Sembari pembentukan satgas, katanya, Polda Sumsel juga akan melakukan penyelidikan terhadap pengeboran minyak secara ilegal (illegal drilling) itu untuk pengungkapan hingga hilirnya, dengan membentuk tim untuk menyelidiki pihak yang diuntungkan dari hasil kegiatan tersebut.
BACA JUGA:Sumsel Terima Apresiasi Proyek Strategis Nasional
BACA JUGA:Kumuh dan Tak Layak Huni !
Kemudian, penyebab maraknya aktivitas pengeboran ilegal itu disebabkan adanya permintaan dengan harga yang tinggi sehingga membuat masyarakat melakukan kegiatan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Selain itu lanjut Kapolda, untuk penanganan dan operasi pengeboran ilegal membutuhkan biaya besar.
Sedangkan, personel yang ada tidak mencukupi untuk melakukan penindakan.
"Terkait dengan rencana legalisasi sumur-sumur minyak ilegal juga jauh sekali dari harapan. Lingkungan hidup tidak terawat, lingkungan rusak. Seperti di insiden di Sungai Dawas, berdasarkan pantauan kami dampak dari illegal drilling itu sangat merusak lingkungan, lumpurnya sampai ke lutut, namun lumpur itu bukan air tapi minyak," kata Rachmad.
Sedangkan, j Gubenrur Sumsel Elen Setiadi menambahkan ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dengan Kapolda Sumsel.
BACA JUGA:Visi dan Misi Menentukan Elektabilitas !
Salah satunya soal kondisi terkini di Muba dan soal pengeboran minyak secara ilegal.
"Secara teknis kami akan membahas hal ini dengan pihak-pihak terkait. Ada juga usulan-usulan teknis dan nantinya akan mengundang kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.
Kepala Perwkailan SKK Migas Sumbagsel Anggono Mahendrawan mengatakan negara dirugikan akibat pengeboran minyak secara ilegal yang terjadi.
Namun, pihaknya tidak berbuat namun penanganan lingkungan dilakukan oleh SKK Migas.
Ia menjelaskan jumlah sumur minyak ilegal di Muba sebanyak 7.700 sumur.
Namun, jumlah itu yang memiliki titik koordinat, namun yang ditemukan dampak lingkungan di luar dari jumlah yang memiliki titik koordinat tersebut.