KORANPALPOS.COM - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan agar kesepakatan antara Pemerintah dan DPR terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2025 dapat terealisasi sebagaimana mestinya.
"Tugas berikutnya adalah mengawasi dan memastikan agar semua kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Kalau soal kesepakatan, setiap tahun selalu ada. Semua kesepakatannya baik. Meningkatkan kualitas pelayanan pada jemaah. Faktanya, sering kali tidak sesuai dengan yang dijanjikan," kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikannya menyusul Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI yang menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.
BACA JUGA:PDIP Jamin Hasto Tidak Kabur : Alasannya Tiap Hari Ngantor !
BACA JUGA: Anwar Usman Sakit, Panel 3 Sengketa Pilkada di MK Dijadwalkan Ulang
"Mengapresiasi dan memuji kinerja Panja Haji 2025. Pasalnya, Panja Haji berhasil melakukan evaluasi dan menyelesaikan pembahasan penyelenggaraan haji berikutnya tepat waktu," ucapnya.
Wakil rakyat ini lantas mengingatkan beberapa hal penting yang harus dijaga dan ditingkatkan terkait dengan penyelenggaraan haji.
Pertama, pelayanan jemaah haji sebelum keberangkatan yang harus dipermudah dan menyenangkan mereka, mulai dari pendaftaran, manasik, hingga tiba di asrama haji.
BACA JUGA:H. Arlan dan Franky Nasril Resmi Ditetapkan sebagai Pemimpin Baru Kota Prabumulih
BACA JUGA:DPR : Pemerintah Perlu Ambil Langkah Tegas Untuk Menjamin Keamanan Wisatawan
Kedua, kualitas pelayanan penerbangan sebab jadwal penerbangan sering kali berubah dan delay dalam penyelenggaraan haji sebelumnya yang mengganggu kenyamanan jemaah.
"Apalagi, jemaah kita saat ini mayoritas adalah lansia. Tempo hari, pesawatnya hanya Garuda dan Saudi Airlines. Mungkin karena tak ada pilihan, pelayanan tak maksimal seperti ini pun sering didiamkan dan tak disoal," ujarnya.
Ketiga, distribusi pemondokan yang adil selama di Arab Saudi. Dia menyebut kerap menemui jemaah yang tidak memilih untuk ke masjid karena alasan jarak.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Terima Menhan Jepang
BACA JUGA:Gugatan Sengketa Pilkada di OKU Terus Bergulir di MK