RUU KUHAP Mendesak Disahkan, KUHP Terancam Tak Bisa Diterapkan

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Minggu , 16 Nov 2025 - 20:11

Ketua Umum PEDPHI Abdul Chair Ramadhan menilai RUU KUHAP mengandung kepastian hukum-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional belum dapat diimplementasikan tanpa adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pula.

Dalam Seminar Nasional Rapat Kerja Nasional Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Tahun 2025 di Jakarta, ia menyebutkan hal tersebut disebabkan terdapat berbagai ketentuan dalam KUHP Nasional yang belum diatur dalam KUHAP lama.

“Tanpa KUHAP yang baru, beberapa ketentuan dalam KUHP Nasional tidak bisa berlaku, seperti bagaimana pidana pengawasan dan pidana denda, bagaimana penyelidikan dan pengadilan kepada korporasi, hingga putusan pengadilan berupa pemaafan hakim. Itu semua belum ada dalam KUHAP yang lama,” kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut.

Eddy menuturkan saat ini pemerintah dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas KUHAP yang baru agar dalam masa sidang November-Desember 2025 dapat disahkan, sehingga KUHP Nasional pun dapat dilaksanakan pada saat implementasinya, yakni 2 Januari 2026.

Dalam KUHP Nasional, kata dia, dikenal istilah standard of sentencing atau pedoman pemidanaan.

Pedoman pemidanaan tersebut dijadikan patokan, dasar, dan parameter bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi, apakah berupa pidana atau tindakan.

Jika dijatuhkan pidana, lanjut dia, akan dipertimbangkan apakah berupa pidana denda, kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara.

"Ini semua ada parameternya, ada ukurannya. Artinya, di satu sisi ada kebebasan hakim untuk menjatuhkan sanksi, tetapi sisi lain juga dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang itu merujuk pada pedoman pemidanaan,” ujar dia.

Selain KUHAP, lanjut Eddy, masa sidang November-Desember 2025 juga akan membahas UU Penyesuaian Pidana.

ruu kuhap mendesak disahkan, kuhp terancam tak bisa diterapkan                            koranpalpos.com - wakil menteri hukum (wamenkum) edward omar sharif hiariej menyebutkan kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) nasional belum dapat diimplementasikan tanpa adanya kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) yang baru pula.
dalam seminar nasional rapat kerja nasional ikatan advokat indonesia (ikadin) tahun 2025 di jakarta, ia menyebutkan hal tersebut disebabkan terdapat berbagai ketentuan dalam kuhp nasional yang belum diatur dalam kuhap lama.
“tanpa kuhap yang baru, beberapa ketentuan dalam kuhp nasional tidak bisa berlaku, seperti bagaimana pidana pengawasan dan pidana denda, bagaimana penyelidikan dan pengadilan kepada korporasi, hingga putusan pengadilan berupa pemaafan hakim. itu semua belum ada dalam kuhap yang lama,” kata pria yang akrab disapa eddy tersebut.
baca juga:tkd dipangkas 30 persen, daerah dipaksa mandiri: dompu hingga ntb hadapi ujian berat fiskal 2026
baca juga:mk wajibkan polisi mundur jika isi jabatan sipil
eddy menuturkan saat ini pemerintah dan komisi iii dewan perwakilan rakyat (dpr) sedang membahas kuhap yang baru agar dalam masa sidang november-desember 2025 dapat disahkan, sehingga kuhp nasional pun dapat dilaksanakan pada saat implementasinya, yakni 2 januari 2026.
dalam kuhp nasional, kata dia, dikenal istilah standard of sentencing atau pedoman pemidanaan.
pedoman pemidanaan tersebut dijadikan patokan, dasar, dan parameter bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi, apakah berupa pidana atau tindakan.
baca juga:bangun peternakan ayam rp20 triliun, pemerintah dukung program mbg
baca juga:sekolah diminta bentuk tim keamanan untuk cegah kekerasan dan perundungan
jika dijatuhkan pidana, lanjut dia, akan dipertimbangkan apakah berupa pidana denda, kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara.
"ini semua ada parameternya, ada ukurannya. artinya, di satu sisi ada kebebasan hakim untuk menjatuhkan sanksi, tetapi sisi lain juga dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang itu merujuk pada pedoman pemidanaan,” ujar dia.
selain kuhap, lanjut eddy, masa sidang november-desember 2025 juga akan membahas uu penyesuaian pidana.
baca juga:goto sambut baik rencana merger dengan grab
baca juga:gelar pahlawan nasional untuk soeharto, prabowo: jangan lupakan jasa para pendahulu !
menurutnya, uu penyesuaian pidana sangat penting untuk melaksanakan kuhp nasional, meski terbilang “kecil” karena hanya terdiri atas beberapa pasal dalam tiga bab.
ia membeberkan dalam bab pertama uu penyesuaian pidana, diatur penyesuaian kuhp nasional dengan berbagai uu di luar kuhp nasional.
ditambahkan bahwa uu penyesuaian pidana juga memperbaiki beberapa pasal di dalam kuhp nasional yang terdapat kesalahan ketikan.
"ada juga dalam kuhp baru yang rujukannya itu keliru, seharusnya pasal sekian ayat sekian, tapi tertulis pasal sekian ayat sekian. ini juga diperbaiki di dalam uu penyesuaian pidana,” kata eddy.
selain itu, dirinya menyebutkan terdapat pula tiga peraturan pelaksanaan dari kuhp nasional berupa peraturan pemerintah (pp) yang saat ini sudah disampaikan kepada presiden prabowo subianto.
ketiga peraturan tersebut akan berlaku serentak pada 2 januari 2026, seiring dengan penerapan kuhp nasional.
disebutkan bahwa ketiga pp itu meliputi peraturan pemerintah mengenai keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, peraturan pemerintah terkait pidana dan tindakan, serta peraturan pemerintah terkait komutasi pidana.
sementara guru besar hukum konstitusi sekolah pascasarjana universitas pakuan dan penasehat asosiasi pengajar htn-han indonesia, prof. dr. andi asrun, s.h. m.h meminta dewan perwakilan rakyat republik indonesia agar segera mengesahkan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana (ruu kuhap).
"ruu kuhp ini harus segera disahkan karena telah selesainya pembahasan komprehensif rancangan undang-undang tersebut dan menjelang berlakunya kuhp," kata prof. dr. andi asrun, s.h., m.h dalam keterangan pers diterima antara babel di pangkalpinang, sabtu (15/11/2025).
ia menyatakan setelah melalui pembahasan panjang dengan berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum serta lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia, maka sudah seharusnya dpr-ri segera mengesahkan ruu kuhap.
ia menekankan pengesahan ruu kuhap ini sangat mendesak karena berperan sebagai peraturan pelaksana bagi kuhp nasional yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2 januari 2026.
kuhap, sebagai hukum formal, dinilai krusial untuk mengoperasionalkan kuhp nasional yang merupakan hukum materiil.
“pengesahan ruu kuhap dinilai penting karena kuhap merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan kuhp sebagai hukum materiil,” ujarnya.
ia mengapresiasi proses penyusunan ruu kuhap yang dilaksanakan secara partisipatif dan terbuka.
proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan dari kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
"pelibatan ini bertujuan untuk menampung masukan seluas-luasnya dan merealisasikan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang," katanya.
lebih lanjut, guru besar universitas pakuan itu memaparkan bahwa ruu kuhap telah disusun dengan merujuk pada paradigma hukum pidana modern.
ruu ini berorientasi pada tiga pilar keadilan, yakni keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif.
“ruu kuhap ini sudah berorientasi pada kuhp yang disusun dengan merujuk pada paradigma hukum pidana modern,” ujar prof. asrun.
menurut dia, dengan paradigma baru tersebut, kuhap yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih baik dalam melindungi dan memenuhi hak-hak para pihak dalam proses peradilan pidana.
"ruu ini diyakini akan mampu mewujudkan tuntutan due process of law atau proses peradilan yang semestinya, yang lebih adil di masa depan," ujarnya.
dia mengatakan kuhap baru nantinya lebih baik dalam memberikan hak-hak para pihak sebagaimana tuntutan due process of law yang lebih adil pada masa depan.
sedangkan ketua umum persatuan doktor pascasarjana hukum indonesia (pedphi) abdul chair ramadhan menilai rancangan undang undang kitab undang undang hukum acara pidana (ruu kuhap) mengandung kepastian hukum yang dapat mengoptimalkan sistem peradilan pidana indonesia.
"dalam ruu kuhap telah mengandung kepastian hukum, keadilan prosedural dan substansial. demikian itu akan mampu mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu," kata abdul chair dalam siaran pers yang diterima antara di jakarta, sabtu (15/11/2025).
menurut dia, seluruh substansi yang ada di dalam ruu kuhap sudah melalui proses diskusi dan dialog dengan publik yang dinilai kompeten.
setiap pasalnya, lanjut abdul, dimuat dengan harapan dapat mewakilkan sistem peradilan pidana yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
"kesemua itu (tahap diskusi) dilakukan guna penyelesaian problematika yuridis dan mengacu pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis," jelas dia.
selain itu, dia juga menilai penundaan pengambilan keputusan mengesahkan ruu dengan alasan ruu kuhap belum maksimal dan optimal tidak tepat.
menurutnya, penundaan tersebut justru akan melahirkan situasi yang tidak menguntungkan masyarakat dari segi keadilan.
karenanya, dia berharap legislatif bisa bergegas memproses ruu ini di parlemen agar segera disahkan menjadi uu definitif.
"bahwa sesuai dengan hasil rapat kerja komisi iii dpr ri dengan pemerintah tentang pengambilan keputusan tingkat i terhadap ruu kuhap, maka harus segera dilakukan pembicaraan tingkat ii guna pengambilan keputusan lebih lanjut pada paripurna dpr ri," tegas dia.
terpisah, aliansi mahasiswa nusantara (aman) mendesak dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri) segera mengesahkan revisi undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana (ruu kuhap).
"kita ketahui bersama undang-undang nomer 1 tahun 2023 atau kitab undang-undang hukum pidana yang baru akan berlaku awal tahun depan, maka (kami mendesak dpr, red.) untuk segera mengesahkan ruu kuhap sangatlah penting karena kuhap berfungsi sebagai hukum formilnya", kata inisiator aman muhammad fadli dalam keterangan di jakarta, sabtu (15/11/2025).
fadli, yang juga merupakan mahasiswa magister hukum universitas malikussaleh itu memaparkan bahwa komisi iii dpr telah mendengarkan masukkan aman dalam rapat dengar pendapat umum (rdpu) tentang beberapa inti masalah di dalam ruu tersebut.
"kami sendiri dari aman pernah melakukan rdpu kepada komisi iii dpr ri terkait beberapa masukan seperti restorative justice, tentang kekhususan daerah, tentang proses penahanan, dan lain sebagainya. alhamdulillah, diterima dengan baik masukan dari kami oleh dpr ri. ini merupakan bagian dari representatif aspirasi teman-teman mahasiswa juga," tuturnya.
fadli menilai ruu kuhap akan menguatkan advokasi hukum, termasuk kepada pemberian hak bantuan hukum dalam penindakan pidana.
"kita juga melihat penguatan advokat juga sudah sangat bagus seperti pemberitahuan oleh penyidik terhadap hak tersangka mendapatkan bantuan hukum, tersangka mendapatkan pendampingan oleh advokat selama pemeriksaan, hak imunitas advokat, penguatan hak tersangka dan lain sebagainya menjadi bagian penting juga dalam ruu kuhap", ungkapnya.
untuk diketahui, komisi iii dpr ri dan pemerintah resmi menyepakati seluruh substansi perubahan dan memutuskan untuk membawa ruu tersebut ke pembicaraan tingkat ii atau rapat paripurna.
kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno ruu kuhap komisi iii bersama pemerintah pada di kompleks parlemen, jakarta, kamis (13/11).
rapat pleno tersebut dihadiri oleh menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi, wamensesneg bambang eko suhariyanto, dan wakil menteri hukum (wamenkum) edward omar sharif hiariej.
pembahasan ruu kuhap itu beberapa waktu lalu sempat menimbulkan pro dan kontra.
namun, fadli menanggapi hal tersebut sebagai hal yang wajar karena indonesia merupakan negara demokrasi.
"pro dan kontra itu merupakan hal biasa dalam negara demokrasi, malahan itu bagus. namun, untuk urgensi pengesahan ruu kuhap ini dpr ri harus melihat kemaslahatan orang banyak karena sisa satu bulan untuk mengoptimalkan proses pengesahan ruu kuhap sebelum masuk tahun 2026. kita ingin indonesia benar-benar meninggalkan hukum peninggalan belanda dan kemudian memakai hukum yang sesuai dengan karakteristik, adat, dan budaya bangsa indonesia," ucap fadli.
di sisi lain, perhimpunan advokat indonesia suara advokat indonesia (peradi sai) menilai rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana (ruu kuhap) sebagai langkah maju yang memperkuat prinsip due process of law.
dua isu yang mendapatkan perhatian khusus, yaitu pengaturan penggunaan kamera pengawas (cctv) dalam pemeriksaan dan pemberian perlindungan hukum yang lebih jelas bagi advokat.
ketua umum dewan pimpinan nasional (dpn) peradi sai harry ponto dalam keterangan di jakarta, menyampaikan langkah itu patut diapresiasi, namun tetap perlu diawasi secara ketat.
dalam rumusan yang disepakati, rekaman cctv dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk kepentingan penyidik, tetapi juga sebagai alat penting bagi pembelaan tersangka maupun terdakwa.
pengaturan tersebut menjadi sinyal positif terhadap upaya mencegah praktik pemeriksaan yang tidak transparan atau melanggar prosedur.
"cctv menghadirkan kejelasan dan transparansi yang selama ini sering hilang dalam proses pemeriksaan. ini langkah maju, tetapi kemajuannya tidak boleh berhenti di atas teks undang-undang. implementasi di lapangan harus konsisten, terukur, dan dapat diuji," ujarnya.
ia menilai meski regulasinya belum sempurna, pencapaian itu tetap signifikan.
"saya akui, masih ada ruang optimalisasi. namun untuk saat ini, inilah yang terbaik yang bisa dihasilkan, dan kami akan terus mengawal agar penerapannya tidak sekadar menjadi formalitas," tutur harry.
ruu kuhap juga mempertegas perlindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas profesional dengan itikad baik serta menempatkan advokat sebagai bagian dari penegak hukum.
perlindungan itu dipandang penting untuk memastikan pembelaan dapat dilakukan tanpa intimidasi ataupun risiko kriminalisasi.
selain itu, ruu tersebut memperluas hak pendampingan hukum, tidak hanya bagi tersangka, tetapi juga bagi saksi dan korban untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyelidikan.
peradi sai menilai perluasan hak pendampingan tersebut sebagai bagian penting dari upaya memperkuat akses keadilan dan memastikan perlakuan yang setara dalam seluruh tahapan proses pidana.
menurut harry, penguatan tersebut merupakan investasi bagi integritas sistem peradilan.
"perlindungan advokat pada dasarnya adalah perlindungan bagi masyarakat. ketika advokat dapat bekerja secara bebas dan independen, maka hak-hak tersangka, saksi, dan korban akan lebih terjaga," ucapnya.
ia menekankan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan agar perlindungan tersebut benar-benar berjalan dalam praktik, bukan berhenti sebagai norma semata.
menjelang paripurna, peradi sai mengingatkan keberhasilan ruu kuhap tidak hanya ditentukan oleh substansi pasal, tetapi juga oleh kemauan politik, kapasitas institusi serta integritas aparat dalam melaksanakan kewajibannya.
organisasi advokat itu menyatakan siap berkolaborasi dengan dpr, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk memastikan peralihan menuju kuhap baru berlangsung efektif, berimbang, dan tetap menjunjung hak asasi manusia.
ruu kuhap dijadwalkan dibahas dalam rapat paripurna pekan depan. peradi sai berkomitmen untuk mengawal implementasi regulasi tersebut guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh pencari keadilan.
diketahui, komisi iii dpr ri menyetujui rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) yang telah rampung dibahas untuk dibawa ke tingkat rapat paripurna.
keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi partai politik dan perwakilan pemerintah menyampaikan pandangan dan penyetujuannya terhadap tuntasnya ruu tersebut. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan