Butuh Evaluasi dan Pengkajian Ulang
Aktivitas belajar mengajar pelajar sekolah menengah atas-Foto : ANTARA -
Madi menambahkan, mau sebaik apapun sistem yang dibuat dalam PPDB ini jika manusianya tidak ditanamkan nilai-nilai kejujuran tentu peluang kecurangan masih terbuka lebar dalam segala hal termasuk PPDB ini.
Oleh karena itu lanjut dia, sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan mengintruksikan semua sekolah untuk transparan dalam penerimaan peserta didik baru.
BACA JUGA:Waspada ! Aplikasi Elaelo.id Pengganti X : Dicurigai Menyesatkan, Hati-hati Beri Data Pribadi
BACA JUGA: Survei : Generasi Muda Cenderung Pilih Konten Video di Media Sosial
Madi mengatakan, untuk mengatasi kecurangan dalam PPDB setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah.
"Pertama adalah melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis data menggunakan Rapor Pendidikan Daerah, " ujarnya.
Dengan demikian lanjutnya, hal itu, bisa memberikan dukungan dengan prinsip asimetris, yakni perbedaan dukungan pada satuan pendidikan atau wilayah sesuai dengan kebutuhannya.
Kedua kata Madi, melakukan rotasi kepala satuan pendidikan dan pengawasnya secara berkala.
BACA JUGA:Pengurus Masjid Antar Daging Kurban Door to Door
BACA JUGA:DPR Siapkan Pansus untuk Evaluasi Ibadah Haji 2024
"Rotasi bisa membantu untuk memastikan bahwa pemimpin terbaik dapat melejitkan kualitas satuan pendidikan atau wilayah yang paling timpang atau tertinggal, " terangnya.
Ketiga kata Madi, pemerintah daerah perlu melakukan kajian terhadap kebutuhan kursi peserta didik baru.
Madi menambahkan, hasil kajian digunakan untuk mencari sejumlah solusi terhadap kebutuhan tersebut agar terpenuhi pada PPDB tahun mendatang.
"Pada akhirnya semoga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga kedepan tidak terjadi kecurangan dalam proses PPDB mendatang, " tukasnya.
Terkait dengan masalah PPDB 2024 ini, sejumlah warga khususnya orang murid berharap
- Tag
- Share
-
-
