KORANPALPOS.COM - Memasuki minggu kedua bulan Februari 2025, pegawai harian lepas (PHL) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih belum menerima gaji sejak Januari 2025 atau selama 2 bulan.
Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran dan keluhan di kalangan PHL, yang mengandalkan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sudah 2 bulan ini kami belum gajian. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi selama ini kami mengandalkan hidup dari gaji itulah,” ungkap seorang PHL yang enggan disebutkan namanya.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan pertanyaan kepada bagian keuangan mengenai keterlambatan ini, namun tidak mendapatkan jawaban yang memadai.
BACA JUGA:Tingkatkan Minat Baca pada Anak Sejak Usia Dini
BACA JUGA:Hasil Evaluasi DKPP Akan Diserahkan ke Pimpinan DPR
"Kata pihak keuangan tunggu bae, karena mereka juga tidak tahu kenapa bisa terlambat," tambahnya.
Kondisi ini memaksa beberapa PHL untuk meminjam uang dari kerabat demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. "Yo kan nak makan pak, anak nak sekolah nak ongkos jadi tepakso minjam," keluh salah satu PHL lainnya.
"Kami minta tolong nian dengan Pj Walikota, tolong perjuangkan agar gaji kami bisa dicairkan segera," harapnya.
Menanggapi keluhan PHL, Penjabat Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, mengaku telah menerima laporan dari jajarannya terkait masalah ini.
BACA JUGA:Retret Kepala Daerah Ikuti Kebijakan Efisiensi Anggaran
BACA JUGA:Pastikan Efisiensi Tak Potong ‘Otot’ : Terkait Penggerak Pemerintahan !
"Keterlambatan itu dikarenakan sampai saat ini belum ada regulasi atau payung hukumnya," ungkap Elman saat diwawancarai di Pemkot Prabumulih.
Ia menjelaskan bahwa dasar hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa pembayaran gaji tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
"Terus terang kemarin kita cari dasarnya. Aku sudah ngomong dengan BKPSDM, cubo cari dulu dasar untuk menggaji PHL ini," tambahnya.