pbb tersebut lantaran peraturan dari bupati mengenai nilai jual objek pajak (njop) dan pbb tidak sampai pada kementerian dalam negeri (kemendagri).
“jadi peraturan daerahnya memang dibuat oleh dprd, tapi bersifat umum dan penentuan tarifnya oleh kabupaten dan kota. penentuan angka njop dan pbb itu ditentukan oleh bupati dan wali kota dengan konsultasi. yang me-review adalah gubernur. makanya, tidak sampai ke saya, tapi ke gubernur,” katanya.
maka dari itu, ujar tito, pada siang ini pihaknya akan melaksanakan pertemuan secara daring bersama seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang mengalami kenaikan pbb.
"ini harus betul-betul melihat salah satu klausul dari undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd) itu bahwa setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, misalnya pajak dan retribusi, itu harus ada proses sosialisasi. kedua, mempertimbangkan betul dampak serta kemampuan ekonomi masyarakat. ini yang kami nilai," ujarnya.
diketahui, pada rabu (13/8), warga kabupaten pati, jawa tengah, melakukan unjuk rasa menuntut bupati pati sudewo mengundurkan diri dari jabatannya buntut dari polemik kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2).
aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan alun-alun kota pati, tepatnya di depan pintu masuk pendopo kabupaten pati.
massa dalam aksi tersebut mendesak bupati pati sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan.
aksi itu pun berujung kericuhan dan bentrokan hingga polisi mengambil tindakan represif.
terpisah, pakar bidang hukum tata negara pada fakultas hukum universitas padjadjaran prof. susi dwi harijanti mengatakan bahwa kepala daerah, termasuk bupati, dapat diberhentikan karena pembentukan kebijakan yang tidak melibatkan rakyat.
susi mengatakan ketentuan pemberhentian kepala daerah beserta alasannya telah diatur dalam pasal 78 ayat (2) undang-undang (uu) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“beberapa alasan pemberhentian, antara lain huruf d (dalam undang-undang tersebut), yakni ‘tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b’,” kata susi menjelaskan.
adapun pasal 67 huruf b yang termaktub dalam pasal 78 ayat (2) huruf d dalam uu tersebut mengatur bahwa kewajiban kepala daerah dan wakilnya, meliputi menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
dalam tataran itu, kata susi, juga salah satu peraturan yang relevan ialah peraturan pemerintah (pp) nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“dalam pasal 2 dinyatakan 'masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat’. peraturan daerah dan kebijakan daerah yang membebani, antara lain pajak daerah,” ujarnya.
susi menjabarkan hal itu merespons pergerakan masyarakat di pati, jawa tengah, yang mendesak bupati setempat, sudewo, mundur dari jabatannya karena dinilai sebagai pemimpin yang arogan.
ribuan warga pati pada rabu (13/8) menggelar unjuk rasa di alun-alun kota pati.
luapan aspirasi masyarakat berawal dari kebijakan pemerintah kabupaten pati menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) hingga 250 persen.
di sisi lain, dprd kabupaten pati dalam rapat paripurna, pada rabu (13/8), menyepakati untuk membentuk panitia khusus (pansus) angket yang terdiri atas 15 orang anggota untuk menyelidiki kebijakan bupati pati, sudewo.
terkait hal itu, susi menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah karena dugaan pelanggaran pasal 78 ayat (2) huruf d uu pemerintahan daerah didahului dengan pendapat dprd.
sebagaimana diatur dalam pasal 80 uu pemerintahan daerah bahwa pendapat dprd itu diputuskan melalui rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dprd dan putusan diambil dengan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
“ma (mahkamah agung) memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat dprd tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan dprd diterima ma dan putusannya bersifat final,” ujar susi.
sebelumnya, ketua dprd pati ali badrudin mengatakan rapat paripurna pada rabu (13/8) dihadiri 42 orang dari 50 anggota dprd pati.
semua fraksi menyepakati pembentukan tim pansus angket untuk menindaklanjuti kebijakan bupati pati sudewo.
“hari ini (rabu) pansus langsung rapat, sedangkan hasilnya menunggu mereka karena punya waktu 60 hari kerja," ujar ali badrudin di pati, rabu.
nantinya, menurut dia, tim pansus dprd pati itu akan mengevaluasi kebijakan bupati pati terkait penanganan pengunjuk rasa, kemudian hasilnya akan direkomendasikan dan dikirim ke ma.
sementara itu, meskipun ada tuntutan dari masyarakat, bupati pati sudewo menyatakan tidak akan mengundurkan diri karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.
"tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu karena semua ada mekanismenya," ujarnya di pati, rabu (13/8).
kendati begitu, dia menyatakan tetap menghormati proses politik yang tengah berjalan di dprd pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.
"dprd memiliki hak angket dan saya menghormati paripurna tersebut," ujarnya.
di sisi lain, polisi telah melepas 22 orang yang sempat ditangkap pada aksi unjuk rasa menuntut pengunduran diri bupati pati sudewo yang berakhir ricuh pada  rabu, 13 agustus 2025.
"semalam ada 22 orang yang diamankan. sudah dibina dan dikembalikan ke koordinator lapangan serta keluarganya," kata kabid humas polda jawa tengah kombes pol. artanto di semarang, kamis (14/08/2025).
menurut dia, 22 orang yang diamankan tersebut seluruhnya merupakan warga kabupaten pati.
ia menjelaskan 22 orang yang sempat diamankan usai aksi yang berlangsung ricuh tersebut rata-rata berusia remaja dan dewasa.
adapun untuk korban terluka dalam peristiwa tersebut, kata dia, hingga saat ini ada lima warga sipil yang masih dirawat di rumah sakit.
adapun korban luka lain, menurut dia, yakni dua anggota polisi juga masih menjalani perawatan di rumah sakit.
sedangkan, kepala kantor komunikasi kepresidenan (pco) hasan nasbi menyatakan bahwa fenomena kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) di sejumlah daerah merupakan kebijakan murni pemerintah daerah.
hal itu disampaikan dalam konferensi pers di jakarta, kamis, saat dikonfirmasi terkait tudingan kenaikan pbb-p2 di daerah sebagai dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
"kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur," katanya.
menurut hasan, efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal 2025 berlaku untuk seluruh 500-an kabupaten/kota dan seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat sehingga tidak dapat dikaitkan dengan satu kasus spesifik di daerah.
"kalau ada kejadian spesifik, seperti di kabupaten pati, ini adalah murni dinamika lokal," ujarnya.
ia menjelaskan kewenangan penetapan tarif pbb-p2 sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang disepakati antara bupati/wali kota dan dprd.
"beberapa kebijakan tarif pbb bahkan sudah ditetapkan sejak tahun 2023 atau 2024 dan baru diimplementasikan pada 2025," kata hasan menambahkan.
menurut hasan, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat memiliki porsi sekitar 4-5 persen dari total transfer dana pemerintah pusat ke daerah.
"satu peristiwa lebih baik dimaknai sebagai dinamika tingkat lokal. efisiensi dari pusat itu porsinya hanya sekitar 4–5 persen dari total anggaran yang dikelola pemerintah daerah," katanya.
fenomena kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) terjadi di beberapa daerah.
di kabupaten pati, jawa tengah, tarif sempat naik hingga 250 persen sebelum akhirnya dibatalkan.
kabupaten semarang mencatat kenaikan lebih dari 400 persen, sementara kota cirebon dan kabupaten jombang bahkan mencapai 1.000 persen.
lonjakan ini memicu protes warga dan mendorong sejumlah pemerintah daerah melakukan evaluasi kebijakan pajak tersebut. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 15 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan