Indonesia dan Tantangan SNDC: Momentum Meneguhkan Kepemimpinan Hijau di Panggung Dunia

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 13 Oct 2025 - 16:41

Indonesia dan tantangan SNDC sebagai momentum kukuhkan kepemimpinan hijau RI-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Di hadapan Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB, Presiden Prabowo Subianto dengan lantang menegaskan tekad Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim melalui langkah-langkah nyata dan memenuhi komitmen Perjanjian Paris.

Pernyataan serupa ia sampaikan dalam dua forum global lainnya, janji penghentian penggunaan batu bara dalam 15 tahun ke depan di KTT G20 Brasil pada November 2024 dan komitmen penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade pada kunjungan kenegaraan ke Brasil Juli 2025.

Tiga pernyataan di tiga panggung internasional itu menunjukkan ambisi besar Presiden Prabowo untuk menempatkan Indonesia sebagai pemimpin hijau di tingkat global.

Ini menjadi angin segar bagi masyarakat, mengingat ketergantungan tinggi Indonesia pada bahan bakar fosil masih menjadi penyumbang terbesar kenaikan emisi setiap tahun, sebagaimana dilaporkan Global Carbon Budget 2024.

Dampaknya terasa nyata, di antaranya bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, puting beliung, dan hujan ekstrem semakin sering terjadi.

Studi Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) juga menunjukkan, polusi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Banten menyebabkan sekitar 1.470 kematian setiap tahun, dengan dampak yang menjangkau hingga wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Namun, ambisi tersebut membutuhkan langkah nyata untuk mewujudkannya.

Menjelang COP30 di Brasil pada November 2025, Indonesia seharusnya telah menyerahkan dokumen rencana aksi iklim nasional kedua (Second Nationally Determined Contribution/SNDC) ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sejak Februari lalu.

Hingga batas waktu yang diperpanjang sampai akhir September 2025, dokumen penting ini belum juga dikirimkan.

indonesia dan tantangan sndc: momentum meneguhkan kepemimpinan hijau di panggung dunia                            koranpalpos.com - di hadapan sidang majelis umum ke-80 pbb, presiden prabowo subianto dengan lantang menegaskan tekad indonesia untuk menghadapi perubahan iklim melalui langkah-langkah nyata dan memenuhi komitmen perjanjian paris.
pernyataan serupa ia sampaikan dalam dua forum global lainnya, janji penghentian penggunaan batu bara dalam 15 tahun ke depan di ktt g20 brasil pada november 2024 dan komitmen penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade pada kunjungan kenegaraan ke brasil juli 2025.
tiga pernyataan di tiga panggung internasional itu menunjukkan ambisi besar presiden prabowo untuk menempatkan indonesia sebagai pemimpin hijau di tingkat global.
baca juga:tak ada “oplosan” dalam dakwaan kasus minyak mentah
baca juga:sederet bintang lintas generasi di konser 25 tahun karir andien
ini menjadi angin segar bagi masyarakat, mengingat ketergantungan tinggi indonesia pada bahan bakar fosil masih menjadi penyumbang terbesar kenaikan emisi setiap tahun, sebagaimana dilaporkan global carbon budget 2024.
dampaknya terasa nyata, di antaranya bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, puting beliung, dan hujan ekstrem semakin sering terjadi.
studi center for research on energy and clean air (crea) juga menunjukkan, polusi dari pembangkit listrik tenaga uap (pltu) suralaya di banten menyebabkan sekitar 1.470 kematian setiap tahun, dengan dampak yang menjangkau hingga wilayah jakarta dan sekitarnya.
baca juga:pemprov sumsel fasilitasi 22 qori-qoriah terbaik ikuti stqh nasional di sultra 2025
baca juga:deru buktikan semangat sportivitas di pornas
namun, ambisi tersebut membutuhkan langkah nyata untuk mewujudkannya.
menjelang cop30 di brasil pada november 2025, indonesia seharusnya telah menyerahkan dokumen rencana aksi iklim nasional kedua (second nationally determined contribution/sndc) ke united nations framework convention on climate change (unfccc) sejak februari lalu.
hingga batas waktu yang diperpanjang sampai akhir september 2025, dokumen penting ini belum juga dikirimkan.
baca juga:sumsel pacu produksi padi, targetkan 5 juta ton gkg pada 2026 untuk jadi lumbung pangan nasional
baca juga:motogp mandalika 2025 jadi magnet ekonomi ntb
sebagai mandat dari perjanjian paris yang diperbarui setiap lima tahun, ndc bukan sekadar dokumen administratif.
namun merupakan “janji resmi” indonesia kepada dunia tentang langkah-langkah nyata dalam menurunkan emisi, termasuk dari sektor energi.
maka, keterlambatan penyampaian sndc bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut kredibilitas dan konsistensi indonesia dalam kepemimpinan iklim global.
indonesia telah menunjukkan komitmennya sejak meratifikasi perjanjian paris melalui uu no 16/2016.
sejak saat itu, berbagai dokumen strategis diterbitkan, ndc pertama pada 2016 dengan target penurunan emisi 29 persen (atau 41 persen dengan dukungan internasional) pada 2030, disusul pembaruan pada 2021 melalui updated ndc dan dokumen long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050 (lts-lccr 2050).
pada 2022, enhanced ndc (endc) bahkan menetapkan target lebih ambisius: penurunan emisi 31,89 persen (atau 43,2 persen dengan dukungan internasional) pada 2030.
dokumen sndc menjadi langkah lanjutan yang krusial bagi indonesia untuk menjabarkan janji-janji ambisius tersebut ke dalam strategi nyata.
apalagi, sndc ini akan menjadi yang pertama diserahkan pada era pemerintahan presiden prabowo.
keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaiannya tentu dapat mengurangi kepercayaan internasional terhadap kepemimpinan indonesia, meskipun menteri lingkungan hidup hanif faisol nurofiq telah menyatakan bahwa penyusunannya sudah memasuki tahap akhir sejak juli 2025.
adanya proses transisi pemerintahan dari presiden joko widodo ke presiden prabowo menjelaskan dinamika penyusunan sndc.
penyesuaian target dengan visi pertumbuhan ekonomi 8 persen wajar dilakukan, namun penting memastikan agar ambisi iklim tidak dikompromikan demi agenda ekonomi jangka pendek, seperti hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (dme).
di saat kamboja dan singapura telah menyerahkan ndc terbaru mereka, indonesia masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa komitmen presiden bukan sekadar retorika.
penyampaian sndc akan menjadi pembuktian bahwa indonesia benar-benar siap memainkan peran kepemimpinan dalam transisi energi global.
pidato presiden prabowo di forum internasional mencerminkan tekad kuat indonesia untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan.
namun, kebijakan domestik harus segera sejalan dengan visi tersebut. sejumlah regulasi seperti peraturan pemerintah (pp) no 40/2025 tentang kebijakan energi nasional (ken), rencana umum ketenagalistrikan nasional (rukn), dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (ruptl) 2025-2034 masih menunjukkan dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional.
sebagai contoh, ken terbaru menargetkan porsi energi terbarukan hanya 19-23 persen pada 2030, lebih rendah dari target 23 persen pada 2025 yang ditetapkan ken 2014.
batu bara juga masih akan digunakan hingga 2060, sementara gas tetap mendominasi hingga 15,4 persen.
padahal, menurunkan porsi energi fosil secara signifikan akan membuka ruang lebih luas bagi ekspansi energi terbarukan secara cepat dan besar-besaran.
tanpa revisi terhadap dokumen perencanaan tersebut, target 100 persen energi terbarukan akan sulit tercapai.
pemerintah perlu memastikan agar rencana strategis energi nasional benar-benar sejalan dengan visi jangka panjang transisi rendah karbon yang telah dijanjikan.
keterlambatan penyampaian sndc memang membawa risiko reputasi bagi indonesia.
namun, kondisi ini juga bisa menjadi momentum penting untuk melakukan lompatan lebih besar.
komitmen ambisius yang telah disampaikan di panggung internasional, termasuk kerja sama besar seperti just energy transition partnership (jetp) akan bernilai nyata jika didukung oleh langkah konkret dan terukur.
jika presiden prabowo benar-benar ingin meneguhkan peran indonesia sebagai pemimpin hijau global, maka sndc perlu dirancang secara ambisius, konsisten, dan selaras dengan perjanjian paris.
dokumen itu tidak hanya akan menjadi bukti keseriusan indonesia dalam menurunkan emisi, tetapi juga menunjukkan bahwa transformasi menuju masa depan rendah karbon adalah bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional. 
pemerintah provinsi (pemprov) bali menetapkan 30 sekolah sebagai sekolah yang berkomitmen mewujudkan lingkungan pendidikan bersih dan berkelanjutan melalui program adiwiyata.
sekretaris daerah provinsi bali dewa made indra di denpasar, kamis, mengaku bangga sebab makin banyak sekolah dari tingkat sd-sma yang aktif dalam gerakan pelestarian lingkungan.
“atas nama pemprov bali, saya bangga dan senang karena semakin banyak sekolah yang mendapat penghargaan di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam pendidikan lingkungan, piagam ini menjadi pemantik lahirnya budaya kebersihan di sekolah,” kata dia.
sebanyak 30 sekolah adiwiyata itu, terdiri atas 22 sd, enam smp, dan dua sma/smk.
jenjang sd di antaranya sdn 23 dangin puri, sdn 1 abianbase, sdn 2 sangeh, dan sd saraswati tabanan, jenjang smp, antara lain smpn 2 seririt, smpn 1 seririt, dan smpn 2 candikusuma, sedangkan jenjang sma/smk terdiri atas smkn 2 negara dan sma firdaus.
dia mengatakan keberhasilan komitmen sekolah mewujudkan lingkungan pendidikan bersih tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin penggerak perubahan.
“pemimpin adalah motor penggerak organisasi, tanpa pemimpin, tidak akan ada capaian, bapak dan ibu kepala sekolah adalah pemimpin yang hebat, dan saya yakin banyak di antara anda yang juga telah menerima penghargaan lain karena kualitas kepemimpinan yang baik,” ujarnya.
kepada sekolah-sekolah penerima penghargaan, ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah penduduk bali telah berdampak terhadap berkurangnya ruang terbuka dan meningkatnya produksi sampah.
oleh sebab itu, pemahaman dan kesadaran lingkungan perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan.
“pendidikan bukan hanya soal kecerdasan otak, tetapi juga kecerdasan hati dan keterampilan agar peserta didik berkarakter, peduli, dan berbudaya lingkungan,” kata dia.
saat ini, penanganan sampah menjadi isu strategis di bali sehingga sekolah diharapkan dapat menjadi contoh penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
“melalui penghargaan ini, pemprov bali berharap semakin banyak sekolah yang menjadi teladan dalam gerakan peduli lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen menuju bali yang bersih, hijau, dan berkelanjutan,” ujar birokrat pemprov bali berasal dari buleleng itu.
kepala dinas kehutanan dan lingkungan hidup (dklh) bali i made rentin mengatakan tim pembina dan penilai program adiwiyata terdiri atas unsur independen untuk menjamin objektivitas penilaian.
“penilaian dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan sebelumnya agar benar-benar menemukan sekolah yang peduli lingkungan secara nyata, bukan yang dibuat-buat,” kata dia.
penilaian dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, sedangkan sekolah terbaik diusulkan program serupa di tingkat nasional.
“kami berharap semakin banyak sekolah yang ikut terlibat aktif dalam program ini karena pendidikan lingkungan merupakan bagian penting dari masa depan bali yang bersih dan berkelanjutan,” ucap rentin.
wakil ketua mpr ri eddy soeparno mengajak para penggiat iklim, pelaku usaha, hingga pengambil kebijakan, untuk berkolaborasi dalam agenda indonesia climate change forum (iccf) 2025 yang akan digelar pada 21-23 oktober 2025.
dia mengatakan bahwa ajang iccf nanti menjadi titik temu antar berbagai pihak untuk merumuskan aksi terbaik dalam menghadapi krisis iklim.
menurut dia, upaya untuk menghadapi krisis iklim harus menjadi prioritas nasional.
"secara khusus acara pembukaan juga diadakan di gedung nusantara dpr/mpr sebagai simbol komitmen untuk terus memperjuangkan aksi iklim," kata eddy dalam focus group discussions (fgd) dengan tema masukan dan harapan publik untuk ruu pengelolaan perubahan iklim di kompleks parlemen, jakarta, senin (13/10/2025).
menurut dia, dampak perubahan iklim sudah dirasakan saat ini, mulai dari kenaikan suhu, iklim yang tak bisa diprediksi, banjir di musim kemarau, hingga kenaikan level air laut, yang bisa mempengaruhi kehidupan semua orang.
maka dari itu, dia mendorong keberadaan ruu pengelolaan perubahan iklim dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek policy clarity, policy consistency dan policy coordination.
dia pun mengatakan bahwa undang-undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.
"dan tujuannya adalah satu, masing-masing nanti kemudian memiliki misi dan tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan krisis iklim yang kita hadapi saat ini," katanya.
di sisi lain, dia pun mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus guna menangani masalah perubahan iklim. menurut dia, lembaga itu pun harus langsung berada di bawah koordinasi presiden.
"bertanggung jawab kepada presiden, sehingga mampu untuk melakukan upaya integrasi yang memang sangat dibutuhkan. bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain," kata dia. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 14 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan