“Saya telah menyampaikan kepada pemerintah agar melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak kenaikan PPN ini, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani mereka secara berlebihan,” tegasnya.
Langkah mitigasi yang diusulkan mencakup pemberian subsidi, bantuan langsung tunai (BLT), dan program-program perlindungan sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mencegah lonjakan inflasi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi.
BACA JUGA:Bahlil : Tujuan Negara tak Hanya Demokrasi
BACA JUGA:KPU : Pelantikan Kepala Daerah Ideal Dilaksanakan 13 Maret 2025 !
Said Abdullah menegaskan bahwa pemerintah memiliki ruang untuk memberikan diskresi terkait penyesuaian tarif PPN sesuai dengan kondisi perekonomian.
Diskresi ini memungkinkan pemerintah menurunkan tarif PPN ke batas bawah sebesar 5 persen jika diperlukan, terutama untuk merangsang konsumsi masyarakat pada situasi tertentu.
“Diskresi ini penting untuk menjaga fleksibilitas kebijakan fiskal. Dalam kondisi ekonomi yang melemah, penurunan tarif PPN dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” jelas Said.
BACA JUGA:Wahyu Sanjaya Serap Aspirasi Pembangunan di Bumi Serasan Sekundang
BACA JUGA:KemenPANRB Sebut Permen Konflik Kepentingan Sesuai Arahan Presiden
Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan diskresi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan pembiayaan program-program prioritas.
Kenaikan tarif PPN menjadi topik diskusi yang hangat di kalangan masyarakat dan ekonom. Beberapa pihak menilai bahwa kenaikan ini dapat memberatkan rumah tangga dengan penghasilan rendah.
Namun, di sisi lain, para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat
BACA JUGA:DPR Dukung Presiden Prabowo : Minta Koruptor Kembalikan Uang Rakyat !
“Kenaikan tarif PPN adalah keputusan yang sulit tetapi diperlukan. Pemerintah perlu memastikan bahwa dampak negatifnya dapat diminimalkan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil,” ujar seorang ekonom dari Universitas Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan perlindungan terhadap masyarakat rentan.