Efisiensi Anggaran Rp256 Triliun : Sri Mulyani Minta 16 Pos Belanja Dipangkas !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 28 Jan 2025 - 21:21

Dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025-Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat perintah untuk kementerian dan lembaga (K/L) guna melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

Surat tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, yang mengarahkan penghematan anggaran mencapai Rp256,1 triliun.

Surat bernomor S-37/MK.02/2025 ini menjelaskan bahwa pos-pos belanja yang harus diefisienkan meliputi berbagai sektor, dengan persentase pengurangan anggaran yang bervariasi.

Adapun sektor-sektor yang dimaksud antara lain pengeluaran untuk alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, rapat dan seminar, serta belanja operasional lainnya.

Berdasarkan surat perintah tersebut, berikut adalah rincian pos-pos belanja yang harus efisien:

1. Alat Tulis Kantor (ATK) - Pengurangan hingga 90%

2. Kegiatan Seremonial - Pengurangan 56,9%

3. Rapat, Seminar, dan Kegiatan Sejenis - Pengurangan 45%

4. Kajian dan Analisis - Pengurangan 51,5%

efisiensi anggaran rp256 triliun : sri mulyani minta 16 pos belanja dipangkas !                            koranpalpos.com - menteri keuangan sri mulyani indrawati mengeluarkan surat perintah untuk kementerian dan lembaga (k/l) guna melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.
surat tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari instruksi presiden republik indonesia nomor 1 tahun 2025, yang mengarahkan penghematan anggaran mencapai rp256,1 triliun.
surat bernomor s-37/mk.02/2025 ini menjelaskan bahwa pos-pos belanja yang harus diefisienkan meliputi berbagai sektor, dengan persentase pengurangan anggaran yang bervariasi.
baca juga:anggaran rp48,8 triliun digelontor untuk wujudkan ikn sebagai ibu kota politik
baca juga:pemerintah naikkan anggaran bansos 2025 : ini kriteria terbaru penerima !
adapun sektor-sektor yang dimaksud antara lain pengeluaran untuk alat tulis kantor (atk), kegiatan seremonial, rapat dan seminar, serta belanja operasional lainnya.
berdasarkan surat perintah tersebut, berikut adalah rincian pos-pos belanja yang harus efisien:
1. alat tulis kantor (atk) - pengurangan hingga 90%
baca juga:presiden prabowo minta perbesar anggaran program prioritas
baca juga:presiden peringatkan mark up anggaran harus diberantas
2. kegiatan seremonial - pengurangan 56,9%
3. rapat, seminar, dan kegiatan sejenis - pengurangan 45%
4. kajian dan analisis - pengurangan 51,5%
baca juga:ketua dpr : anggaran negara harus digunakan untuk rakyat !
baca juga:pemkot palembang hemat anggaran perjalanan dinas
5. diklat dan bimtek - pengurangan 29%
6. honor output kegiatan dan jasa profesi - pengurangan 40%
7. percetakan dan suvenir - pengurangan 75,9%
baca juga:nah lho ! pemerintah pangkas separoh anggaran perjalanan dinas 
baca juga:pencegahan korupsi penganggaran apbd provinsi sumsel 
8. sewa gedung, kendaraan, dan peralatan - pengurangan 73,3%
9. lisensi aplikasi - pengurangan 21,6%
10. jasa konsultan - pengurangan 45,7%
11. bantuan pemerintah - pengurangan 16,7%
12. pemeliharaan dan perawatan - pengurangan 10,2%
13. perjalanan dinas - pengurangan 53,9%
14. peralatan dan mesin - pengurangan 28%
15. infrastruktur - pengurangan 34,3%
16. belanja lainnya - pengurangan 59,1%
menteri keuangan meminta masing-masing kementerian dan pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi berdasarkan persentase yang telah ditentukan.
efisiensi ini meliputi anggaran belanja operasional dan non-operasional.
namun, efisiensi tidak mencakup belanja pegawai serta bantuan sosial yang telah ditetapkan.
selain itu, efisiensi diharapkan lebih difokuskan pada anggaran yang berasal dari sumber selain pinjaman dan hibah, penerimaan negara bukan pajak (pnbp) badan layanan umum, serta surat berharga syariah negara (sbsn).
menteri dan pimpinan lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi anggaran mereka kepada dpr, dan melaporkan persetujuan tersebut kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat pada 14 februari 2025.
apabila laporan tersebut tidak diterima pada waktu yang ditentukan, kementerian keuangan dan direktorat jenderal anggaran akan mencantumkan revisi dalam catatan halaman iv a dipa secara mandiri.
sri mulyani juga menegaskan bahwa program efisiensi ini akan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjaga pengelolaan anggaran yang lebih bijaksana dan efektif, serta mengoptimalkan penggunaan dana publik untuk kepentingan negara.
dengan langkah ini, diharapkan negara dapat mengelola anggaran secara lebih transparan dan efisien, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan