Komisi II DPR Siap Bahas RUU Pemilu di 2026

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 07 Oct 2025 - 19:43

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025.-Foto: Antara-

JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dipastikan akan dimulai pada tahun 2026.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse, setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menetapkan bahwa RUU Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026.

Menurut Zulfikar, Komisi II DPR akan menjadi pihak utama yang menginisiasi pembahasan RUU tersebut.

Dengan waktu yang cukup panjang hingga 2026, DPR dinilai memiliki kesempatan untuk menyiapkan rancangan undang-undang itu secara matang.

“Kita akan bisa lebih fokus dan membahas lebih mendalam mengenai perubahan undang-undang pemilu,” ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/10).

Lebih lanjut, Zulfikar menjelaskan bahwa Komisi II juga memiliki keinginan untuk menggabungkan pembahasan UU Pemilu dengan UU Pilkada dan UU Partai Politik.

Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan menggunakan metode kodifikasi, sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Kalau kita ingin melakukan perubahan, metode yang paling tepat adalah kodifikasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemilu dan pilkada merupakan satu kesatuan rezim.

komisi ii dpr siap bahas ruu pemilu di 2026                            jakarta - pembahasan rancangan undang-undang (ruu) tentang pemilihan umum (pemilu) dipastikan akan dimulai pada tahun 2026.
hal ini diungkapkan oleh wakil ketua komisi ii dpr ri, zulfikar arse, setelah badan legislasi (baleg) dpr ri menetapkan bahwa ruu pemilu masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2026.
menurut zulfikar, komisi ii dpr akan menjadi pihak utama yang menginisiasi pembahasan ruu tersebut.
baca juga:ri–thailand perkuat kemitraan strategis kawasan
baca juga:prabowo perintahkan semua dapur makan bergizi gratis dilengkapi alat sterilisasi dan filter air
dengan waktu yang cukup panjang hingga 2026, dpr dinilai memiliki kesempatan untuk menyiapkan rancangan undang-undang itu secara matang.
“kita akan bisa lebih fokus dan membahas lebih mendalam mengenai perubahan undang-undang pemilu,” ujarnya di kompleks parlemen, jakarta, selasa (7/10).
lebih lanjut, zulfikar menjelaskan bahwa komisi ii juga memiliki keinginan untuk menggabungkan pembahasan uu pemilu dengan uu pilkada dan uu partai politik.
baca juga:wapres gibran: selamat jalan karlinah djaja
baca juga:ikn siapkan 62,9 hektare untuk kawasan diplomatik internasional
tujuannya agar regulasi yang dihasilkan menggunakan metode kodifikasi, sejalan dengan arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang nasional (rpjpn).
“kalau kita ingin melakukan perubahan, metode yang paling tepat adalah kodifikasi,” tegasnya.
ia menambahkan, mahkamah konstitusi telah menegaskan bahwa pemilu dan pilkada merupakan satu kesatuan rezim.
baca juga:pengawasan pesantren diperketat dpd ri
baca juga:wamendagri jamin tkd aman untuk layanan publik
oleh karena itu, revisi terhadap seluruh regulasi yang berkaitan dengan pemilu, pilkada, dan partai politik idealnya digabungkan dalam satu undang-undang terpadu.
“dengan begitu, tidak ada lagi pemisahan antara rezim pemilu dan pilkada,” jelasnya.
sebelumnya, ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah diusulkan komisi ii dpr untuk dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas 2026.
baca juga:pengawasan pesantren diperketat dpd ri
baca juga:wamendagri jamin tkd aman untuk layanan publik
dalam prolegnas tahun sebelumnya, usulan tersebut berasal dari baleg dpr ri. kini, daftar prioritas untuk tahun 2026 telah resmi disetujui.
ketua baleg dpr ri, bob hasan, juga menyatakan bahwa penetapan tahun 2026 sebagai waktu pembahasan merupakan langkah antisipatif agar proses penyusunan tidak tergesa-gesa.
“kita ingin semua siap dan tuntas, jadi peluncurannya dilakukan pada 2026,” kata bob hasan di kompleks parlemen, kamis (18/9).
baca juga:prabowo: tni benteng kokoh nkri
baca juga: hut ke-80 tni, prabowo instruksikan reformasi organisasi dan adaptasi teknologi
dengan dimulainya pembahasan ruu pemilu pada 2026, diharapkan indonesia memiliki landasan hukum pemilu yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika politik nasional. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 8 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan