Ketua DPR : Anggaran Negara Harus Digunakan untuk Rakyat !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 11 Dec 2024 - 18:45

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) saat berbincang dengan para pejabat di Jakarta, Selasa (10/12).-Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran negara melalui APBN 2025 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat," kata Puan Maharani di Jakarta, Selasa, saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan bahwa dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai.

"Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat," kata Puan.

Puan mengatakan, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, di mana dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

Lebih lanjut, Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global setelah pandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

Untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan," tuturnya.

Mantan Menko PMK ini menilai Pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang.

ketua dpr : anggaran negara harus digunakan untuk rakyat !                            koranpalpos.com - ketua dpr ri puan maharani mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran negara melalui apbn 2025 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
"dpr berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat," kata puan maharani di jakarta, selasa, saat menghadiri penyerahan daftar isian penyelenggaraan anggaran (dipa) tahun anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh presiden prabowo subianto.
ia mengatakan bahwa dengan diserahkannya dipa dan daftar alokasi tkd, artinya pelaksanaan apbn tahun 2025 telah siap dimulai.
"pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat," kata puan.
baca juga:dkpp periksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di sumatera selatan : banyuasin dan ogan ilir !
baca juga:presiden serahkan dipa-tkd 2025 : luncurkan e-katalog versi 6.0 ! 
puan mengatakan, apbn 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2024, di mana dalam proses penyusunan apbn 2025 beberapa waktu lalu, pemerintah bersama dpr terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.
puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara pemerintah, dpr dan tim prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam apbn 2025.
lebih lanjut, puan menyebut pelaksanaan apbn 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. mulai dari tantangan global setelah pandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.
untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
baca juga:wamendagri ungkap banyaknya jumlah potensi sengketa pilkada 2024
baca juga:28 petugas penyelenggara pemilu meninggal pada pilkada 2024
"inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan," tuturnya.
mantan menko pmk ini menilai pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang.
tentunya, kata puan, hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
"kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
baca juga:ppdi siap kawal kebijakan presiden hingga tingkat desa
baca juga:airin-ade ucapkan selamat untuk pemenang pilkada banten
"dana apbn berasal dari uang rakyat, maka belanja negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat," sambung puan.
puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.
"semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," tambah cucu bung karno tersebut.
di sisi lain, puan meminta agar pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga.
baca juga:ketua mk: pendaftaran sengketa pilkada 2024 berjalan lancar
baca juga:komisi vii dpr dorong percepatan pembangunan pelabuhan tanjung carat
sebab hal tersebut-lah yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending.
"pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar," ucap puan.
masalah-masalah struktural yang dimaksud puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.
"sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, apbn harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," urai dia.
baca juga:dpr sebut dana kampanye perlu lebih banyak dibantu negara
baca juga:mk tegaskan belum ada sengketa pilkada provinsi yang masuk : terdata terakhir 152 perkara kabupaten/kota ! 
di sisi lain, puan mengingatkan agar apbn dapat memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. terutama untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang turun karena beban ekonomi.
"pemerintah harus bisa memberi stimulus untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha baik kecil maupun besar sehingga konsumsi rumah tangga dapat kembali sehat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," tutur puan. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan