Pastikan Efisiensi Tak Potong ‘Otot’ : Terkait Penggerak Pemerintahan !

KORANPALPOS.COM - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan langkah efisiensi di berbagai kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 tidak memotong "otot" penggerak pemerintahan.

Hasan dalam pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Selasa, menjelaskan efisiensi dilakukan pada hal-hal yang dianggap "lemak" dan memboroskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Efisiensi yang sesuai arahan presiden Prabowo adalah menghilangkan 'lemak-lemak' dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi 'otot'. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan 'lemak' ini," kata Hasan.

BACA JUGA:Polres Musi Rawas Buka Pendaftaran Calon Anggota Polri 2025 : Berikut Syarat dan Cara Daftarnya !

BACA JUGA:Sepanjang Tahun 2024, Penyakit DBD di Kabupaten OKI Capai 279 Kasus: Begini Kata Kadinkes!

Lebih lanjut, Hasan memastikan ada sejumlah hal yang tidak terpengaruh dari efisiensi APBN di kementerian dan lembaga yang semuanya berhubungan dengan produktivitas serta layanan bagi masyarakat.

Dalam hal mendukung produktivitas, Pemerintah memastikan bahwa gaji pegawai serta layanan dasar prioritas pegawai tidak akan terdampak efisiensi.

Sementara untuk layanan bagi masyarakat, program-program yang terkait bantuan sosial dan layanan publik juga anggarannya tidak dilakukan penyesuaian.

BACA JUGA:Pj Bupati OKI Pastikan 33 Puskesmas Siap Layani Cek Kesehatan Gratis

BACA JUGA:Dinkes OKU Imbau Warga Waspada DBD: Kasus Meningkat Drastis di Musim Hujan

Hasan mencontohkan salah satu layanan publik yang dipastikan tidak terdampak oleh efisiensi adalah terkait dengan mitigasi bencana. Layanan tersebut dipastikan tetap memiliki anggaran khusus.

"Mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," kata Hasan.

Terkait dengan efisiensi, pada Senin (10/2), Presiden RI Prabowo Subianto "menyentil" oknum-oknum yang tidak menyetujui kebijakan efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum menghadapi keputusan-keputusan yang diambil oleh dirinya saat memperjuangkan kemakmuran rakyat.

BACA JUGA:Resah Peredaraan Narkoba : Anggota DPRD Ogan Ilir Ini Minta APH Tangkap Bandarnya !