JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong agar pondok pesantren mendapatkan bagian dari alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan moral bangsa, sehingga perlu mendapat dukungan yang sama seperti lembaga pendidikan lainnya.
“Golkar mendukung agar pendidikan keagamaan seperti pesantren dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Negara harus menjamin pesantren memperoleh hak pendanaan dari APBN,” ujar Sarmuji di Jakarta, Minggu (13/10).
BACA JUGA:Pemimpin Harus Peka Membaca Zaman
BACA JUGA:Tahun Pertama Prabowo-Gibran, Banyak Kemajuan Tercapai
Menurutnya, banyak pesantren masih bergantung pada dana swadaya masyarakat dan sumbangan sukarela.
Karena itu, ia menegaskan negara perlu hadir secara sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya memberikan bantuan bersifat sementara.
Sarmuji mencontohkan kasus Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang pernah menerima bantuan APBN. Ia menilai, ketika negara memberikan dukungan, fasilitas pendidikan di pesantren dapat meningkat signifikan.
BACA JUGA:Bayar Utang Whoosh, Pemerintah Tegaskan Tak Gunakan Dana APBN
BACA JUGA:Harap Pemda Sabar, DPR RI Jelaskan Alasan Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah 2026
“Bantuan dari APBN harus menjadi kebijakan tetap, bukan insidental. Pesantren perlu mendapat dukungan struktural agar bisa berkembang tanpa kehilangan kemandiriannya,” kata Sekjen Partai Golkar itu.
Ia menambahkan, jika pesantren dimasukkan secara jelas dalam revisi UU Sisdiknas, maka keberlanjutan pendanaannya akan terjamin dan tidak bergantung pada keputusan tahunan.
“Negara tidak boleh hanya mengakui peran pesantren secara moral, tapi juga wajib menegaskannya secara fiskal,” tegasnya.
BACA JUGA:Prabowo Dorong Regenerasi Kepemimpinan Muda
BACA JUGA:MPR Dorong Kader Politik Bermoral dan Beriman