Butuh Evaluasi dan Pengkajian Ulang

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Jumat , 21 Jun 2024 - 21:36

Aktivitas belajar mengajar pelajar sekolah menengah atas-Foto : ANTARA -

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan tindakan korektif penerimaan peserta didik baru (PPDB) di 22 sekolah dengan memanggil para kepala sekolah tersebut untuk dimintai keterangan.

"Kami memanggil 22 kepala sekolah sejak Rabu 19 Juni 2024 hingga hari ini untuk mencari saran korektif terkait PPDB dan meminta keterangan karena banyaknya laporan permasalahan pada PPDB tahun 2024 jalur prestasi," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel M Adriansyah, di Palembang, Kamis (21/6).

Ia mengatakan semua kepala sekolah yang dipanggil itu memenuhi panggilan Ombudsman, bahkan kepala dinas pendidikan juga memenuhi panggilan.

Menurut dia, sejauh ini hingga 95 persen saran korektif dari Ombudsman selalu dilaksanakan oleh instansi terkait.

Sementara untuk potensi mal administrasi PPDB, pihaknya masih melakukan rapat pleno bukti hasil temuan yang dilakukan terhadap pemeriksaan itu.

"Kami tidak fokus pada gratifikasi, namun fokus perbaikan jalur prestasi karena banyaknya laporan permasalahan terkait jalur prestasi. Dari terbukti itu kami kumpulan dan sistemik kami pun terpaksa melakukan investigasi data seluruh komprehensif sekolah," katanya.

Disisi lain, Kepala SMA Negeri 17 Palembang Puji Astuti usai memenuhi panggilan Ombudsman itu mengatakan bahwa dirinya menunggu hasil pemeriksaan dan tidak ada apa-apa.

"Kita tunggu aja hasil nya ya, tidak ada apa-apa," katanya singkat.

Sedangkan Akademisi, Madi Apriadi MPdI mengatakan, jika berbicara mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024 terutama di tingkat SMA di Sumsel yang banyak dikeluhkan sejumlah pihak terutama orang tua siswa karena dugaan ada permainan dalam proses dari berbagai jalur yang ada tentu ini sangat disayangkan.

Madi mengatakan, permasalahan PPDB pasti akan terus bermasalah jika semua pihak baik penyelenggara maupun orang tua peserta didik masih memiliki mental curang dan tidak yakin dengan kemampuan anaknya sebagai calon peserta didik.

butuh evaluasi dan pengkajian ulang                               palembang, koranpalpos.com – ombudsman ri perwakilan sumatera selatan (sumsel) melakukan tindakan korektif penerimaan peserta didik baru (ppdb) di 22 sekolah dengan memanggil para kepala sekolah tersebut untuk dimintai keterangan.
"kami memanggil 22 kepala sekolah sejak rabu 19 juni 2024 hingga hari ini untuk mencari saran korektif terkait ppdb dan meminta keterangan karena banyaknya laporan permasalahan pada ppdb tahun 2024 jalur prestasi," kata kepala ombudsman ri perwakilan sumsel m adriansyah, di palembang, kamis (21/6).
ia mengatakan semua kepala sekolah yang dipanggil itu memenuhi panggilan ombudsman, bahkan kepala dinas pendidikan juga memenuhi panggilan.
menurut dia, sejauh ini hingga 95 persen saran korektif dari ombudsman selalu dilaksanakan oleh instansi terkait.
baca juga:masa tua yang berkualitas : lansia butuh perhatian dan dukungan
baca juga:prakiraan cuaca bmkg jumat 21 juni 2024 : sebagian besar ibu kota provinsi cerah berawan !
sementara untuk potensi mal administrasi ppdb, pihaknya masih melakukan rapat pleno bukti hasil temuan yang dilakukan terhadap pemeriksaan itu.
"kami tidak fokus pada gratifikasi, namun fokus perbaikan jalur prestasi karena banyaknya laporan permasalahan terkait jalur prestasi. dari terbukti itu kami kumpulan dan sistemik kami pun terpaksa melakukan investigasi data seluruh komprehensif sekolah," katanya.
disisi lain, kepala sma negeri 17 palembang puji astuti usai memenuhi panggilan ombudsman itu mengatakan bahwa dirinya menunggu hasil pemeriksaan dan tidak ada apa-apa.
"kita tunggu aja hasil nya ya, tidak ada apa-apa," katanya singkat.
baca juga:apriyadi-toha saling puji : siap bawa muba lebih baik !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg kamis 20 juni 2024 : hujan lebat guyur 18 provinsi di indonesia !
sedangkan akademisi, madi apriadi mpdi mengatakan, jika berbicara mengenai penerimaan peserta didik baru  (ppdb) tahun 2024 terutama di tingkat sma di sumsel yang banyak dikeluhkan sejumlah pihak terutama orang tua siswa karena dugaan ada permainan dalam proses dari berbagai jalur yang ada tentu ini sangat disayangkan.
madi mengatakan, permasalahan ppdb pasti akan terus bermasalah jika semua pihak baik penyelenggara maupun orang tua peserta didik masih memiliki mental curang dan tidak yakin dengan kemampuan anaknya sebagai calon peserta didik.
madi menambahkan, mau sebaik apapun sistem yang dibuat dalam ppdb ini jika manusianya tidak ditanamkan nilai-nilai kejujuran tentu peluang kecurangan masih terbuka lebar dalam segala hal termasuk ppdb ini.
oleh karena itu lanjut dia, sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan mengintruksikan semua sekolah untuk transparan dalam penerimaan peserta didik baru.
baca juga:waspada ! aplikasi elaelo.id pengganti x : dicurigai menyesatkan, hati-hati beri data pribadi 
baca juga: survei : generasi muda cenderung pilih konten video di media sosial
madi mengatakan, untuk mengatasi kecurangan dalam ppdb setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah.
"pertama adalah melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis data menggunakan rapor pendidikan daerah, " ujarnya. 
dengan demikian lanjutnya, hal itu, bisa memberikan dukungan dengan prinsip asimetris, yakni perbedaan dukungan pada satuan pendidikan atau wilayah sesuai dengan kebutuhannya.
kedua kata madi, melakukan rotasi kepala satuan pendidikan dan pengawasnya secara berkala. 
baca juga:pengurus masjid antar daging kurban door to door
baca juga:dpr siapkan pansus untuk evaluasi ibadah haji 2024
"rotasi bisa membantu untuk memastikan bahwa pemimpin terbaik dapat melejitkan kualitas satuan pendidikan atau wilayah yang paling timpang atau tertinggal, " terangnya. 
ketiga kata madi, pemerintah daerah perlu melakukan kajian terhadap kebutuhan kursi peserta didik baru. 
madi menambahkan, hasil kajian digunakan untuk mencari sejumlah solusi terhadap kebutuhan tersebut agar terpenuhi pada ppdb tahun mendatang.
"pada akhirnya semoga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga kedepan tidak terjadi kecurangan dalam proses ppdb mendatang, " tukasnya. 
terkait dengan masalah ppdb 2024 ini, sejumlah warga khususnya orang murid berharap 
terpisah, sejumlah warga, khususnya orang tua murid, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma tahun 2024 yang masih menghadapi berbagai kendala.
beberapa orang tua merasa bahwa proses seleksi masih belum transparan dan profesional.
fitri, salah seorang orang tua murid, mengatakan, pihaknya sangat berharap pengawasan terhadap ppdb sma ini benar-benar dilakukan dengan profesional dan transparan.
"kami merasa ada ketidakjelasan dalam kriteria seleksi yang digunakan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya praktek diskriminasi atau nepotisme," ujarnya. 
sedangkan budi, warga alang-alang lebar yang juga mengikuti perkembangan ppdb sma menambahkan, dia membutuhkan jaminan bahwa anak-anaknya memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti pendidikan di sma favorit tanpa adanya intervensi yang tidak sesuai dengan aturan.
ina, warga lainnya menyatakan, agar pemerintah dapat melakukan evaluasi dengsn memperbaiki sistem ppdb ke depan.
"perlu melibatkan pihak-pihak independen agar prosesnya benar-benar adil dan terbuka untuk semua," ujarnya.
sementara itu, orum kerukunan mahasiswa (fkm) palembang terus mengawal ombudsman perwakilan sumatera selatan yang saat ini melakukan pengusut keluhan masyarakat dugaan permainan dalam proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun ajaran 2024/2025 tingkat sma negeri.
"dugaan permainan ppdb perlu diusut tuntas. oleh karena itu kami memberikan dukungan dan siap mengawal ombudsman agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya membongkar mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik," kata ketua fkm palembang wahyudi, di palembang, jumat (21/6). 
menurut dia, langkah ombudsman ri perwakilan sumsel mengusut berbagai kejanggalan dalam proses ppdb tahun ini jangan sampai terhenti oleh kekuatan tertentu yang terlibat dalam permainan tersebut.
"transparansi dan akuntabilitas dalam proses ppdb sangatlah penting untuk memastikan semua calon siswa mendapatkan kesempatan yang adil dalam mengakses pendidikan. kami mendukung penuh upaya ombudsman dalam membongkar segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi selama proses ppdb," ujarnya.
menurut dia, pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjaganya dari praktik-praktik yang tidak sehat atau merugikan anak-anak yang memiliki nilai akademik tinggi namun tidak didukung prestasi non akademik yang kini diduga banyak diperoleh secara tidak wajar.
dukungan dari fkm palembang ini bukan tanpa alasan, sejumlah laporan dan keluhan dari masyarakat terkait dugaan permainan atau kecurangan dalam ppdb 2024 telah mencuat ke permukaan.
akhir-akhir ini banyak orang tua mengeluhkan adanya praktik tidak adil yang menghalangi anak-anak mereka untuk mendapatkan sekolah yang layak.
"langkah proaktif ombudsman sumsel dalam menangani masalah ini dinilai sangat penting, kami berharap lembaga tersebut dapat membongkar segala bentuk kejanggalan dan bila perlu dapat membawa praktik kecurangan itu ke jalur hukum," tegasnya.
dugaan praktik permainan dan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pegawai hingga petinggi dinas pendidikan sumsel atas proses ppdb 2024 ini juga perlu dibongkar dan diberikan tindakan hukum secara tegas jika terbukti bersalah guna memberikan efek jera bagi siapa saja yang terlibat merusak reputasi dunia pendidikan.
"kami menunggu hasil ombudsman sumsel mengungkap kasus ini. berkemungkinan kami akan bergerak lagi melakukan unjuk rasa dan membawa persoalan itu ke jalur hukum atau litigasi," jelas wahyudi. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 22 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan