Butuh Evaluasi dan Pengkajian Ulang

Terpisah, sejumlah warga, khususnya orang tua murid, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun 2024 yang masih menghadapi berbagai kendala.

Beberapa orang tua merasa bahwa proses seleksi masih belum transparan dan profesional.

Fitri, salah seorang orang tua murid, mengatakan, pihaknya sangat berharap pengawasan terhadap PPDB SMA ini benar-benar dilakukan dengan profesional dan transparan.

"Kami merasa ada ketidakjelasan dalam kriteria seleksi yang digunakan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya praktek diskriminasi atau nepotisme," ujarnya. 

Sedangkan Budi, warga Alang-alang Lebar yang juga mengikuti perkembangan PPDB SMA menambahkan, dia membutuhkan jaminan bahwa anak-anaknya memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti pendidikan di SMA favorit tanpa adanya intervensi yang tidak sesuai dengan aturan.

Ina, warga lainnya menyatakan, agar pemerintah dapat melakukan evaluasi dengsn memperbaiki sistem PPDB ke depan.

"Perlu melibatkan pihak-pihak independen agar prosesnya benar-benar adil dan terbuka untuk semua," ujarnya.

Sementara itu, orum Kerukunan Mahasiswa (FKM) Palembang terus mengawal Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan yang saat ini melakukan pengusut keluhan masyarakat dugaan permainan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 tingkat SMA negeri.

"Dugaan permainan PPDB perlu diusut tuntas. Oleh karena itu kami memberikan dukungan dan siap mengawal Ombudsman agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya membongkar mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik," kata Ketua FKM Palembang Wahyudi, di Palembang, Jumat (21/6). 

Menurut dia, langkah Ombudsman RI Perwakilan Sumsel mengusut berbagai kejanggalan dalam proses PPDB tahun ini jangan sampai terhenti oleh kekuatan tertentu yang terlibat dalam permainan tersebut.

"Transparansi dan akuntabilitas dalam proses PPDB sangatlah penting untuk memastikan semua calon siswa mendapatkan kesempatan yang adil dalam mengakses pendidikan. Kami mendukung penuh upaya Ombudsman dalam membongkar segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi selama proses PPDB," ujarnya.

Menurut dia, pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjaganya dari praktik-praktik yang tidak sehat atau merugikan anak-anak yang memiliki nilai akademik tinggi namun tidak didukung prestasi non akademik yang kini diduga banyak diperoleh secara tidak wajar.

Dukungan dari FKM Palembang ini bukan tanpa alasan, sejumlah laporan dan keluhan dari masyarakat terkait dugaan permainan atau kecurangan dalam PPDB 2024 telah mencuat ke permukaan.

Akhir-akhir ini banyak orang tua mengeluhkan adanya praktik tidak adil yang menghalangi anak-anak mereka untuk mendapatkan sekolah yang layak.

"Langkah proaktif Ombudsman Sumsel dalam menangani masalah ini dinilai sangat penting, kami berharap lembaga tersebut dapat membongkar segala bentuk kejanggalan dan bila perlu dapat membawa praktik kecurangan itu ke jalur hukum," tegasnya.