Dugaan Korupsi Dana Hibah PMI Banyuasin Naik Tahap Penyidikan : Tinggal Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara !

Reporter: Roni |

Editor: Yuli |

Minggu , 29 Jun 2025 - 18:29

Govani, Kepala Seksi Pidana Khusus (PIdsus) Kejari Banyuasin-foto:dokumen palpos-

KORANPALPOS.COM - Penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyuasin terus bergulir serius.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin telah menaikkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan, menandakan adanya indikasi kuat tindak pidana yang ditemukan dalam proses awal penyelidikan.

Kepala Kejari Banyuasin, Raymund Hasdianto Sihotang, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Giovani, menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah mengintensifkan dua langkah penting: proses pemeriksaan saksi lanjutan dan penghitungan kerugian keuangan negara bekerja sama dengan instansi terkait.

“Saat ini, prosesnya sudah masuk penyidikan. Kami juga sudah bersurat ke lembaga terkait untuk melakukan perhitungan kerugian negara,” ungkap Giovani saat dikonfirmasi, Jumat (28/6/2025).

Kasus ini mencuat sejak Februari 2025, ketika Kejari Banyuasin menerima informasi awal terkait dugaan penyelewengan penggunaan dana hibah yang disalurkan untuk operasional dan kegiatan PMI Kabupaten Banyuasin.

Dana yang bersumber dari APBD tersebut diduga tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dana hibah yang diberikan ke PMI Banyuasin mencapai angka ratusan juta hingga miliaran rupiah, dan dialokasikan untuk kegiatan sosial kemanusiaan, pengadaan alat, pelatihan, hingga operasional pelayanan donor darah.

Namun dalam praktiknya, ditemukan kejanggalan dalam pelaporan, pertanggungjawaban anggaran, dan realisasi kegiatan.

“Kami sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, termasuk pejabat Dinas Kesehatan, pengurus PMI, serta pihak dari rumah sakit,” terang sumber internal yang enggan disebutkan namanya.

dugaan korupsi dana hibah pmi banyuasin naik tahap penyidikan : tinggal tunggu hasil audit kerugian negara !                            koranpalpos.com - penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah di palang merah indonesia (pmi) kabupaten banyuasin terus bergulir serius.
kejaksaan negeri (kejari) banyuasin telah menaikkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan, menandakan adanya indikasi kuat tindak pidana yang ditemukan dalam proses awal penyelidikan.
kepala kejari banyuasin, raymund hasdianto sihotang, melalui kasi pidana khusus (pidsus) giovani, menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah mengintensifkan dua langkah penting: proses pemeriksaan saksi lanjutan dan penghitungan kerugian keuangan negara bekerja sama dengan instansi terkait.
baca juga:mobil box bermuatan es krim walls dicuri di indomaret prabumulih, berhasil ditemukan tim sunyi senyap di pali
baca juga:pemuda ditemukan tewas dengan luka tusuk di dada kanan: polisi lakukan penyelidikan ! 
“saat ini, prosesnya sudah masuk penyidikan. kami juga sudah bersurat ke lembaga terkait untuk melakukan perhitungan kerugian negara,” ungkap giovani saat dikonfirmasi, jumat (28/6/2025).
 kasus ini mencuat sejak februari 2025, ketika kejari banyuasin menerima informasi awal terkait dugaan penyelewengan penggunaan dana hibah yang disalurkan untuk operasional dan kegiatan pmi kabupaten banyuasin.
dana yang bersumber dari apbd tersebut diduga tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya.
baca juga:2 pelaku rudapaksa anak bawah umur diamankan 
baca juga:kasus racuni adik ipar dengan jamu sianida dituntut hukuman mati
informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dana hibah yang diberikan ke pmi banyuasin mencapai angka ratusan juta hingga miliaran rupiah, dan dialokasikan untuk kegiatan sosial kemanusiaan, pengadaan alat, pelatihan, hingga operasional pelayanan donor darah.
namun dalam praktiknya, ditemukan kejanggalan dalam pelaporan, pertanggungjawaban anggaran, dan realisasi kegiatan.
“kami sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, termasuk pejabat dinas kesehatan, pengurus pmi, serta pihak dari rumah sakit,” terang sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
baca juga:miliki dua senpira, warga sekayu diamankan saat di pondok kebun
baca juga:kapolsek lempuing jaya terima serahan senpira dari masyarakat
dalam proses penyidikan, kejari banyuasin telah memanggil sejumlah pejabat dan pihak terkait untuk dimintai keterangan.
meski pihak kejaksaan belum membeberkan secara resmi berapa banyak saksi yang sudah diperiksa, namun giovani membenarkan bahwa proses pemeriksaan saksi masih berlangsung hingga akhir juni 2025.
pemeriksaan saksi ini diyakini penting untuk memperjelas alur penggunaan dana hibah, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaannya, dan apakah ada penyimpangan prosedural atau unsur kesengajaan dalam pengeluaran dana.
“untuk jumlah saksi belum bisa kami sampaikan ke publik, namun yang jelas pemeriksaan terus berjalan,” tegas giovani.
langkah strategis lainnya yang dilakukan oleh kejari banyuasin adalah menggandeng lembaga auditor independen atau instansi pemerintah seperti bpkp atau inspektorat untuk melakukan perhitungan kerugian negara.
hal ini menjadi penentu penting untuk menguatkan alat bukti dalam proses penyidikan.
“kami sedang menunggu hasil perhitungan resmi kerugian negara. hasil ini nanti akan menjadi dasar lanjutan apakah bisa ditetapkan tersangka dan berapa potensi kerugian riil negara akibat dugaan penyimpangan ini,” jelas giovani.
perhitungan kerugian negara merupakan tahap krusial dalam penyidikan kasus korupsi atau penyalahgunaan dana publik. bila ditemukan adanya kerugian yang signifikan dan unsur pidana terbukti, maka penetapan tersangka bisa segera dilakukan.
palang merah indonesia (pmi) sebagai lembaga kemanusiaan yang selama ini dikenal netral dan bergerak di bidang sosial, kini berada dalam sorotan tajam publik lokal banyuasin.
dugaan penyimpangan dana hibah yang terjadi di lembaga tersebut menimbulkan keprihatinan masyarakat, apalagi dana yang digunakan berasal dari keuangan daerah dan dialokasikan untuk kegiatan vital kemanusiaan.
beberapa tokoh masyarakat dan lsm lokal menyayangkan adanya indikasi korupsi di tubuh pmi yang seharusnya menjadi garda depan dalam membantu masyarakat di bidang kemanusiaan, terutama di wilayah rawan bencana dan minim fasilitas medis.
selain pmi, kejari banyuasin juga menyelidiki dugaan penyimpangan dana di perusahaan daerah air minum (pdam).
namun, untuk kasus pdam masih berada di tahap penyelidikan, dan belum ada perkembangan signifikan menuju penyidikan.
“untuk pdam masih dalam tahap penyelidikan. kita fokuskan dulu ke pmi yang saat ini statusnya sudah penyidikan,” ungkap giovani singkat.
 langkah kejari banyuasin dalam mengusut dugaan penyimpangan dana hibah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
namun, publik juga menuntut agar proses hukum ini dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.
kasus dugaan penyimpangan dana hibah di pmi banyuasin kini tinggal menunggu hasil audit resmi kerugian negara dan kemungkinan penetapan tersangka oleh kejari banyuasin.
jika dalam waktu dekat ditemukan bukti cukup dan nilai kerugian signifikan, kasus ini bisa menjadi kasus korupsi besar pertama di sektor kemanusiaan di banyuasin pada 2025.
publik berharap penanganan kasus ini tidak hanya berhenti pada penyidikan semata, tapi juga bisa mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan penggunaan dana hibah di masa mendatang.
apalagi dana hibah kerap menjadi sektor rawan penyimpangan karena lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban.
kejaksaan negeri banyuasin diminta tetap objektif, transparan, dan cepat dalam proses hukumnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga.*