Lebih mengejutkan lagi, Ivan mengungkapkan bahwa lebih dari 100 orang penerima bansos teridentifikasi terlibat dalam aktivitas pendanaan terorisme.
“Ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa data tersebut telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.
Namun, ketika ditanya mengenai dugaan penerima bansos yang terlibat dalam pendanaan terorisme, Cak Imin membantah adanya data tersebut. "Enggak ada," jawabnya singkat.
BACA JUGA:RI-Australia Bahas Penguatan Kerja sama Ekspor-Impor
BACA JUGA:Tidak Percepat Program Nasional
Pemerintah melalui PPATK dan instansi terkait terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bansos, guna memastikan bahwa bantuan hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak digunakan untuk aktivitas melanggar hukum.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas program bansos sekaligus menekan maraknya praktik judi online di Indonesia. (ant)