Cegah Terorisme, Orang Tua Diminta Rutin Cek Ponsel Anak

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Rabu , 19 Nov 2025 - 20:04

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto dalam kegiatan Rembuk Merah Putih-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mendorong orang tua untuk mengecek ponsel anak untuk mencegah anak menjadi korban rekrutmen jaringan terorisme.

“Orang tua punya kendali terhadap anaknya. Ambil handphone (ponsel) putra-putrinya, secara sidak seperti itu,” kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/1/2025).

Ia mengungkapkan, perekrutan anak-anak ke dalam jaringan terorisme menggunakan latar belakang ideologi kanan, seperti agama.

“Mungkin ada pertanyaan seperti ini, ‘Manakah yang lebih baik antara Pancasila dengan kitab suci?’, itu salah satu jebakan pertama,” katanya.

Padahal, ujar dia, Pancasila dan kitab suci bukanlah dua hal yang bisa dibandingkan karena memiliki posisi yang berbeda.

Ia melanjutkan, jika anak menjawab kitab suci lebih baik daripada Pancasila, kemudian akan ditanya kembali mana yang lebih baik antara negara Indonesia dengan negara berdasarkan agama.

Apabila menjawab agama, maka anak akan direkrut masuk ke dalam grup jaringan terorisme.

Mayndra juga mengungkapkan, ada fenomena di mana anak sudah keluar dari grup, tetapi diundang masuk kembali oleh admin.

Maka dari itu, ia mendorong orang tua untuk mengecek ponsel anak untuk mencegah menjadi korban rekrutmen terorisme.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Polri merekomendasikan empat langkah utama guna mencegah anak menjadi korban rekrutmen jaringan terorisme.

Langkah pertama adalah adanya kajian regulasi terkait pembatasan dan pengawasan pemanfaatan media sosial untuk anak di bawah umur.

cegah terorisme, orang tua diminta rutin cek ponsel anak                            koranpalpos.com - detasemen khusus (densus) 88 antiteror polri mendorong orang tua untuk mengecek ponsel anak untuk mencegah anak menjadi korban rekrutmen jaringan terorisme.
“orang tua punya kendali terhadap anaknya. ambil handphone (ponsel) putra-putrinya, secara sidak seperti itu,” kata juru bicara densus 88 antiteror polri akbp mayndra eka wardhana dalam konferensi pers di jakarta, selasa (18/1/2025).
ia mengungkapkan, perekrutan anak-anak ke dalam jaringan terorisme menggunakan latar belakang ideologi kanan, seperti agama.
baca juga:dpr pastikan kuhap baru tak atur penyadapan
“mungkin ada pertanyaan seperti ini, ‘manakah yang lebih baik antara pancasila dengan kitab suci?’, itu salah satu jebakan pertama,” katanya.
padahal, ujar dia, pancasila dan kitab suci bukanlah dua hal yang bisa dibandingkan karena memiliki posisi yang berbeda.
ia melanjutkan, jika anak menjawab kitab suci lebih baik daripada pancasila, kemudian akan ditanya kembali mana yang lebih baik antara negara indonesia dengan negara berdasarkan agama.
baca juga:ruu kuhap mendesak disahkan, kuhp terancam tak bisa diterapkan
apabila menjawab agama, maka anak akan direkrut masuk ke dalam grup jaringan terorisme.
mayndra juga mengungkapkan, ada fenomena di mana anak sudah keluar dari grup, tetapi diundang masuk kembali oleh admin.
maka dari itu, ia mendorong orang tua untuk mengecek ponsel anak untuk mencegah menjadi korban rekrutmen terorisme.
baca juga:tkd dipangkas 30 persen, daerah dipaksa mandiri: dompu hingga ntb hadapi ujian berat fiskal 2026
dalam kesempatan yang sama, kepala biro penerangan masyarakat (karopenmas) divhumas polri brigjen pol. trunoyudo wisnu andiko mengatakan bahwa polri merekomendasikan empat langkah utama guna mencegah anak menjadi korban rekrutmen jaringan terorisme.
langkah pertama adalah adanya kajian regulasi terkait pembatasan dan pengawasan pemanfaatan media sosial untuk anak di bawah umur.
kedua, pembentukan tim terpadu lintas kementerian/lembaga untuk deteksi dini, edukasi, intervensi pencegahan, penegakan hukum, pendampingan psikologis, serta pengawasan pascaintervensi.
baca juga:mk wajibkan polisi mundur jika isi jabatan sipil
ketiga, penyusunan standard operating procedure (sop) teknis bagi seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dilakukan secara cepat, seragam, dan sesuai pada mandat serta tupoksi pada masing-masing institusi.
terakhir, polri meminta agar seluruh elemen masyarakat untuk peduli dengan fenomena ini dan dapat terus ikut serta dalam menghentikan mata rantai rekrutmen online.
“polri beserta seluruh kementerian dan lembaga, menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak indonesia dari ancaman radikalisasi, eksploitasi ideologi, maupun kekerasan digital untuk melindungi anak-anak indonesia serta terus bekerja sama dengan seluruh unsur-unsur pemerintah serta masyarakat,” ucapnya.
sementara itu, detasemen khusus (densus) 88 antiteror polri mencatat hingga saat ini terdapat 110 anak yang diduga direkrut jaringan terorisme.
“ada sekitar 110 anak yang berusia rentang antara 10 hingga 18 tahun, tersebar di 23 provinsi, yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme,” kata kepala biro penerangan masyarakat (karopenmas) divhumas polri brigjen pol. trunoyudo wisnu andiko dalam konferensi pers di gedung bareskrim polri, jakarta, selasa (18/11/2025).
ia mengungkapkan, modus propaganda yang digunakan jaringan terorisme adalah melalui ruang digital secara bertahap.
“propaganda pada awalnya diseminasi melalui platform yang lebih terbuka seperti facebook, instagram, dan game online,” katanya.
propaganda itu, ujar dia, berbentuk video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik untuk membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis.
kemudian, anak yang dianggap menjadi target potensial akan dihubungi secara pribadi oleh jaringan terorisme melalui platform yang lebih tertutup, seperti facebook dan telegram.
ia menyebut, kerentanan anak terpapar radikalisme dipengaruhi sejumlah faktor sosial, di antaranya bullying (perundungan), kurangnya perhatian keluarga, pencarian identitas jati diri, marginalisasi sosial, serta minimnya kemampuan literasi digital dan pemahaman agama.
dalam kesempatan yang sama, juru bicara densus 88 antiteror polri akbp mayndra eka wardhana mengatakan bahwa pihaknya melihat ada tren kenaikan jumlah anak yang diduga direkrut dalam jaringan terorisme.
pada tahun 2011-2017, densus 88 mengamankan kurang lebih 17 anak korban rekrutmen. akan tetapi, pada akhir tahun 2024 hingga tahun 2025, ada 110 anak yang teridentifikasi.
“ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring,” ujarnya.
maka dari itu, polri bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah anak kembali menjadi korban rekrutmen jaringan terorisme.
selain itu, mayndra juga berpesan kepada seluruh orang tua, pihak sekolah, dan seluruh elemen yang terlibat ataupun yang bertanggung jawab terhadap anak-anak agar selalu melakukan upaya kontrol dan pendeteksian sedari dini.
“berawal dari rumah itu yang paling efektif untuk melakukan pencegahan,” katanya.
di sisi lain, detasemen khusus (densus) 88 antiteror polri menangkap lima tersangka yang diduga menjadi perekrut anak untuk bergabung ke dalam kelompok terorisme.
“ada lima tersangka yang sudah diamankan oleh densus 88 dengan tiga kali penegakan hukum dari akhir desember 2024 hingga kemarin, hari senin tanggal 17 november 2025,” kata juru bicara densus 88 antiteror polri akbp mayndra eka wardhana dalam konferensi pers di gedung bareskrim polri, jakarta, selasa (18/11/2025).
ia mengatakan, lima tersangka itu merupakan orang dewasa.
dalam kesempatan yang sama, kepala biro penerangan masyarakat (karopenmas) divhumas polri brigjen pol. trunoyudo wisnu andiko menyebut bahwa lima tersangka itu adalah fw alias yt yang berasal dari kota medan, sumatera utara, dan ditangkap pada 5 februari 2025.
berikutnya, lm (23) yang berasal dari kabupaten bangai, sulawesi tengah.
lalu, pp alias bbms (37) yang berasal dari sleman, di yogyakarta dan ditangkap pada 22 september 2025.
selanjutnya, mspo (18) yang berasal dari tegal, jawa tengah.
terakhir, jjs alias bs (19) yang berasal dari kabupaten agam, sumatera barat (sumbar) dan ditangkap pada senin (17/11).
ia mengatakan kelima tersangka itu menggunakan modus merekrut anak dan pelajar melalui ruang digital, di antaranya media sosial, gim daring (game online), aplikasi perpesanan instan, dan situs-situs tertutup.
“atas peranannya merekrut dan mempengaruhi anak-anak tersebut supaya menjadi radikal, bergabung dengan kelompok terorisme, dan melakukan aksi teror,” katanya.
trunoyudo menegaskan bahwa polri bersama kementerian/lembaga terkait, seperti badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) dan komisi perlindungan anak indonesia (kpai), berkomitmen melindungi anak-anak indonesia dari ancaman radikalisasi, eksploitasi ideologi, maupun kekerasan digital.
terpisah, detasemen khusus (densus) 88 antiteror polri mengungkapkan bahwa salah satu dari lima tersangka perekrut anak ke jaringan terorisme yang berhasil ditangkap, terafiliasi dengan isis.
sebagai informasi, lima tersangka itu adalah fw alias yt, lm (23), pp alias bbms (37), mspo (18), dan jjs alias bs (19).
“untuk pemain lama yang ditangkap pertama kali oleh densus 88, diketahui jaringannya berasal dari jaringan isis atau ansharut daulah,” kata juru bicara densus 88 antiteror polri akbp mayndra eka wardhana di jakarta.
akan tetapi, mayndra tidak mengungkapkan inisial tersangka yang terafiliasi dengan isis.
ia hanya menyebut bahwa tersangka yang terafiliasi isis itu merupakan pemain lama dan sudah pernah menjalani masa hukuman.
“dia sudah menjalani proses hukum. kemudian, setelah lepas, dia coba lagi merekrut beberapa anak,” ujarnya.
dari penangkapan satu pemain lama tersebut, kata dia, densus 88 berhasil mengembangkan kasus hingga akhirnya menangkap empat tersangka lainnya.
lebih lanjut, mayndra mengatakan bahwa modus para tersangka adalah menyebarkan propaganda melalui ruang digital, di antaranya media sosial dan game online (gim daring).
pada platform media sosial yang umum, tersangka akan menyebarkan visi-visi fantasi yang membuat anak tertarik.
sementara itu, pada game online, anak akan diajak berkomunikasi terlebih dahulu melalui fitur obrolan di dalam game.
ketika terbentuk komunikasi, anak akan dimasukkan ke dalam grup di aplikasi khusus yang terenkripsi.
“dari awal memang tidak langsung menuju kepada ideologi terorisme, tetapi anak-anak dibikin tertarik dahulu, kemudian mengikuti grup, kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat, grup yang lebih kecil yang dikelola oleh admin ini. di situlah proses-proses indoktrinasi berlangsung,” katanya.
mayndra juga menegaskan, densus 88 tidak hanya melakukan pencegahan yang bersifat ideologis, tetapi juga pencegahan secara fisik, salah satunya upaya pelaksanaan aksi terorisme pada fasilitas vital nasional.
densus 88, kata dia, sempat mengamankan pelaku yang berkeinginan untuk melakukan aksi di gedung dpr ri.
“artinya, pencegahan atau preventive strike yang dilakukan oleh densus dalam hal untuk melindungi keamanan objek vital negara dan keselamatan umum, termasuk juga keselamatan para pelaku dan anak-anak yang direkrut ini,” katanya.
badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) mengingatkan penyebaran paham radikal di ruang digital bisa terjadi sangat cepat, mulai dari melalui internet, media sosial, hingga permainan daring atau game online yang menyasar generasi z dan alpha.
"di era digital, paham-paham radikal ini bisa sangat cepat disebarluaskan. mereka ada yang terpapar melalui media sosial, ada juga yang terpapar melalui game online,” kata deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi bnpt mayor jenderal tni sudaryanto dalam kegiatan rembuk merah putih bertema mewujudkan pemuda cerdas, kritis, dan cinta tanah air yang diselenggarakan di bandung, jawa barat, jumat (14/11), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di jakarta.
untuk itu, dirinya menekankan pentingnya kerja bersama lintas pemangku kepentingan dalam pencegahan radikalisme di daerah lantaran upaya pencegahan tidak bisa dilaksanakan sendiri.
semua pihak, kata dia, harus saling berkoordinasi dan bersinergi agar pencegahan bisa cepat dan masif.
mewakili pemerintah kota bandung, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata adi junjunan mustafa mengajak generasi muda untuk mengisi ruang digital dengan berbagai nilai perdamaian, toleransi, dan cinta tanah air, yang sejalan dengan visi kota bandung yaitu utama (unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis).
dikatakan bahwa para pemuda dapat menjadi pemengaruh atau influencer kebaikan serta moderator ruang digital dan pemengaruh toleransi serta cinta tanah air.
"bangun pemuda, bangun indonesia,” ungkap adi.
sementara itu, ketua forum koordinasi pencegahan terorisme (fkpt) jawa barat desy priatni mendorong para pembuat konten untuk dapat menghasilkan konten yang bermanfaat, khususnya yang menyebarkan pesan perdamaian, toleransi, dan cinta tanah air.
“para conten creator juga harus membuat konten yang mencerdaskan dan menebarkan kebaikan, bukan yang kebalikannya malah membuat konten mengarah pada radikalisme," kata desy dalam kesempatan yang sama.
kementerian komunikasi dan digital (kemkomdigi) telah menetapkan pedoman standar serta tata kelola untuk mencegah konten-konten negatif imbas penyebaran informasi bermuatan radikalisme di platform daring terhadap anak-anak.
dalam pencegahan tersebut, kemkomdigi memakai mekanisme taksonomi risiko konten dan mendorong implementasi notice and take down yang cepat untuk memastikan transparansi di ruang digital.
"pendekatan yang kita terapkan adalah berbasis risiko, berbasis bukti, dan tentunya memastikan bahwa intervensi yang kita lakukan itu proporsional," kata direktur jenderal (dirjen) pengawasan ruang digital kemkomdigi alexander sabar dalam konferensi pers perihal " penanganan rekrutmen secara online terhadap anak-anak oleh kelompok terorisme" di gedung bareskrim polri, jakarta.
oleh karena itu, tutur alexander, kemkomdigi sedang melaksanakan penguatan literasi digital di tengah masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas untuk memberi pemahaman menyeluruh terhadap risiko di ruang digital.
ia juga menyampaikan bahwa perlindungan anak yang dilakukan kemkomdigi sebagai regulator berpedoman pada peraturan pemerintah (pp) nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak (pp tunas). (ant)