Kasus dugaan penyimpangan dana hibah di PMI Banyuasin kini tinggal menunggu hasil audit resmi kerugian negara dan kemungkinan penetapan tersangka oleh Kejari Banyuasin.
Jika dalam waktu dekat ditemukan bukti cukup dan nilai kerugian signifikan, kasus ini bisa menjadi kasus korupsi besar pertama di sektor kemanusiaan di Banyuasin pada 2025.
Publik berharap penanganan kasus ini tidak hanya berhenti pada penyidikan semata, tapi juga bisa mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan penggunaan dana hibah di masa mendatang.
Apalagi dana hibah kerap menjadi sektor rawan penyimpangan karena lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban.
Kejaksaan Negeri Banyuasin diminta tetap objektif, transparan, dan cepat dalam proses hukumnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga.*