Jurnalisme Beretika Jadi Pilar Edukasi Publik: Kasus Trans7 dan Pelajaran dari Dunia Pesantren

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 16 Oct 2025 - 20:15

Suasana Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di salah satu provinsi di Pulau Jawa-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta Alfian Muhazir mengatakan bahwa jurnalisme beretika menjadi pilar utama dalam membangun edukasi publik di tengah derasnya arus informasi digital.

"Dengan etika komunikasi yang baik, akan menghasilkan informasi berkualitas yang dapat diserap masyarakat dan menjadi edukasi yang baik," ujar Alfian di Kampus Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Rabu (15/10/2025).

Menurut Alfian, jurnalisme beretika dan edukatif menjadi pilar penting dalam menyediakan informasi berkualitas, terutama di tengah perubahan era media digital saat ini.

Melihat kondisi jurnalisme masa kini, terutama di media sosial, menurut dia, penerapan etika komunikasi menjadi hal yang paling dibutuhkan.

Di dalam ilmu komunikasi, ujar dia, terdapat konsep 3E+1N yakni "Educative" (mendidik), "Empowering" (memberdayakan), dan "Enlighting" (Mencerahkan) serta N (Nasionalisme).

Ia menambahkan, seluruh elemen tersebut harus menjadi satu kesatuan utuh dalam praktik jurnalisme, dengan nasionalisme sebagai fondasi utama.

Etika dan empati, kata Alfian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jurnalisme modern.

"Jurnalis harus menyampaikan informasi yang sebenarnya, informasi secara fakta, dan dikombinasikan dengan 'storytelling' yang baik serta penulisan yang berkualitas," katanya.

Menanggapi maraknya berita sensasional, Alfian menegaskan pentingnya penerapan konsep 3E1N dalam setiap karya jurnalistik.

"Tulisan harus mampu mendidik, memberdayakan, dan mencerahkan masyarakat," ujarnya.

jurnalisme beretika jadi pilar edukasi publik: kasus trans7 dan pelajaran dari dunia pesantren                            koranpalpos.com - dosen ilmu komunikasi universitas 'aisyiyah (unisa) yogyakarta alfian muhazir mengatakan bahwa jurnalisme beretika menjadi pilar utama dalam membangun edukasi publik di tengah derasnya arus informasi digital.
"dengan etika komunikasi yang baik, akan menghasilkan informasi berkualitas yang dapat diserap masyarakat dan menjadi edukasi yang baik," ujar alfian di kampus unisa yogyakarta, sleman, diy, rabu (15/10/2025).
menurut alfian, jurnalisme beretika dan edukatif menjadi pilar penting dalam menyediakan informasi berkualitas, terutama di tengah perubahan era media digital saat ini.
baca juga:keterbukaan informasi publik jadi pilar ketahanan nasional di era disrupsi teknologi
baca juga:trans7 dikecam karena tayangan xpose dinilai melecehkan ulama, dpr dan pbnu desak permintaan maaf
melihat kondisi jurnalisme masa kini, terutama di media sosial, menurut dia, penerapan etika komunikasi menjadi hal yang paling dibutuhkan.
di dalam ilmu komunikasi, ujar dia, terdapat konsep 3e+1n yakni "educative" (mendidik), "empowering" (memberdayakan), dan "enlighting" (mencerahkan) serta n (nasionalisme).
ia menambahkan, seluruh elemen tersebut harus menjadi satu kesatuan utuh dalam praktik jurnalisme, dengan nasionalisme sebagai fondasi utama.
baca juga:ribuan warga nu kepung gedung trans7: jaga marwah pesantren, hormati ulama kami !
baca juga:indonesia dan tantangan sndc: momentum meneguhkan kepemimpinan hijau di panggung dunia
etika dan empati, kata alfian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jurnalisme modern.
"jurnalis harus menyampaikan informasi yang sebenarnya, informasi secara fakta, dan dikombinasikan dengan 'storytelling' yang baik serta penulisan yang berkualitas," katanya.
menanggapi maraknya berita sensasional, alfian menegaskan pentingnya penerapan konsep 3e1n dalam setiap karya jurnalistik.
"tulisan harus mampu mendidik, memberdayakan, dan mencerahkan masyarakat," ujarnya.
selain itu, informasi yang disampaikan harus membangun literasi, memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat, dan tidak melupakan rasa nasionalisme sebagai kunci dasar seorang wartawan.
di era disrupsi media dengan dominasi konten pendek dan video singkat, alfian menilai jurnalis menghadapi tantangan besar untuk tetap menghadirkan informasi yang berkualitas.
"tantangannya adalah informasi harus berbasis data. jurnalisme data harus diperkuat agar video pendek atau konten singkat tetap mempunyai bobot nilai berita yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar potongan informasi tanpa substansi," kata dia.
jurnalis yang memiliki tanggung jawab dan etika komunikasi yang baik, kata alfian, akan menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan.
"yang paling utama adalah penerapan etika berkomunikasi dengan baik. di dalam etika berkomunikasi itu akan melahirkan etika dalam menjadi seorang jurnalis yang baik," ujar dia.
majelis ulama indonesia (mui) menyatakan mengecam serta menuntut pertanggungjawaban etika jurnalistik dan lembaga penyiaran, menyusul penayangan konten dalam program "xpose uncensored" di trans 7 yang ditayangkan pada tanggal 13 oktober 2025.
tayangan yang memuat narasi dan visualisasi terkait pondok pesantren lirboyo dan lingkungan pesantren secara umum tersebut dinilai telah mencederai martabat kiai, santri, dan institusi pesantren sebagai pilar pendidikan dan dakwah islam di indonesia.
“konten yang disiarkan, terutama dengan judul dan narasi yang bernuansa provokatif dan cenderung menghakimi, telah melanggar prinsip-prinsip etika jurnalistik, akurasi, dan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran,” ujar wakil ketua dewan pertimbangan mui zainut tauhid saadi di jakarta, rabu (15/10/2025).
zainut menilai tayangan tersebut tidak hanya tidak akurat dalam menggambarkan realitas kehidupan pesantren yang beragam, tetapi juga menunjukkan keteledoran fatal dalam riset dan verifikasi data, yang berujung pada penyebaran disinformasi dan stigma negatif.
pesantren, kata dia, adalah lembaga pendidikan yang telah teruji dalam sejarah perjuangan bangsa dan memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter moral dan spiritual umat.
“kami menghargai permohonan maaf yang telah disampaikan oleh pihak trans 7, namun kami memandang bahwa permintaan maaf saja tidaklah cukup,” kata dia.
kendati demikian, ia tetap meminta pihak televisi untuk memberikan pernyataan maaf terbuka secara masif melalui berbagai platform siaran mereka, bukan hanya kepada pesantren lirboyo secara spesifik, tetapi juga kepada seluruh keluarga besar pesantren di indonesia yang merasa dirugikan.
“mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap oknum-oknum yang bertanggung jawab atas produksi dan penayangan konten bermasalah tersebut,” kata dia.
mui juga mendesak komisi penyiaran indonesia (kpi) dan dewan pers untuk segera menginvestigasi menyeluruh dan memberikan sanksi administratif yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap trans 7.
“sanksi ini penting sebagai upaya menjaga kualitas dan moralitas siaran publik,” kata dia.
kpi dan dewan pers juga diminta untuk mengawasi dan memastikan pembinaan etika jurnalisme dan penyiaran agar peristiwa serupa tidak terulang.
narasi yang berpotensi memecah belah dan merugikan kelompok masyarakat, apalagi lembaga keagamaan, harus dihentikan.
mui mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga besar pesantren, santri, alumni, dan simpatisan, untuk tetap menjaga kondusifitas dan ketenangan di tengah gelombang kekecewaan.
“memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga-lembaga pengawas seperti kpi dan dewan pers untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai koridor hukum dan etika yang berlaku,” kata dia.
mui juga mendorong seluruh lembaga penyiaran di indonesia untuk lebih banyak memproduksi dan menayangkan konten yang bersifat edukatif, inspiratif, dan faktual mengenai kehidupan dan kontribusi pesantren.
“media seyogyanya menjadi mitra dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan, bukan sebaliknya,” kata dia.
himpunan mahasiswa islam (hmi) menegaskan media massa harus menghormati martabat pesantren dan nilai keagamaan, menyusul tayangan program “xpose” trans7 yang dinilai melecehkan kyai dan santri pondok pesantren lirboyo.
wakil sekretaris jenderal bidang penelitian dan kebijakan strategis pb hmi, herdiansyah iskandar di kabupaten bogor, jawa barat, mengatakan tayangan tersebut mencederai kehormatan pesantren sebagai institusi moral yang berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa.
“media memiliki tanggung jawab moral, bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga nilai, martabat, dan sensitivitas budaya masyarakat indonesia yang religius,” kata herdiansyah.
ia menjelaskan pesantren memiliki fungsi sosial dan spiritual yang telah mengakar dalam sejarah bangsa.
karena itu, penghinaan terhadap kyai dan santri tidak bisa dianggap sebagai kesalahan redaksi semata, melainkan pelanggaran terhadap identitas keagamaan umat islam.
menurut herdiansyah, undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers mengamanatkan agar insan pers menghormati nilai budaya dan agama serta menghindari pemberitaan yang menimbulkan kebencian atau diskriminasi.
tayangan trans7 itu dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut karena lebih mengedepankan sensasi daripada tanggung jawab edukatif.
hmi mendesak trans7 memberikan klarifikasi terbuka dan permohonan maaf kepada umat islam, khususnya kepada keluarga besar pondok pesantren lirboyo.
langkah itu dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap media nasional.
“klarifikasi publik diperlukan agar masyarakat percaya bahwa media indonesia tetap berkomitmen pada nilai-nilai etika dan keadaban,” ujarnya.
ia juga menyoroti dampak sosial dari pelabelan negatif terhadap santri dan kyai.
berdasarkan teori labeling howard becker, stigma yang dilekatkan media dapat menciptakan prasangka dan diskriminasi baru di tengah masyarakat.
“ketika media ikut membentuk persepsi negatif terhadap simbol keagamaan, yang terancam bukan hanya individu, tetapi juga harmoni sosial bangsa,” katanya menambahkan.
hmi juga meminta dewan pers turun tangan menegakkan etika jurnalistik dan memastikan lembaga penyiaran tidak mengorbankan nilai kemanusiaan demi kepentingan komersial.
“dewan pers perlu menegaskan kembali bahwa jurnalisme indonesia berdiri di atas fondasi moral, bukan rating,” ujar herdiansyah.
diketahui, belajar di pesantren bukanlah sekadar menempuh ilmu dalam institusi pendidikan, tetapi panggilan jiwa spiritual untuk dapat menghadapi tantangan kerusakan moral di tengah gempuran modernitas.
pesantren adalah ruang sakral pembelajaran dalam format inklusif, untuk mendalami ilmu agama, dan memupuk mimpi menjadi manusia yang lebih utuh.
sebab pesantren adalah benteng moral bangsa, tempat lahirnya tokoh-tokoh besar, seperti kh hasyim asy’ari (pendiri nahdlatul ulama), hingga kh. ahmad dahlan (muhammadiyah).
belajar melalui pesantren bukan hanya soal mengejar ilmu, tetapi juga adab, nilai yang kini kian terkikis di tengah hiruk-pikuk urban.
hari ini kita disuguhi tema tentang pesantren yang memicu polemik di ruang publik.
tagar #boikot trans7 di platform x, melalui episode xpose uncensored di trans7 mengundang berbagai pandangan. bagaimana seharusnya media merumuskan agenda setting-nya, sehingga melahirkan karya jurnalistik yang mengedukasi, bukan justru menjurus pada pelecehan budaya.
media, termasuk stasiun televisi, tidak seharusnya mengumbar narasi sensasionalitas, mengejar rating, tetapi mengorbankan kehormatan sebuah tradisi yang telah berabad-abad menjadi pilar budaya bangsa.
filsuf komunikasi jürgen habermas pernah memperingatkan bahwa media yang kehilangan etika publik hanya akan menghasilkan “distorsi komunikatif.” alih-alih mencerahkan, media semacam ini justru merusak ruang publik, memicu polarisasi, dan mengkhianati tanggung jawabnya sebagai pilar demokrasi.
media yang melakukan kesalahan dengan agenda setting ceroboh, maka “luaran produk” kontennya bisa menjelma menjadi pesan yang “agitatif”.
narasi seperti itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya, karena berpotensi merendahkan institusi, seperti pesantren, yang telah terbukti melahirkan pemimpin-pemimpin besar bangsa.
media yang gagal memahami konteks budaya lokal hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan publik.
sebagaimana makna yang ditegaskan dalam undang-undang pers nomor 4 tahun 1999, sensasionalisme bukanlah kebebasan pers, tetapi pengkhianatan terhadap nilai-nilai jurnalisme itu sendiri.
maka, media harus memahami prinsip fundamental dalam menjalankan fungsinya sebagai alat penyebarluasan konten pendidikan yang mencerahkan publik.
kejadian seperti itu bukanlah yang pertama di dunia.
di india, pada 2019, sebuah stasiun televisi swasta memicu kontroversi serupa, dengan menayangkan dokumenter yang menggambarkan madrasah sebagai sarang ekstremisme.
hasilnya, protes massal meletus di berbagai kota, diikuti boikot terhadap stasiun tersebut dan pengiklan yang mendukungnya.
pemerintah india, bahkan membentuk komite investigasi untuk meneliti pelanggaran etika media.
kasus ini menunjukkan bahwa ketika media mengabaikan sensitivitas budaya, dampaknya bukan hanya kemarahan publik, tetapi juga hilangnya legitimasi institusi media itu sendiri.
seluruh media di indonesia, seharusnya belajar dari kasus ini.
di indonesia, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (p3sps) komisi penyiaran indonesia (kpi) dengan tegas melarang konten yang menghina nilai budaya dan agama.
undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, pasal 4, juga menegaskan tanggung jawab media untuk menghormati keberagaman budaya dan agama.
kedua regulasi itu seharusnya dipahami sebagai “nyawa bagi media” yang harus terus dirawat.
kejahatan narasi seringkali terjadi bukan hanya pada kontennya, tetapi juga pada kegagalan untuk berpikir kritis tentang dampaknya.
seperti yang pernah dikatakan filsuf hannah arendt, bahwa kejahatan sering kali terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena absennya refleksi kritis.
media tidak boleh gagal merenungkan konsekuensi dari kebijakan redaksional yang mereka susun, agar tidak menuai kontroversi.
permintaan maaf karena telah terbukti melakukan kesalahan harus dalam bentuk klarifikasi di ruang terbuka dan melibatkan para pihak, sehingga dapat meredam gelombang protes susulan yang berakibat lebih runyam.
aksi boikot semacam ini bukan ledakan dangkal sebuah kemarahan, tetapi sekaligus simbol kekecewaan kolektif, yang harus menjadi pelajaran bahwa media harus mampu menghormati adab, sebagaimana pesantren telah mengajarkannya selama berabad-abad.
seperti yang diingatkan oleh marshall mcluhan, “medium adalah pesan.” jika pesan yang disampaikan media adalah penghinaan, maka kehormatan publik adalah harga yang harus dibayar.
apalah makna kebebasan berekspresi jika hanya digunakan untuk merendahkan? media, sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki tanggung jawab untuk membangun, bukan menghancurkan.
pesantren, dengan segala kekurangannya, telah terbukti sebagai institusi yang mampu bertahan di tengah gempuran zaman.
ia mengajarkan adab, kesederhanaan, dan keteguhan hati, nilai-nilai yang kini justru dibutuhkan di era digital yang penuh hiruk-pikuk ini.
kasus trans7 telah mengingatkan kita bahwa media bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga penjaga moral publik.
jika media gagal menjalankan peran ini, maka ia tidak lebih dari “amplifier” yang bising, tanpa makna.
kasus ini juga mengajak kita merenungkan peran kita sebagai konsumen media.
boikot bukanlah penyelesaian akhir, tetapi harus menjadi titik awal dari kesadaran kolektif bahwa kita memiliki kuasa untuk menuntut akuntabilitas.
seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf prancis michel foucault, kekuasaan bukan hanya milik mereka yang berada di atas, tetapi juga mereka yang memilih untuk bersuara.
publik indonesia telah menunjukkan bahwa suara mereka bukan hanya teriakan keras, tetapi gema dari nilai-nilai luhur yang ingin mereka pertahankan.
pesantren, dengan segala simbolismenya, adalah bagian dari identitas bangsa. merendahkannya sama dengan merendahkan diri kita sendiri.
di tengah kemelut ini, kita diajak untuk kembali pada esensi adab, bahwa menghormati yang berbeda, merenung sebelum bertindak, dan memahami sebelum menilai hal penting dalam merumuskan kebijakan.
dari kegagalan ini, kita dapat belajar bahwa media, seperti manusia, harus terus-menerus belajar untuk menjadi lebih baik.
karena pada akhirnya, seperti yang pernah dikatakan oleh filusuf jawa, ronggowarsito, “sing sapa salah, bakal seleh”, siapa yang salah, akan terbukti kalah.
dan kekalahan stasiun televisi akibat kasus pemberitaan mengenai pesantren ini bukanlah pada boikot, tetapi pada kehilangan kepercayaan publik, sesuatu yang jauh lebih mahal dari sekadar rating. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan